alexametrics
22.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Mulai Tahun Ini, Pemberian Nama bagi Bayi Minimal Dua Kata

Pemberian nama untuk bayi yang baru lahir memang tidak boleh sembarangan. Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang, nama adalah doa. Tahun ini, pemberian nama itu rupanya semakin diatur. Minimal harus menggunakan dua kata.

Mobile_AP_Rectangle 1

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Panggilan anak yang lahir setelah 2010 belakangan cenderung memakai nama-nama beken. Nama-nama yang jarang ditemui dalam kosakata Bahasa Indonesia. Hal itu memang wajar-wajar saja, karena nama adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Namun, pemberian nama itu kali ini dilarang memakai satu kata.

BACA JUGA : Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Arab Saudi

“Tony, Hermawan, Dermawan, Gunawan, itu tidak boleh. Minimal harus dua kata. Tony Hermawan begitu boleh. Singkatan juga tidak boleh, misalnya Tn Hermawan. Kecuali singkatan itu tidak diartikan lain. Selain itu, dilarang menggunakan angka dan tanda baca,” kata Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang Hariyanto

Mobile_AP_Rectangle 2

Hariyanto menjelaskan, pengaturan pemberian nama ini sebagai bentuk perlindungan pada anak sedini mungkin. Sebab, nama tersebut adalah identitas diri yang terus melekat. Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mensyaratkan, pencatatan nama itu seharusnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Jumlah huruf yang diperbolehkan pun maksimal 60 huruf, termasuk penggunaan spasi. “Kita masih sering menemui nama panggilan orang seperti Cikrak, Timbul, Tuhan, dan lain-lain. Setelah dicek, memang benar, nama-nama itu ada. Tetapi kan kurang tepat. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito mengatakan, warga yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tidak akan mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan, tidak akan melakukan pencatatan dan menerbitkan dokumen kependudukan tersebut.

“Peraturan ini tidak berlaku surut. Nama-nama yang tercatat dulu tetap terpakai. Tetapi, kalau nanti ada warga yang memohon pelayanan dengan melanggar ketentuan itu tidak bisa. Kami tidak melayani pencatatan nama bagi warga yang tetap mengurus nama anaknya menggunakan satu kata,” pungkasnya. (son/c2/fid)

- Advertisement -

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Panggilan anak yang lahir setelah 2010 belakangan cenderung memakai nama-nama beken. Nama-nama yang jarang ditemui dalam kosakata Bahasa Indonesia. Hal itu memang wajar-wajar saja, karena nama adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Namun, pemberian nama itu kali ini dilarang memakai satu kata.

BACA JUGA : Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Arab Saudi

“Tony, Hermawan, Dermawan, Gunawan, itu tidak boleh. Minimal harus dua kata. Tony Hermawan begitu boleh. Singkatan juga tidak boleh, misalnya Tn Hermawan. Kecuali singkatan itu tidak diartikan lain. Selain itu, dilarang menggunakan angka dan tanda baca,” kata Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang Hariyanto

Hariyanto menjelaskan, pengaturan pemberian nama ini sebagai bentuk perlindungan pada anak sedini mungkin. Sebab, nama tersebut adalah identitas diri yang terus melekat. Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mensyaratkan, pencatatan nama itu seharusnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Jumlah huruf yang diperbolehkan pun maksimal 60 huruf, termasuk penggunaan spasi. “Kita masih sering menemui nama panggilan orang seperti Cikrak, Timbul, Tuhan, dan lain-lain. Setelah dicek, memang benar, nama-nama itu ada. Tetapi kan kurang tepat. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito mengatakan, warga yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tidak akan mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan, tidak akan melakukan pencatatan dan menerbitkan dokumen kependudukan tersebut.

“Peraturan ini tidak berlaku surut. Nama-nama yang tercatat dulu tetap terpakai. Tetapi, kalau nanti ada warga yang memohon pelayanan dengan melanggar ketentuan itu tidak bisa. Kami tidak melayani pencatatan nama bagi warga yang tetap mengurus nama anaknya menggunakan satu kata,” pungkasnya. (son/c2/fid)

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Panggilan anak yang lahir setelah 2010 belakangan cenderung memakai nama-nama beken. Nama-nama yang jarang ditemui dalam kosakata Bahasa Indonesia. Hal itu memang wajar-wajar saja, karena nama adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Namun, pemberian nama itu kali ini dilarang memakai satu kata.

BACA JUGA : Indonesia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Arab Saudi

“Tony, Hermawan, Dermawan, Gunawan, itu tidak boleh. Minimal harus dua kata. Tony Hermawan begitu boleh. Singkatan juga tidak boleh, misalnya Tn Hermawan. Kecuali singkatan itu tidak diartikan lain. Selain itu, dilarang menggunakan angka dan tanda baca,” kata Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang Hariyanto

Hariyanto menjelaskan, pengaturan pemberian nama ini sebagai bentuk perlindungan pada anak sedini mungkin. Sebab, nama tersebut adalah identitas diri yang terus melekat. Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mensyaratkan, pencatatan nama itu seharusnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Jumlah huruf yang diperbolehkan pun maksimal 60 huruf, termasuk penggunaan spasi. “Kita masih sering menemui nama panggilan orang seperti Cikrak, Timbul, Tuhan, dan lain-lain. Setelah dicek, memang benar, nama-nama itu ada. Tetapi kan kurang tepat. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus sesuai dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Lumajang Agus Warsito mengatakan, warga yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tidak akan mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan, tidak akan melakukan pencatatan dan menerbitkan dokumen kependudukan tersebut.

“Peraturan ini tidak berlaku surut. Nama-nama yang tercatat dulu tetap terpakai. Tetapi, kalau nanti ada warga yang memohon pelayanan dengan melanggar ketentuan itu tidak bisa. Kami tidak melayani pencatatan nama bagi warga yang tetap mengurus nama anaknya menggunakan satu kata,” pungkasnya. (son/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/