alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

DPRD Lumajang Sarankan Buka Pos Pengaduan Skala Besar Cari Pungli PKH

Pelaku Diminta Ditindak Tegas, Bukan Kekeluargaan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aduan macetnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, yang sampai merembet ke temuan sunatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) direspons serius jajaran DPRD Lumajang. Komisi D meminta pihak Pemkab Lumajang membuka pos pengaduan berskala besar. Sebab, ada potensi pungutan liar (pungli) itu terjadi di desa lainnya.

“Kalau pengamatan kami memang harus dibuka pos pengaduan besar-besaran. Bukan desa, tetapi masing-masing kecamatan. Karena tidak hanya Desa Sawaran Kulon saja yang mengalami kondisi seperti itu. Di Desa Jambekumbu, dulu juga pernah. Artinya, kondisi ini bisa merata ke penerima bantuan di desa lainnya,” kata Supratman, Ketua Komisi D.

Sekalipun sebetulnya bantuan sosial PKH ini berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Lumajang maupun DPRD Lumajang bisa melakukan pengawasan ketika terjadi penyimpangan. Apalagi temuan itu berpotensi terjadi di beberapa desa lainnya. Sebab, selama ini belum ada evaluasi yang jelas.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, tidak banyak warga yang berani melaporkan kalau rekening bantuannya kadang mengalami pengurangan. Sehingga pemerintah diminta untuk mengambil sikap secepat mungkin. Tujuannya supaya hak-hak warga yang seharusnya bisa menerima bantuan bisa menerima penuh.

Pemberian bantuan PKH ini memang bersyarat bagi warga miskin saja, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Seperti ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, kemudian orang lanjut usia dan lainnya. “Sehingga, jika bantuan itu dipungli, maka ada konsekuensi berat yang harus diberikan,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aduan macetnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, yang sampai merembet ke temuan sunatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) direspons serius jajaran DPRD Lumajang. Komisi D meminta pihak Pemkab Lumajang membuka pos pengaduan berskala besar. Sebab, ada potensi pungutan liar (pungli) itu terjadi di desa lainnya.

“Kalau pengamatan kami memang harus dibuka pos pengaduan besar-besaran. Bukan desa, tetapi masing-masing kecamatan. Karena tidak hanya Desa Sawaran Kulon saja yang mengalami kondisi seperti itu. Di Desa Jambekumbu, dulu juga pernah. Artinya, kondisi ini bisa merata ke penerima bantuan di desa lainnya,” kata Supratman, Ketua Komisi D.

Sekalipun sebetulnya bantuan sosial PKH ini berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Lumajang maupun DPRD Lumajang bisa melakukan pengawasan ketika terjadi penyimpangan. Apalagi temuan itu berpotensi terjadi di beberapa desa lainnya. Sebab, selama ini belum ada evaluasi yang jelas.

Menurutnya, tidak banyak warga yang berani melaporkan kalau rekening bantuannya kadang mengalami pengurangan. Sehingga pemerintah diminta untuk mengambil sikap secepat mungkin. Tujuannya supaya hak-hak warga yang seharusnya bisa menerima bantuan bisa menerima penuh.

Pemberian bantuan PKH ini memang bersyarat bagi warga miskin saja, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Seperti ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, kemudian orang lanjut usia dan lainnya. “Sehingga, jika bantuan itu dipungli, maka ada konsekuensi berat yang harus diberikan,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aduan macetnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, yang sampai merembet ke temuan sunatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) direspons serius jajaran DPRD Lumajang. Komisi D meminta pihak Pemkab Lumajang membuka pos pengaduan berskala besar. Sebab, ada potensi pungutan liar (pungli) itu terjadi di desa lainnya.

“Kalau pengamatan kami memang harus dibuka pos pengaduan besar-besaran. Bukan desa, tetapi masing-masing kecamatan. Karena tidak hanya Desa Sawaran Kulon saja yang mengalami kondisi seperti itu. Di Desa Jambekumbu, dulu juga pernah. Artinya, kondisi ini bisa merata ke penerima bantuan di desa lainnya,” kata Supratman, Ketua Komisi D.

Sekalipun sebetulnya bantuan sosial PKH ini berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Lumajang maupun DPRD Lumajang bisa melakukan pengawasan ketika terjadi penyimpangan. Apalagi temuan itu berpotensi terjadi di beberapa desa lainnya. Sebab, selama ini belum ada evaluasi yang jelas.

Menurutnya, tidak banyak warga yang berani melaporkan kalau rekening bantuannya kadang mengalami pengurangan. Sehingga pemerintah diminta untuk mengambil sikap secepat mungkin. Tujuannya supaya hak-hak warga yang seharusnya bisa menerima bantuan bisa menerima penuh.

Pemberian bantuan PKH ini memang bersyarat bagi warga miskin saja, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Seperti ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, kemudian orang lanjut usia dan lainnya. “Sehingga, jika bantuan itu dipungli, maka ada konsekuensi berat yang harus diberikan,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/