alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Cak Thoriq Bantah Edarkan Lembaran Disposisi Syuting di Gunung Semeru

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya lembaran surat disposisi persetujuan Pemkab Lumajang untuk proses syuting sinetron salah satu TV swasta dibantah langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini menegaskan, sampai saat ini Pemkab Lumajang belum mengizinkan pengambilan video tersebut.

“Tidak ada satu pun surat yang keluar untuk perizinan kegiatan pelaksanaan syuting sinetron, surat perizinan dari pemkab, polres dan Satgas Bencana Semeru, tidak ada. Jadi, mekanisme perizinan itu kalau izinnya untuk kegiatan ke polres, kalau masuk ke lokasi bencana ke dansatgas,” katanya.

Lebih lanjut, Cak Thoriq menjelaskan, selama ini Pemkab Lumajang tidak melarang siapa pun masyarakat yang memasuki tempat tinggal para pengungsi di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, maupun beberapa titik lainnya. Warga diperbolehkan berinteraksi langsung dengan mereka kapan pun.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, pembolehan tersebut tidak serta-merta membebaskan produser sinetron melakukan proses pengambilan video di lokasi pengungsian maupun bencana. Sebab, saat ini Lumajang mengalami musibah. “Kebolehan ini tentu ada batasan-batasan, yaitu untuk membantu bencana erupsi Semeru,” tambahnya.

Terkait lembaran surat disposisi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, tentu bakal menjadi catatan dan evaluasi Pemkab Lumajang. Apalagi dalam lembaran surat itu berisi persetujuan ke Kominfo dan BPBD Lumajang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Dansatgas Bencana Semeru.

“Memang ada pengurusan perizinan dari pihak produser yang akan melaksanakan syuting sinetron. Tetapi, keputusan untuk itu memang belum keluar. Tidak ada keputusan perizinan. Tentu masyarakat marah, iya. Sama, saya juga marah, kecewa, apalagi adegannya tidak sepantasnya dipertontonkan di tempat pengungsian,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya lembaran surat disposisi persetujuan Pemkab Lumajang untuk proses syuting sinetron salah satu TV swasta dibantah langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini menegaskan, sampai saat ini Pemkab Lumajang belum mengizinkan pengambilan video tersebut.

“Tidak ada satu pun surat yang keluar untuk perizinan kegiatan pelaksanaan syuting sinetron, surat perizinan dari pemkab, polres dan Satgas Bencana Semeru, tidak ada. Jadi, mekanisme perizinan itu kalau izinnya untuk kegiatan ke polres, kalau masuk ke lokasi bencana ke dansatgas,” katanya.

Lebih lanjut, Cak Thoriq menjelaskan, selama ini Pemkab Lumajang tidak melarang siapa pun masyarakat yang memasuki tempat tinggal para pengungsi di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, maupun beberapa titik lainnya. Warga diperbolehkan berinteraksi langsung dengan mereka kapan pun.

Namun, pembolehan tersebut tidak serta-merta membebaskan produser sinetron melakukan proses pengambilan video di lokasi pengungsian maupun bencana. Sebab, saat ini Lumajang mengalami musibah. “Kebolehan ini tentu ada batasan-batasan, yaitu untuk membantu bencana erupsi Semeru,” tambahnya.

Terkait lembaran surat disposisi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, tentu bakal menjadi catatan dan evaluasi Pemkab Lumajang. Apalagi dalam lembaran surat itu berisi persetujuan ke Kominfo dan BPBD Lumajang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Dansatgas Bencana Semeru.

“Memang ada pengurusan perizinan dari pihak produser yang akan melaksanakan syuting sinetron. Tetapi, keputusan untuk itu memang belum keluar. Tidak ada keputusan perizinan. Tentu masyarakat marah, iya. Sama, saya juga marah, kecewa, apalagi adegannya tidak sepantasnya dipertontonkan di tempat pengungsian,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya lembaran surat disposisi persetujuan Pemkab Lumajang untuk proses syuting sinetron salah satu TV swasta dibantah langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Pria yang akrab disapa Cak Thoriq ini menegaskan, sampai saat ini Pemkab Lumajang belum mengizinkan pengambilan video tersebut.

“Tidak ada satu pun surat yang keluar untuk perizinan kegiatan pelaksanaan syuting sinetron, surat perizinan dari pemkab, polres dan Satgas Bencana Semeru, tidak ada. Jadi, mekanisme perizinan itu kalau izinnya untuk kegiatan ke polres, kalau masuk ke lokasi bencana ke dansatgas,” katanya.

Lebih lanjut, Cak Thoriq menjelaskan, selama ini Pemkab Lumajang tidak melarang siapa pun masyarakat yang memasuki tempat tinggal para pengungsi di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, maupun beberapa titik lainnya. Warga diperbolehkan berinteraksi langsung dengan mereka kapan pun.

Namun, pembolehan tersebut tidak serta-merta membebaskan produser sinetron melakukan proses pengambilan video di lokasi pengungsian maupun bencana. Sebab, saat ini Lumajang mengalami musibah. “Kebolehan ini tentu ada batasan-batasan, yaitu untuk membantu bencana erupsi Semeru,” tambahnya.

Terkait lembaran surat disposisi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, tentu bakal menjadi catatan dan evaluasi Pemkab Lumajang. Apalagi dalam lembaran surat itu berisi persetujuan ke Kominfo dan BPBD Lumajang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Dansatgas Bencana Semeru.

“Memang ada pengurusan perizinan dari pihak produser yang akan melaksanakan syuting sinetron. Tetapi, keputusan untuk itu memang belum keluar. Tidak ada keputusan perizinan. Tentu masyarakat marah, iya. Sama, saya juga marah, kecewa, apalagi adegannya tidak sepantasnya dipertontonkan di tempat pengungsian,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/