alexametrics
22.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Raih Predikat WTP Empat Kali

Mobile_AP_Rectangle 1

SIDOARJO, Radar Semeru – Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 rupanya tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion terhadap Pemkab Lumajang.

BACA JUGA : Belum Genap Satu Tahun Berdiri, Sudah Berani Targetkan Emas

Sejak tahun 2018, Lumajang selalu konsisten menyuguhkan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Baik posisi keuangan, hasil usaha, maupun arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal itu terus dipenuhi hingga tahun 2021. Sehingga predikat itu terus dipertahankan sampai empat kali.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ini bukan prestasi, tetapi kewajiban,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Gedung BPK Jatim, Sidoarjo, kemarin sore. Menurutnya, laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Sementara, perolehan opini WTP menjadi indikator kinerja pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

- Advertisement -

SIDOARJO, Radar Semeru – Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 rupanya tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion terhadap Pemkab Lumajang.

BACA JUGA : Belum Genap Satu Tahun Berdiri, Sudah Berani Targetkan Emas

Sejak tahun 2018, Lumajang selalu konsisten menyuguhkan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Baik posisi keuangan, hasil usaha, maupun arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal itu terus dipenuhi hingga tahun 2021. Sehingga predikat itu terus dipertahankan sampai empat kali.

“Ini bukan prestasi, tetapi kewajiban,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Gedung BPK Jatim, Sidoarjo, kemarin sore. Menurutnya, laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Sementara, perolehan opini WTP menjadi indikator kinerja pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

SIDOARJO, Radar Semeru – Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 rupanya tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion terhadap Pemkab Lumajang.

BACA JUGA : Belum Genap Satu Tahun Berdiri, Sudah Berani Targetkan Emas

Sejak tahun 2018, Lumajang selalu konsisten menyuguhkan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Baik posisi keuangan, hasil usaha, maupun arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal itu terus dipenuhi hingga tahun 2021. Sehingga predikat itu terus dipertahankan sampai empat kali.

“Ini bukan prestasi, tetapi kewajiban,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Gedung BPK Jatim, Sidoarjo, kemarin sore. Menurutnya, laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Sementara, perolehan opini WTP menjadi indikator kinerja pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/