alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Pos Pengaduan Pungli PKH di Lumajang Dibuka sampai Akhir Bulan

Dinsos Tunggu Hasil Aduan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pengaduan sunatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, masih berlanjut. Para keluarga penerima manfaat (KPM) terus berdatangan. Mereka memastikan bukti rekening koran dengan bantuan yang diterima sesuai.

Tidak hanya pihak kecamatan dan bank yang datang. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang juga turun tangan. Kedatangan mereka untuk memastikan KPM menerima bantuan sesuai rekening koran. Namun, bantuan ratusan KPM tersebut disunat.

Sugeng, kepala desa setempat, mengungkapkan, pihak Dinsos sudah mendatangi balai desa. Mereka melihat langsung proses pelayanan aduan KPM ke petugas. Selain itu, Dinsos juga bertanya beberapa hal ke KPM secara langsung. Terutama kesesuaian rekening koran dengan bantuan yang diterima KPM.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Dinsos sudah datang (kemarin, Red). Mereka meminta data siapa saja (KPM, Red) yang bantuannya disunat. Mereka juga bertanya ke KPM untuk memastikan rekening koran dengan bantuan yang diterima,” katanya.

Dia menjelaskan, Dinsos akan mengawal kasus tersebut. Semua pihak akan dipanggil setelah pengaduan ditutup, akhir bulan ini. “Setelah ini akan dikumpulkan di kecamatan. Baik desa, KPM, kecamatan, dan lainnya. Kalau koordinasi dengan Dinsos, KPM yang dirugikan akan diganti uangnya. Namun, masyarakat tetap akan menempuh jalur hukum. Tetapi, kerugian itu harus dipertanggungjawabkan dulu,” jelasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pengaduan sunatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, masih berlanjut. Para keluarga penerima manfaat (KPM) terus berdatangan. Mereka memastikan bukti rekening koran dengan bantuan yang diterima sesuai.

Tidak hanya pihak kecamatan dan bank yang datang. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang juga turun tangan. Kedatangan mereka untuk memastikan KPM menerima bantuan sesuai rekening koran. Namun, bantuan ratusan KPM tersebut disunat.

Sugeng, kepala desa setempat, mengungkapkan, pihak Dinsos sudah mendatangi balai desa. Mereka melihat langsung proses pelayanan aduan KPM ke petugas. Selain itu, Dinsos juga bertanya beberapa hal ke KPM secara langsung. Terutama kesesuaian rekening koran dengan bantuan yang diterima KPM.

“Dinsos sudah datang (kemarin, Red). Mereka meminta data siapa saja (KPM, Red) yang bantuannya disunat. Mereka juga bertanya ke KPM untuk memastikan rekening koran dengan bantuan yang diterima,” katanya.

Dia menjelaskan, Dinsos akan mengawal kasus tersebut. Semua pihak akan dipanggil setelah pengaduan ditutup, akhir bulan ini. “Setelah ini akan dikumpulkan di kecamatan. Baik desa, KPM, kecamatan, dan lainnya. Kalau koordinasi dengan Dinsos, KPM yang dirugikan akan diganti uangnya. Namun, masyarakat tetap akan menempuh jalur hukum. Tetapi, kerugian itu harus dipertanggungjawabkan dulu,” jelasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Proses pengaduan sunatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, masih berlanjut. Para keluarga penerima manfaat (KPM) terus berdatangan. Mereka memastikan bukti rekening koran dengan bantuan yang diterima sesuai.

Tidak hanya pihak kecamatan dan bank yang datang. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang juga turun tangan. Kedatangan mereka untuk memastikan KPM menerima bantuan sesuai rekening koran. Namun, bantuan ratusan KPM tersebut disunat.

Sugeng, kepala desa setempat, mengungkapkan, pihak Dinsos sudah mendatangi balai desa. Mereka melihat langsung proses pelayanan aduan KPM ke petugas. Selain itu, Dinsos juga bertanya beberapa hal ke KPM secara langsung. Terutama kesesuaian rekening koran dengan bantuan yang diterima KPM.

“Dinsos sudah datang (kemarin, Red). Mereka meminta data siapa saja (KPM, Red) yang bantuannya disunat. Mereka juga bertanya ke KPM untuk memastikan rekening koran dengan bantuan yang diterima,” katanya.

Dia menjelaskan, Dinsos akan mengawal kasus tersebut. Semua pihak akan dipanggil setelah pengaduan ditutup, akhir bulan ini. “Setelah ini akan dikumpulkan di kecamatan. Baik desa, KPM, kecamatan, dan lainnya. Kalau koordinasi dengan Dinsos, KPM yang dirugikan akan diganti uangnya. Namun, masyarakat tetap akan menempuh jalur hukum. Tetapi, kerugian itu harus dipertanggungjawabkan dulu,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/