alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Dugaan Pungutan Liar di Desa Pandanwangi, Ditarik Puluhan Juta Rupiah

Pungutan sebesar jutaan rupiah dalam pengurusan program PTSL Desa Babakan, Kecamatan Padang, rupanya tidak dijadikan pembelajaran. Kali ini hal serupa kembali terjadi di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Banyak warga ditarik duit puluhan juta untuk satu sertifikat.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengurusan sertifikat tanah memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi tanah tersebut berada di desa tetangga. Bisa makin njelimet tak keruan. Seperti yang dirasakan warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh. Mereka meminta pemerintah desa setempat menyelesaikan urusan tanah di Desa Pandanwangi.

Baca Juga : Polisi Ancam Mafia Migor Masuk Penjara

Selama ini sertifikat tanah yang diurus tak kunjung selesai. Padahal, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1 juta sampai Rp 30 juta. Setidaknya ada empat warga yang mendatangi ruang kepala desa, kemarin siang. Mereka mengadu tentang sertifikat tanah yang diurus selama tujuh bulan lalu di desa sebelah belum diterima.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sumar, salah seorang warga yang datang itu, menilai pungutan yang ditarik tersebut tidak wajar. Nominalnya sangat besar untuk pengurusan satu sertifikat. “Ditarik uang Rp 5 juta, itu ditarik Pak Kampung. Alasannya ditunggu BPN (Badan Pertanahan Nasional, Red). Katanya butuh uang Rp 5 juta. Uangnya ini kan hasil jual sapi. Jadi, saya minta cepat selesai,” katanya.

Nominal yang besar itu juga dikenakan pada warga lainnya. Sebanyak 16 warga desanya juga tercatat bernasib sama. Namun, rata-rata besaran yang dikeluarkan bervariasi. “Ada yang Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 30 juta. Ini mereka juga sudah tanya ke pihak Desa Pandanwangi, tapi jawabannya sertifikatnya belum jadi,” tambahnya.

Kholiq, warga lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. Menurut warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, ini, pengurusan lahan miliknya di Desa Pandanwangi belum selesai. Padahal, pengurusannya dilakukan sejak tiga tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengurusan sertifikat tanah memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi tanah tersebut berada di desa tetangga. Bisa makin njelimet tak keruan. Seperti yang dirasakan warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh. Mereka meminta pemerintah desa setempat menyelesaikan urusan tanah di Desa Pandanwangi.

Baca Juga : Polisi Ancam Mafia Migor Masuk Penjara

Selama ini sertifikat tanah yang diurus tak kunjung selesai. Padahal, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1 juta sampai Rp 30 juta. Setidaknya ada empat warga yang mendatangi ruang kepala desa, kemarin siang. Mereka mengadu tentang sertifikat tanah yang diurus selama tujuh bulan lalu di desa sebelah belum diterima.

Sumar, salah seorang warga yang datang itu, menilai pungutan yang ditarik tersebut tidak wajar. Nominalnya sangat besar untuk pengurusan satu sertifikat. “Ditarik uang Rp 5 juta, itu ditarik Pak Kampung. Alasannya ditunggu BPN (Badan Pertanahan Nasional, Red). Katanya butuh uang Rp 5 juta. Uangnya ini kan hasil jual sapi. Jadi, saya minta cepat selesai,” katanya.

Nominal yang besar itu juga dikenakan pada warga lainnya. Sebanyak 16 warga desanya juga tercatat bernasib sama. Namun, rata-rata besaran yang dikeluarkan bervariasi. “Ada yang Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 30 juta. Ini mereka juga sudah tanya ke pihak Desa Pandanwangi, tapi jawabannya sertifikatnya belum jadi,” tambahnya.

Kholiq, warga lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. Menurut warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, ini, pengurusan lahan miliknya di Desa Pandanwangi belum selesai. Padahal, pengurusannya dilakukan sejak tiga tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengurusan sertifikat tanah memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi tanah tersebut berada di desa tetangga. Bisa makin njelimet tak keruan. Seperti yang dirasakan warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh. Mereka meminta pemerintah desa setempat menyelesaikan urusan tanah di Desa Pandanwangi.

Baca Juga : Polisi Ancam Mafia Migor Masuk Penjara

Selama ini sertifikat tanah yang diurus tak kunjung selesai. Padahal, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1 juta sampai Rp 30 juta. Setidaknya ada empat warga yang mendatangi ruang kepala desa, kemarin siang. Mereka mengadu tentang sertifikat tanah yang diurus selama tujuh bulan lalu di desa sebelah belum diterima.

Sumar, salah seorang warga yang datang itu, menilai pungutan yang ditarik tersebut tidak wajar. Nominalnya sangat besar untuk pengurusan satu sertifikat. “Ditarik uang Rp 5 juta, itu ditarik Pak Kampung. Alasannya ditunggu BPN (Badan Pertanahan Nasional, Red). Katanya butuh uang Rp 5 juta. Uangnya ini kan hasil jual sapi. Jadi, saya minta cepat selesai,” katanya.

Nominal yang besar itu juga dikenakan pada warga lainnya. Sebanyak 16 warga desanya juga tercatat bernasib sama. Namun, rata-rata besaran yang dikeluarkan bervariasi. “Ada yang Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 30 juta. Ini mereka juga sudah tanya ke pihak Desa Pandanwangi, tapi jawabannya sertifikatnya belum jadi,” tambahnya.

Kholiq, warga lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. Menurut warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, ini, pengurusan lahan miliknya di Desa Pandanwangi belum selesai. Padahal, pengurusannya dilakukan sejak tiga tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/