alexametrics
23.5 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Delapan Perusahaan Tak Layak Beroperasi

Diminta Lengkapi Berkas, Tunggu Hasil Uji Layak Provinsi

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebagai pemberi izin, DLH Lumajang mengatur persetujuan teknis (pertek) sebelum perusahaan beroperasi. Persetujuan yang dimaksud terdiri atas perincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pemenuhan baku mutu air limbah, dan pemenuhan baku mutu emisi.

“Amdal sendiri banyak perteknya. Hanya saja, ketiga pertek tadi ada dalam DLH. Sedangkan amdal lalin itu ada di Dinas Perhubungan,” kata Iwan Sutikno, Kabid Tata Lingkungan DLH Lumajang.

Sejak ditetapkan tanggal 2 Februari, perusahaan yang mengajukan izin usaha harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Penilaian akan dilakukan oleh tim uji kelayakan dari provinsi. “Mereka yang akan menilai dan mengeluarkan rekomendasi. Itulah yang menjadi dasar kami untuk memberikan izin usaha bagi perusahaan yang akan beroperasi,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ada delapan perusahaan di Lumajang yang mengajukan dokumen perizinan. Namun, sejak PP ditetapkan, dokumen itu belum terlengkapi. “Kalau sudah lengkap sebelum tanggal 2 Februari, otomatis dibuatkan PKPLH. Tetapi, jika dokumen itu belum dilengkapi, harus menyesuaikan dengan pertek yang baru,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebagai pemberi izin, DLH Lumajang mengatur persetujuan teknis (pertek) sebelum perusahaan beroperasi. Persetujuan yang dimaksud terdiri atas perincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pemenuhan baku mutu air limbah, dan pemenuhan baku mutu emisi.

“Amdal sendiri banyak perteknya. Hanya saja, ketiga pertek tadi ada dalam DLH. Sedangkan amdal lalin itu ada di Dinas Perhubungan,” kata Iwan Sutikno, Kabid Tata Lingkungan DLH Lumajang.

Sejak ditetapkan tanggal 2 Februari, perusahaan yang mengajukan izin usaha harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Penilaian akan dilakukan oleh tim uji kelayakan dari provinsi. “Mereka yang akan menilai dan mengeluarkan rekomendasi. Itulah yang menjadi dasar kami untuk memberikan izin usaha bagi perusahaan yang akan beroperasi,” jelasnya.

Ada delapan perusahaan di Lumajang yang mengajukan dokumen perizinan. Namun, sejak PP ditetapkan, dokumen itu belum terlengkapi. “Kalau sudah lengkap sebelum tanggal 2 Februari, otomatis dibuatkan PKPLH. Tetapi, jika dokumen itu belum dilengkapi, harus menyesuaikan dengan pertek yang baru,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebagai pemberi izin, DLH Lumajang mengatur persetujuan teknis (pertek) sebelum perusahaan beroperasi. Persetujuan yang dimaksud terdiri atas perincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pemenuhan baku mutu air limbah, dan pemenuhan baku mutu emisi.

“Amdal sendiri banyak perteknya. Hanya saja, ketiga pertek tadi ada dalam DLH. Sedangkan amdal lalin itu ada di Dinas Perhubungan,” kata Iwan Sutikno, Kabid Tata Lingkungan DLH Lumajang.

Sejak ditetapkan tanggal 2 Februari, perusahaan yang mengajukan izin usaha harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Penilaian akan dilakukan oleh tim uji kelayakan dari provinsi. “Mereka yang akan menilai dan mengeluarkan rekomendasi. Itulah yang menjadi dasar kami untuk memberikan izin usaha bagi perusahaan yang akan beroperasi,” jelasnya.

Ada delapan perusahaan di Lumajang yang mengajukan dokumen perizinan. Namun, sejak PP ditetapkan, dokumen itu belum terlengkapi. “Kalau sudah lengkap sebelum tanggal 2 Februari, otomatis dibuatkan PKPLH. Tetapi, jika dokumen itu belum dilengkapi, harus menyesuaikan dengan pertek yang baru,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/