LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengerjaan huntara memang cenderung lambat ketimbang huntap di tempat relokasi. Sebab, ada belasan non governmental organization (NGO) yang belum menggarap sama sekali. Kini, untuk mempercepat pengerjaan itu telah dilakukan evaluasi. Bahkan, dalam waktu dekat SK pengerjaan tahap kedua huntara bakal diteken.
Baca Juga : Pengadilan Agama Jember Didemo, Minta Tindakan Dugaan Ketimpangan Hukum
Di tahap satu, progres pengerjaan tersebut tidak terlalu banyak. Kondisi itu disebabkan banyak hal. Ada yang menilai lemahnya koordinasi, banyaknya huntap yang sudah dikerjakan menggugurkan kewajiban membangun huntara, dan masih banyak lainnya. Sehingga di tahap kedua ini Pemkab Lumajang mengambil sikap.
Kalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, pihaknya optimistis penyelesaian huntara maupun huntap tepat waktu. Saat ini pihaknya tengah menyusun teknis pengungsi memasuki tempat relokasi secara bertahap.
“Baik huntara maupun huntap yang disediakan berjumlah 1.951 unit. Itu berdasar KK yang kami data awal. Kalau misal sekarang ada yang mengubah dan memecah KK, tetap tidak dapat. Acuan kami menggunakan data awal. Kalau masuknya nanti per RT, RW, hingga dusun. Itu sudah kami atur sejak sekarang,” katanya.
Sementara itu, koordinator tim pembangunan huntara dan huntap perwakilan Pemkab Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko, menjelaskan, ada belasan NGO yang belum mengonfirmasi ulang kesanggupan pembangunan huntara. Semua NGO itu akan dievaluasi dan diganti dengan NGO lainnya yang tengah menunggu.
“Penanganan bencana di Lumajang ini dikenal terbaik se-Indonesia. Karena apa? Pengerjaannya lebih cepat ketimbang penanganan di daerah lain. Termasuk pembangunan huntapnya, makanya banyak NGO yang kaget dengan itu. Untuk melengkapi kekurangan huntara akan kami carikan pengganti dan akan segera kami teken SK tahap kedua,” pungkasnya. (son/c2/fid)