alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Aini Tidak Terdaftar Penerima PKH

Forkopimda Berikan Bantuan untuk Bangun Usaha

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Memang, lilitan utang tersebut membuat Aini menawarkan ginjalnya. Namun, setelah didatangi bupati dan forkompimda, niatan itu diurungkan. Dia mengatakan, keluarganya tidak masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat bantuan.
Hal tersebut dibenarkan Dewi Susiyani, Kepala Dinas Sosial Lumajang. Dia mengatakan, Aini memang tidak terdaftar sebagai salah satu warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. “Benar. Bu Aini tidak terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.
Mendampingi bupati dalam kunjungan ke rumah Aini, pihaknya segera melengkapi data keluarga dan akan mengusulkan ke Kementerian Sosial. “Kami mendampingi bupati ke rumahnya. Dan Bu Aini sudah membatalkan rencana menjual ginjal. Tadi kami juga sudah usulkan ke Kemensos agar menerima bansos PKH,” jelasnya.
Namun, proses pengajuan membutuhkan waktu. Pihaknya tidak bisa memastikan waktu penyelesaiannya. Sebab, hal tersebut bergantung pada Kementerian Sosial. “Waktu prosesnya bergantung pada Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, mengatakan akan melakukan evaluasi penerima manfaat bansos dari pemerintah. “Temuan sesungguhnya di lapangan menjadi evaluasi bagi kami. Di internal kami akan melakukan evaluasi data. Dan Dinsos sudah mengusulkan PKH ke kementerian,” katanya.
Bantuan itu, lanjut dia, tidak bisa diterima masyarakat jika masih ada tanggungan di perbankan. Sebab, salah satu syarat menerima bantuan adalah tidak memiliki tanggungan di bank. “Salah satu syaratnya, masyarakat tidak memiliki tanggungan di bank. Jika punya, akses bantuan tidak diperkenankan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan modal usaha bagi Aini agar ada pemasukan ekonomi keluarga. “Kami akan berikan modal usaha. Agar ada pemasukan ekonomi keluarga Bu Aini. Selain itu, kami juga membawa beberapa bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Cak Thoriq mengimbau agar masyarakat bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan kepada pemerintah. Sebab, hal tersebut akan mempercepat permasalahan di masyarakat. “Kami imbau kepada masyarakat, banyak cara untuk mendapatkan akses kebijakan bantuan dari pemerintah. Jika ada permasalahan apa pun, sampaikan ke desa, kabupaten, atau saya. Kami terbuka dan akan menindaklanjutinya. Sehingga ke depan, tidak akan ada lagi persoalan rumit di masyarakat,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Memang, lilitan utang tersebut membuat Aini menawarkan ginjalnya. Namun, setelah didatangi bupati dan forkompimda, niatan itu diurungkan. Dia mengatakan, keluarganya tidak masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat bantuan.
Hal tersebut dibenarkan Dewi Susiyani, Kepala Dinas Sosial Lumajang. Dia mengatakan, Aini memang tidak terdaftar sebagai salah satu warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. “Benar. Bu Aini tidak terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.
Mendampingi bupati dalam kunjungan ke rumah Aini, pihaknya segera melengkapi data keluarga dan akan mengusulkan ke Kementerian Sosial. “Kami mendampingi bupati ke rumahnya. Dan Bu Aini sudah membatalkan rencana menjual ginjal. Tadi kami juga sudah usulkan ke Kemensos agar menerima bansos PKH,” jelasnya.
Namun, proses pengajuan membutuhkan waktu. Pihaknya tidak bisa memastikan waktu penyelesaiannya. Sebab, hal tersebut bergantung pada Kementerian Sosial. “Waktu prosesnya bergantung pada Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, mengatakan akan melakukan evaluasi penerima manfaat bansos dari pemerintah. “Temuan sesungguhnya di lapangan menjadi evaluasi bagi kami. Di internal kami akan melakukan evaluasi data. Dan Dinsos sudah mengusulkan PKH ke kementerian,” katanya.
Bantuan itu, lanjut dia, tidak bisa diterima masyarakat jika masih ada tanggungan di perbankan. Sebab, salah satu syarat menerima bantuan adalah tidak memiliki tanggungan di bank. “Salah satu syaratnya, masyarakat tidak memiliki tanggungan di bank. Jika punya, akses bantuan tidak diperkenankan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan modal usaha bagi Aini agar ada pemasukan ekonomi keluarga. “Kami akan berikan modal usaha. Agar ada pemasukan ekonomi keluarga Bu Aini. Selain itu, kami juga membawa beberapa bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Cak Thoriq mengimbau agar masyarakat bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan kepada pemerintah. Sebab, hal tersebut akan mempercepat permasalahan di masyarakat. “Kami imbau kepada masyarakat, banyak cara untuk mendapatkan akses kebijakan bantuan dari pemerintah. Jika ada permasalahan apa pun, sampaikan ke desa, kabupaten, atau saya. Kami terbuka dan akan menindaklanjutinya. Sehingga ke depan, tidak akan ada lagi persoalan rumit di masyarakat,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Memang, lilitan utang tersebut membuat Aini menawarkan ginjalnya. Namun, setelah didatangi bupati dan forkompimda, niatan itu diurungkan. Dia mengatakan, keluarganya tidak masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat bantuan.
Hal tersebut dibenarkan Dewi Susiyani, Kepala Dinas Sosial Lumajang. Dia mengatakan, Aini memang tidak terdaftar sebagai salah satu warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. “Benar. Bu Aini tidak terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.
Mendampingi bupati dalam kunjungan ke rumah Aini, pihaknya segera melengkapi data keluarga dan akan mengusulkan ke Kementerian Sosial. “Kami mendampingi bupati ke rumahnya. Dan Bu Aini sudah membatalkan rencana menjual ginjal. Tadi kami juga sudah usulkan ke Kemensos agar menerima bansos PKH,” jelasnya.
Namun, proses pengajuan membutuhkan waktu. Pihaknya tidak bisa memastikan waktu penyelesaiannya. Sebab, hal tersebut bergantung pada Kementerian Sosial. “Waktu prosesnya bergantung pada Kemensos,” tambahnya.
Sementara itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang, mengatakan akan melakukan evaluasi penerima manfaat bansos dari pemerintah. “Temuan sesungguhnya di lapangan menjadi evaluasi bagi kami. Di internal kami akan melakukan evaluasi data. Dan Dinsos sudah mengusulkan PKH ke kementerian,” katanya.
Bantuan itu, lanjut dia, tidak bisa diterima masyarakat jika masih ada tanggungan di perbankan. Sebab, salah satu syarat menerima bantuan adalah tidak memiliki tanggungan di bank. “Salah satu syaratnya, masyarakat tidak memiliki tanggungan di bank. Jika punya, akses bantuan tidak diperkenankan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan modal usaha bagi Aini agar ada pemasukan ekonomi keluarga. “Kami akan berikan modal usaha. Agar ada pemasukan ekonomi keluarga Bu Aini. Selain itu, kami juga membawa beberapa bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Cak Thoriq mengimbau agar masyarakat bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan kepada pemerintah. Sebab, hal tersebut akan mempercepat permasalahan di masyarakat. “Kami imbau kepada masyarakat, banyak cara untuk mendapatkan akses kebijakan bantuan dari pemerintah. Jika ada permasalahan apa pun, sampaikan ke desa, kabupaten, atau saya. Kami terbuka dan akan menindaklanjutinya. Sehingga ke depan, tidak akan ada lagi persoalan rumit di masyarakat,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/