Mobile_AP_Rectangle 1
Banyaknya respon itu membuat Siswanto, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata mengapresiasi. Saran dari para pakar hukum, akademisi serta pengrajin bakal disampaikan pada pimpinan. Sekaligus itu mungkin bisa menjadi masukan pada pengambil kebijakan.
Terpisah di lain tempat, saat Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati dikonfirmasi mengenai banyaknya perhatian dari berbagai pihak untuk memperbaiki aturan serta kebijakan penggunaan PKL yang kurang tepat pihaknya mengatakan bakal mempelajari terlebih dahulu. “Karena ini terkait dengan sejarah,” pungkasnya.
Mobile_AP_Rectangle 2
Reporter: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
- Advertisement -
Banyaknya respon itu membuat Siswanto, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata mengapresiasi. Saran dari para pakar hukum, akademisi serta pengrajin bakal disampaikan pada pimpinan. Sekaligus itu mungkin bisa menjadi masukan pada pengambil kebijakan.
Terpisah di lain tempat, saat Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati dikonfirmasi mengenai banyaknya perhatian dari berbagai pihak untuk memperbaiki aturan serta kebijakan penggunaan PKL yang kurang tepat pihaknya mengatakan bakal mempelajari terlebih dahulu. “Karena ini terkait dengan sejarah,” pungkasnya.
Reporter: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
Banyaknya respon itu membuat Siswanto, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata mengapresiasi. Saran dari para pakar hukum, akademisi serta pengrajin bakal disampaikan pada pimpinan. Sekaligus itu mungkin bisa menjadi masukan pada pengambil kebijakan.
Terpisah di lain tempat, saat Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati dikonfirmasi mengenai banyaknya perhatian dari berbagai pihak untuk memperbaiki aturan serta kebijakan penggunaan PKL yang kurang tepat pihaknya mengatakan bakal mempelajari terlebih dahulu. “Karena ini terkait dengan sejarah,” pungkasnya.
Reporter: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan
