alexametrics
30.3 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Batik dan Pakaian Khas Dikaji Ulang

Pemkab Bakal Pelajari Sejarah Terlebih Dahulu

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Asal muasal penentuan batik atau Pakaian Khas Lumajang (PKL) jadi perbincangan serius. Tidak hanya eksekutif, pakar hukum, akademisi serta perwakilan pengrajin batik ikut menanggapi. Semua kompak menyarankan untuk dikaji ulang.

Johan Adi Sanjaya, perwakilan pembatik Lumajang mengatakan, langkah penetapan batik dan pakaian menjadi pakaian dinas sangat diapresiasi. “Kami harus mensyukuri itu. Tetapi memang butuh waktu untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan menjelaskan, PKL yang dikenakan setiap tanggal 15 terlalu general. Terlihat seperti baju khas Jawa Timuran. Bahkan belum menunjukkan identitas asli atau ciri khas. “Ada batik pasir, itu merupakan batik yang berasal dari Lumajang. Pemkab mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pakar Hukum Tata Negara, Dr Anis Ibrahim juga berpendapat serupa. Menurutnya, perbup nomor 23 tahun 2016 perlu dikaji ulang. “Perlu semacam konvensi, duduk bersama untuk menyepakati batik khas tersebut,” katanya. Seperti saat menetapkan Hari Jadi Lumajang.

Salah satu akademisi yang pernah mendaftarkan batik adalah Dr Ratnaningsih. Dosen Unilu ini mengatakan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Perlu mendaftarkan dulu ke Kemenkum HAM Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian batik yang menjadi ikon Lumajang tidak bisa dicontoh atau diklaim daerah lain.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Asal muasal penentuan batik atau Pakaian Khas Lumajang (PKL) jadi perbincangan serius. Tidak hanya eksekutif, pakar hukum, akademisi serta perwakilan pengrajin batik ikut menanggapi. Semua kompak menyarankan untuk dikaji ulang.

Johan Adi Sanjaya, perwakilan pembatik Lumajang mengatakan, langkah penetapan batik dan pakaian menjadi pakaian dinas sangat diapresiasi. “Kami harus mensyukuri itu. Tetapi memang butuh waktu untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan menjelaskan, PKL yang dikenakan setiap tanggal 15 terlalu general. Terlihat seperti baju khas Jawa Timuran. Bahkan belum menunjukkan identitas asli atau ciri khas. “Ada batik pasir, itu merupakan batik yang berasal dari Lumajang. Pemkab mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr Anis Ibrahim juga berpendapat serupa. Menurutnya, perbup nomor 23 tahun 2016 perlu dikaji ulang. “Perlu semacam konvensi, duduk bersama untuk menyepakati batik khas tersebut,” katanya. Seperti saat menetapkan Hari Jadi Lumajang.

Salah satu akademisi yang pernah mendaftarkan batik adalah Dr Ratnaningsih. Dosen Unilu ini mengatakan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Perlu mendaftarkan dulu ke Kemenkum HAM Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian batik yang menjadi ikon Lumajang tidak bisa dicontoh atau diklaim daerah lain.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Asal muasal penentuan batik atau Pakaian Khas Lumajang (PKL) jadi perbincangan serius. Tidak hanya eksekutif, pakar hukum, akademisi serta perwakilan pengrajin batik ikut menanggapi. Semua kompak menyarankan untuk dikaji ulang.

Johan Adi Sanjaya, perwakilan pembatik Lumajang mengatakan, langkah penetapan batik dan pakaian menjadi pakaian dinas sangat diapresiasi. “Kami harus mensyukuri itu. Tetapi memang butuh waktu untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan menjelaskan, PKL yang dikenakan setiap tanggal 15 terlalu general. Terlihat seperti baju khas Jawa Timuran. Bahkan belum menunjukkan identitas asli atau ciri khas. “Ada batik pasir, itu merupakan batik yang berasal dari Lumajang. Pemkab mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr Anis Ibrahim juga berpendapat serupa. Menurutnya, perbup nomor 23 tahun 2016 perlu dikaji ulang. “Perlu semacam konvensi, duduk bersama untuk menyepakati batik khas tersebut,” katanya. Seperti saat menetapkan Hari Jadi Lumajang.

Salah satu akademisi yang pernah mendaftarkan batik adalah Dr Ratnaningsih. Dosen Unilu ini mengatakan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Perlu mendaftarkan dulu ke Kemenkum HAM Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan demikian batik yang menjadi ikon Lumajang tidak bisa dicontoh atau diklaim daerah lain.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/