alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

PT Purnomo Bakal Kena Sanksi

Santunan Kematian Wajib Ditanggung Perusahaan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kelalaian perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya direspons banyak pihak. Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur juga menyikapi. Bahkan, perusahaan itu bakal diberikan sanksi sangat tegas.
Catatan Disnaker Lumajang menyebutkan, PT Purnomo tidak melaporkan sama sekali berapa jumlah pekerjanya pada pemerintah. Bahkan, setelah ditelusuri, hanya satu orang yang dapat perlindungan jaminan sosial. Padahal, perusahaan punya kewajiban melindungi seluruh karyawannya. Sebab, risiko kecelakaan kerja memang cukup tinggi.
Kepala Disnaker Lumajang Abdul Majid menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil perusahaan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa yang menimpa karyawannya. Apalagi satu orang yang diikutkan BPJamsostek tersebut merupakan owner, bukan karyawan yang bekerja di perusahaannya.
“Pekerja itu kan bekerja untuk kemajuan perusahaan, masak pimpinan perusahaannya tidak melindungi pekerjanya. Ini kan merugikan, karyawan punya risiko kecelakaan tinggi tapi kurang diperhatikan. Seharusnya bisa dilakukan secara bertahap sampai semuanya terdaftarkan. Nanti akan kami panggil,” jelasnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Yudo Arri Wicaksono mengatakan, tujuan mewajibkan perusahaan melindungi karyawannya pada jaminan sosial supaya mereka dapat perlindungan dari pemerintah. Jika tidak didaftarkan, otomatis perusahaan menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja.
Termasuk menanggung santunan kematian yang diberikan kepada keluarga ahli waris jika karyawan tersebut meninggal dalam kecelakaan kerja. “Besarannya sesuai perhitungan BPJamsostek itu, misalnya Rp 40 juta sekian. Kalau tidak ya ada konsekuensi yang harus diterima perusahaan. Sanksi teguran hingga sanksi pembatasan aktivitas usaha,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kelalaian perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya direspons banyak pihak. Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur juga menyikapi. Bahkan, perusahaan itu bakal diberikan sanksi sangat tegas.
Catatan Disnaker Lumajang menyebutkan, PT Purnomo tidak melaporkan sama sekali berapa jumlah pekerjanya pada pemerintah. Bahkan, setelah ditelusuri, hanya satu orang yang dapat perlindungan jaminan sosial. Padahal, perusahaan punya kewajiban melindungi seluruh karyawannya. Sebab, risiko kecelakaan kerja memang cukup tinggi.
Kepala Disnaker Lumajang Abdul Majid menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil perusahaan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa yang menimpa karyawannya. Apalagi satu orang yang diikutkan BPJamsostek tersebut merupakan owner, bukan karyawan yang bekerja di perusahaannya.
“Pekerja itu kan bekerja untuk kemajuan perusahaan, masak pimpinan perusahaannya tidak melindungi pekerjanya. Ini kan merugikan, karyawan punya risiko kecelakaan tinggi tapi kurang diperhatikan. Seharusnya bisa dilakukan secara bertahap sampai semuanya terdaftarkan. Nanti akan kami panggil,” jelasnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Yudo Arri Wicaksono mengatakan, tujuan mewajibkan perusahaan melindungi karyawannya pada jaminan sosial supaya mereka dapat perlindungan dari pemerintah. Jika tidak didaftarkan, otomatis perusahaan menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja.
Termasuk menanggung santunan kematian yang diberikan kepada keluarga ahli waris jika karyawan tersebut meninggal dalam kecelakaan kerja. “Besarannya sesuai perhitungan BPJamsostek itu, misalnya Rp 40 juta sekian. Kalau tidak ya ada konsekuensi yang harus diterima perusahaan. Sanksi teguran hingga sanksi pembatasan aktivitas usaha,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kelalaian perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya direspons banyak pihak. Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur juga menyikapi. Bahkan, perusahaan itu bakal diberikan sanksi sangat tegas.
Catatan Disnaker Lumajang menyebutkan, PT Purnomo tidak melaporkan sama sekali berapa jumlah pekerjanya pada pemerintah. Bahkan, setelah ditelusuri, hanya satu orang yang dapat perlindungan jaminan sosial. Padahal, perusahaan punya kewajiban melindungi seluruh karyawannya. Sebab, risiko kecelakaan kerja memang cukup tinggi.
Kepala Disnaker Lumajang Abdul Majid menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil perusahaan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa yang menimpa karyawannya. Apalagi satu orang yang diikutkan BPJamsostek tersebut merupakan owner, bukan karyawan yang bekerja di perusahaannya.
“Pekerja itu kan bekerja untuk kemajuan perusahaan, masak pimpinan perusahaannya tidak melindungi pekerjanya. Ini kan merugikan, karyawan punya risiko kecelakaan tinggi tapi kurang diperhatikan. Seharusnya bisa dilakukan secara bertahap sampai semuanya terdaftarkan. Nanti akan kami panggil,” jelasnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Yudo Arri Wicaksono mengatakan, tujuan mewajibkan perusahaan melindungi karyawannya pada jaminan sosial supaya mereka dapat perlindungan dari pemerintah. Jika tidak didaftarkan, otomatis perusahaan menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja.
Termasuk menanggung santunan kematian yang diberikan kepada keluarga ahli waris jika karyawan tersebut meninggal dalam kecelakaan kerja. “Besarannya sesuai perhitungan BPJamsostek itu, misalnya Rp 40 juta sekian. Kalau tidak ya ada konsekuensi yang harus diterima perusahaan. Sanksi teguran hingga sanksi pembatasan aktivitas usaha,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/