alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

E-Warong Langsung Dinonaktifkan

KPM Tetap Bisa Transaksi di E-Warong Lain

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Hasil mediasi Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, dengan forkompimcam setempat pada hari Rabu lalu (18/7) membuahkan sejumlah keputusan. Salah satunya adalah mengabulkan permintaan pemerintah desa dan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menonaktifkan E-Warong.

Permintaan tersebut langsung dikabulkan setelah mendengar penjelasan semua pihak. Termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan E-Warong setempat. “Setelah berkoordinasi dengan bank, per tanggal 18 Agustus 2021, E-Warong dinonaktifkan. Jadi, tidak boleh ada transaksi di sana lagi,” kata Akbar Alamin, Koordinator PKH kabupaten Lumajang.

Akbar, sapaan akrabnya, menjelaskan, pihaknya juga sudah memanggil pendamping PKH dan pengelola E-Warong setempat. Transaksi dialihkan ke E-Warong lain. Sebab, tidak ada aturan KPM mencairkan hanya di satu E-Warong. Artinya, bantuan bisa diambil dari E-Warong atau Agen BNI di desa lainnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Pendamping sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait masalah yang muncul. Sejauh ini, pendamping tidak terlibat. Masalahnya ada pada KPM dan E-Warong penyalur bansos. Sedangkan E-Warong sudah dipanggil bersama Forkopincam Kedungjajang. Kalau transaksi, bisa dicairkan di mana saja. Bebas,” jelasnya.

Kini, pihaknya menunggu hasil pengaduan yang dihimpun desa dan kecamatan. Hasil analisis permasalahan akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga bakal menggandeng Dinas Sosial, BNI, dan Polres Lumajang. “Jika terbukti ada pelanggaran, akan kami tindaklanjuti. Sekarang ini, kami memberi kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan aduannya,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Hasil mediasi Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, dengan forkompimcam setempat pada hari Rabu lalu (18/7) membuahkan sejumlah keputusan. Salah satunya adalah mengabulkan permintaan pemerintah desa dan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menonaktifkan E-Warong.

Permintaan tersebut langsung dikabulkan setelah mendengar penjelasan semua pihak. Termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan E-Warong setempat. “Setelah berkoordinasi dengan bank, per tanggal 18 Agustus 2021, E-Warong dinonaktifkan. Jadi, tidak boleh ada transaksi di sana lagi,” kata Akbar Alamin, Koordinator PKH kabupaten Lumajang.

Akbar, sapaan akrabnya, menjelaskan, pihaknya juga sudah memanggil pendamping PKH dan pengelola E-Warong setempat. Transaksi dialihkan ke E-Warong lain. Sebab, tidak ada aturan KPM mencairkan hanya di satu E-Warong. Artinya, bantuan bisa diambil dari E-Warong atau Agen BNI di desa lainnya.

“Pendamping sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait masalah yang muncul. Sejauh ini, pendamping tidak terlibat. Masalahnya ada pada KPM dan E-Warong penyalur bansos. Sedangkan E-Warong sudah dipanggil bersama Forkopincam Kedungjajang. Kalau transaksi, bisa dicairkan di mana saja. Bebas,” jelasnya.

Kini, pihaknya menunggu hasil pengaduan yang dihimpun desa dan kecamatan. Hasil analisis permasalahan akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga bakal menggandeng Dinas Sosial, BNI, dan Polres Lumajang. “Jika terbukti ada pelanggaran, akan kami tindaklanjuti. Sekarang ini, kami memberi kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan aduannya,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Hasil mediasi Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, dengan forkompimcam setempat pada hari Rabu lalu (18/7) membuahkan sejumlah keputusan. Salah satunya adalah mengabulkan permintaan pemerintah desa dan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menonaktifkan E-Warong.

Permintaan tersebut langsung dikabulkan setelah mendengar penjelasan semua pihak. Termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan E-Warong setempat. “Setelah berkoordinasi dengan bank, per tanggal 18 Agustus 2021, E-Warong dinonaktifkan. Jadi, tidak boleh ada transaksi di sana lagi,” kata Akbar Alamin, Koordinator PKH kabupaten Lumajang.

Akbar, sapaan akrabnya, menjelaskan, pihaknya juga sudah memanggil pendamping PKH dan pengelola E-Warong setempat. Transaksi dialihkan ke E-Warong lain. Sebab, tidak ada aturan KPM mencairkan hanya di satu E-Warong. Artinya, bantuan bisa diambil dari E-Warong atau Agen BNI di desa lainnya.

“Pendamping sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait masalah yang muncul. Sejauh ini, pendamping tidak terlibat. Masalahnya ada pada KPM dan E-Warong penyalur bansos. Sedangkan E-Warong sudah dipanggil bersama Forkopincam Kedungjajang. Kalau transaksi, bisa dicairkan di mana saja. Bebas,” jelasnya.

Kini, pihaknya menunggu hasil pengaduan yang dihimpun desa dan kecamatan. Hasil analisis permasalahan akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga bakal menggandeng Dinas Sosial, BNI, dan Polres Lumajang. “Jika terbukti ada pelanggaran, akan kami tindaklanjuti. Sekarang ini, kami memberi kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan aduannya,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/