alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Penyelenggaraan PAW Bakal Diatur Serentak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah perselisihan panitia pilkades antarwaktu (PAW) dengan Pemkab Lumajang mencuat, DPRD Lumajang melakukan klarifikasi pada sejumlah instansi terkait. Hasilnya, tahapan yang kadung berjalan tetap tidak diakui, tetapi pelaksanaannya bakal diserentakkan pada tiga desa.
Rencananya, penyelenggaraannya bakal dilakukan pada Mei 2021. Seluruh tahapan bakal diseragamkan. Selain penentuan tanggal musyawarah desa (musdes) PAW tersebut, jadwal pembentukan panitia juga dibarengkan. Sebab, saat ini surat keputusan bupati untuk pembentukan panitia kabupaten sudah turun.
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadillah mengatakan, keterlambatan Pemkab Lumajang dalam menyusun peraturan bupati (perbup) terbaru memang sedang menyesuaikan peraturan di atasnya. Sebab, selama pandemi korona cukup banyak aturan main yang harus disesuaikan untuk menekan penularan.
“PAW harus menyesuaikan perbup, sebelum diatur seperti saat ini memang bisa dilaksanakan. Tapi kan ada di perbup baru. Makanya yang dilaksanakan Desa Selok Besuki harus menyesuaikan dengan perbup yang baru. Karena itu, harus melaksanakan sesuai aturan, tidak boleh dilanggar,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin mengatakan, perubahan status perangkat desa yang keluar dari peserta musdes merupakan pertimbangan yang matang. Sebab, perangkat desa merupakan bagian orang yang menentukan unsur peserta musdes.
“Kalau menghitung dari waktu kepala desa meninggal kan pelaksanaannya dimulai enam bulan kemudian. Kami berasumsi Mei ini adalah penentuan pelaksanaannya. Tetapi itu masih kami ajukan ke bupati, sedangkan tanggal pastinya kami belum bisa menentukan kapan PAW bisa dimulai,” pungkasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah perselisihan panitia pilkades antarwaktu (PAW) dengan Pemkab Lumajang mencuat, DPRD Lumajang melakukan klarifikasi pada sejumlah instansi terkait. Hasilnya, tahapan yang kadung berjalan tetap tidak diakui, tetapi pelaksanaannya bakal diserentakkan pada tiga desa.
Rencananya, penyelenggaraannya bakal dilakukan pada Mei 2021. Seluruh tahapan bakal diseragamkan. Selain penentuan tanggal musyawarah desa (musdes) PAW tersebut, jadwal pembentukan panitia juga dibarengkan. Sebab, saat ini surat keputusan bupati untuk pembentukan panitia kabupaten sudah turun.
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadillah mengatakan, keterlambatan Pemkab Lumajang dalam menyusun peraturan bupati (perbup) terbaru memang sedang menyesuaikan peraturan di atasnya. Sebab, selama pandemi korona cukup banyak aturan main yang harus disesuaikan untuk menekan penularan.
“PAW harus menyesuaikan perbup, sebelum diatur seperti saat ini memang bisa dilaksanakan. Tapi kan ada di perbup baru. Makanya yang dilaksanakan Desa Selok Besuki harus menyesuaikan dengan perbup yang baru. Karena itu, harus melaksanakan sesuai aturan, tidak boleh dilanggar,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin mengatakan, perubahan status perangkat desa yang keluar dari peserta musdes merupakan pertimbangan yang matang. Sebab, perangkat desa merupakan bagian orang yang menentukan unsur peserta musdes.
“Kalau menghitung dari waktu kepala desa meninggal kan pelaksanaannya dimulai enam bulan kemudian. Kami berasumsi Mei ini adalah penentuan pelaksanaannya. Tetapi itu masih kami ajukan ke bupati, sedangkan tanggal pastinya kami belum bisa menentukan kapan PAW bisa dimulai,” pungkasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah perselisihan panitia pilkades antarwaktu (PAW) dengan Pemkab Lumajang mencuat, DPRD Lumajang melakukan klarifikasi pada sejumlah instansi terkait. Hasilnya, tahapan yang kadung berjalan tetap tidak diakui, tetapi pelaksanaannya bakal diserentakkan pada tiga desa.
Rencananya, penyelenggaraannya bakal dilakukan pada Mei 2021. Seluruh tahapan bakal diseragamkan. Selain penentuan tanggal musyawarah desa (musdes) PAW tersebut, jadwal pembentukan panitia juga dibarengkan. Sebab, saat ini surat keputusan bupati untuk pembentukan panitia kabupaten sudah turun.
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadillah mengatakan, keterlambatan Pemkab Lumajang dalam menyusun peraturan bupati (perbup) terbaru memang sedang menyesuaikan peraturan di atasnya. Sebab, selama pandemi korona cukup banyak aturan main yang harus disesuaikan untuk menekan penularan.
“PAW harus menyesuaikan perbup, sebelum diatur seperti saat ini memang bisa dilaksanakan. Tapi kan ada di perbup baru. Makanya yang dilaksanakan Desa Selok Besuki harus menyesuaikan dengan perbup yang baru. Karena itu, harus melaksanakan sesuai aturan, tidak boleh dilanggar,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin mengatakan, perubahan status perangkat desa yang keluar dari peserta musdes merupakan pertimbangan yang matang. Sebab, perangkat desa merupakan bagian orang yang menentukan unsur peserta musdes.
“Kalau menghitung dari waktu kepala desa meninggal kan pelaksanaannya dimulai enam bulan kemudian. Kami berasumsi Mei ini adalah penentuan pelaksanaannya. Tetapi itu masih kami ajukan ke bupati, sedangkan tanggal pastinya kami belum bisa menentukan kapan PAW bisa dimulai,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/