alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Izin Lingkungan Dihapus

PP 22 Cabut Enam Peraturan Sebelumnya

Mobile_AP_Rectangle 1

Enam Perubahan Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja

  • Perubahan Nomenklatur Perizinan
  • Pengintegrasian Izin Lingkungan
  • Transformasi Komisi Penilai Amdal Menjadi Tim Uji Kelayakan
  • Uji Kelayakan Dokumen Amdal oleh Ahli Bersertifikat
  • Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara Lebih Proporsional
  • Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke Dalam Dokumen Lingkungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak 2 Februari, peraturan tersebut berlaku. Dengan terbitnya PP tersebut, maka enam aturan sebelumnya dicabut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Enam peraturan tersebut adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Iwan Sutikno, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, mengatakan, pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 berdampak pada pencabutan PP yang sebelumnya. “Dampaknya sangat jelas. Terbitnya PP 22 Tahun 2021 ini mencabut PP sebelumnya,” katanya.

Dia menjelaskan, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal). “Inilah yang menjadi dasar penetapan wajib amdal. Secara prinsip dan konsep, pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari pengaturan sebelumnya. Namun, perubahan itu lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya,” jelasnya.

- Advertisement -

Enam Perubahan Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja

  • Perubahan Nomenklatur Perizinan
  • Pengintegrasian Izin Lingkungan
  • Transformasi Komisi Penilai Amdal Menjadi Tim Uji Kelayakan
  • Uji Kelayakan Dokumen Amdal oleh Ahli Bersertifikat
  • Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara Lebih Proporsional
  • Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke Dalam Dokumen Lingkungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak 2 Februari, peraturan tersebut berlaku. Dengan terbitnya PP tersebut, maka enam aturan sebelumnya dicabut.

Enam peraturan tersebut adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Iwan Sutikno, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, mengatakan, pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 berdampak pada pencabutan PP yang sebelumnya. “Dampaknya sangat jelas. Terbitnya PP 22 Tahun 2021 ini mencabut PP sebelumnya,” katanya.

Dia menjelaskan, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal). “Inilah yang menjadi dasar penetapan wajib amdal. Secara prinsip dan konsep, pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari pengaturan sebelumnya. Namun, perubahan itu lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya,” jelasnya.

Enam Perubahan Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja

  • Perubahan Nomenklatur Perizinan
  • Pengintegrasian Izin Lingkungan
  • Transformasi Komisi Penilai Amdal Menjadi Tim Uji Kelayakan
  • Uji Kelayakan Dokumen Amdal oleh Ahli Bersertifikat
  • Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara Lebih Proporsional
  • Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke Dalam Dokumen Lingkungan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak 2 Februari, peraturan tersebut berlaku. Dengan terbitnya PP tersebut, maka enam aturan sebelumnya dicabut.

Enam peraturan tersebut adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Iwan Sutikno, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, mengatakan, pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 berdampak pada pencabutan PP yang sebelumnya. “Dampaknya sangat jelas. Terbitnya PP 22 Tahun 2021 ini mencabut PP sebelumnya,” katanya.

Dia menjelaskan, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal). “Inilah yang menjadi dasar penetapan wajib amdal. Secara prinsip dan konsep, pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari pengaturan sebelumnya. Namun, perubahan itu lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/