alexametrics
24.6 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Raperda Buka Peluang Toko Modern

Dalam Draf Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Rakyat

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Janji politik Thoriq-Indah begitu tegas untuk tidak membuka kembali toko modern. Tujuannya adalah untuk melindungi pasar tradisional. Tetapi, dengan munculnya raperda inisiatif pemberdayaan dan perlindungan pasar rakyat, mulai muncul gejala kontraproduktif. Dengan mengatur jarak, maka peluang untuk dibangun toko modern makin lebar.

Sebelumnya, pada Perbup Tahun 2016, jarak pendirian toko modern diatur sekitar 500 meter dari pasar rakyat. Lebih dekat dari itu tidak diperbolehkan. Tujuannya memang untuk memberdayakan dan melindungi pedagang-pedagang tradisional yang berjualan kebutuhan pangan sehari-hari.

Kepala Dinas Perdagangan Lumajang Hairil Diani mengatakan, Pemerintah dan DPRD Lumajang berupaya untuk menciptakan pasar rakyat yang tertib dan teratur serta berdaya saing kuat. Termasuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah.

“Ada beberapa substansi yang terkandung dalam raperda inisiatif itu. Misalnya mengenai jaminan kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kemudian, mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional,” ucapnya.

Dalam draf raperda pada pasal 32 tersebut dijelaskan, pendirian toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat yang telah ada. “Kami terima draf ini sekitar 2000 meter, artinya dua kilometer. Nanti kalau bikin toko modern harus di luar kota. Makanya masih kami bahas nanti ketika pembahasan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk toko modern yang telanjur berdiri, perlu dibuatkan klausul untuk mengatur itu. Sebab, perda yang baru disahkan nanti tidak bisa berlaku surut. Selain itu, mengenai keberadaan pedagang yang berdagang di luar pasar juga harus diatur dengan detail, supaya penataan kota bisa terlihat lebih baik.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/