alexametrics
19.8 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Bakal Evaluasi Pajak Pasir

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR, RADARJEMBER.ID – Bupati Lumajang Thoriqul Haq akhirnya merespon tentang tunggakan pajak pasir yang mencapai Rp 3,3 Miliar, dalam paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (PU) fraksi, Rabu (22/7). Menurutnya, kewenangan Pemkab Lumajang adalah memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan untuk penanganan terhadap penambang pasir ilegal tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

Hal ini menyusul tunggakan pajak pasir iliar yang tak masuk neraca piutang 31 Desember 2019. Cak Thoriq, sapaan akrabnya menegaskan, piutang itu belum diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB) di tahun 2019. Sehingga tidak dapat disajikan dalam neraca piutang.

“Komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda dalam penanganan masalah pertambangan secara intensif telah dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menambahkan, realisasi pajak daerah yang kurang optimal akan dievaluasi secara menyeluruh. Baik dalam penetapan target pajak daerah maupun sistem pemungutan yang selama ini telah berjalan. Termasuk pada petugas pemungutan sekaligus memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan.

- Advertisement -

RADAR, RADARJEMBER.ID – Bupati Lumajang Thoriqul Haq akhirnya merespon tentang tunggakan pajak pasir yang mencapai Rp 3,3 Miliar, dalam paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (PU) fraksi, Rabu (22/7). Menurutnya, kewenangan Pemkab Lumajang adalah memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan untuk penanganan terhadap penambang pasir ilegal tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

Hal ini menyusul tunggakan pajak pasir iliar yang tak masuk neraca piutang 31 Desember 2019. Cak Thoriq, sapaan akrabnya menegaskan, piutang itu belum diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB) di tahun 2019. Sehingga tidak dapat disajikan dalam neraca piutang.

“Komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda dalam penanganan masalah pertambangan secara intensif telah dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menambahkan, realisasi pajak daerah yang kurang optimal akan dievaluasi secara menyeluruh. Baik dalam penetapan target pajak daerah maupun sistem pemungutan yang selama ini telah berjalan. Termasuk pada petugas pemungutan sekaligus memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan.

RADAR, RADARJEMBER.ID – Bupati Lumajang Thoriqul Haq akhirnya merespon tentang tunggakan pajak pasir yang mencapai Rp 3,3 Miliar, dalam paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (PU) fraksi, Rabu (22/7). Menurutnya, kewenangan Pemkab Lumajang adalah memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan untuk penanganan terhadap penambang pasir ilegal tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

Hal ini menyusul tunggakan pajak pasir iliar yang tak masuk neraca piutang 31 Desember 2019. Cak Thoriq, sapaan akrabnya menegaskan, piutang itu belum diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB) di tahun 2019. Sehingga tidak dapat disajikan dalam neraca piutang.

“Komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda dalam penanganan masalah pertambangan secara intensif telah dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menambahkan, realisasi pajak daerah yang kurang optimal akan dievaluasi secara menyeluruh. Baik dalam penetapan target pajak daerah maupun sistem pemungutan yang selama ini telah berjalan. Termasuk pada petugas pemungutan sekaligus memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/