alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Aturan Main Pilkades Diperketat

Terbitnya Perbup Pilkades yang Mengatur Pelaksanaan PAW Pelaksanaan pilkades yang rencananya digelar akhir tahun ini mulai diatur. Pemkab Lumajang telah mengundangkan peraturan bupati (perbup) yang baru. Perbup itu mengatur seluruh mekanisme pilkades serentak termasuk pilkades antarwaktu (PAW).

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam sejarah pelaksanaan PAW, penyelanggaraannya baru terlaksana tahun ini. Meskipun ada dua desa yang sudah terlewat, tetapi tiga desa berikutnya diatur ketat. Ada sejumlah aturan main yang dipertegas supaya apabila terjadi perselisihan bisa segera teratasi.
Tiga desa tersebut di antaranya adalah Desa Grati, Desa/Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono. Memang satu desa di antaranya telah membentuk panitia PAW. Sayangnya, sampai saat ini Pemkab Lumajang bersikukuh tidak mengakui pembentukan panitia tersebut.
Plt Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang Fira Yofiana mengatakan, dia tidak bisa memutuskan keabsahan maupun penolakan panitia PAW Desa Selok Besuki. Tetapi, pihaknya menjelaskan, beberapa pasal peraturan sebelumnya yang diatur secara umum, dalam perbup baru diterjemahkan lebih detail dan terperinci.
Perubahan lainnya adalah, dalam peraturan sebelumnya, semua perangkat desa bisa menjadi peserta musyawarah desa, namun di perbup terbaru perangkat tidak diperbolehkan. “Ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Ini yang kami rinci dengan detail sesuai perbup,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, kemunculan perbup yang baru ini bukan merespons pembentukan panitia PAW salah satu desa. Memang ada beberapa pasal yang berkaitan mengalami perubahan, tetapi intinya untuk mengatur pelaksanaan pilkades serentak.
Menurutnya, selama pelaksanaan pilkades, perselisihan maupun kegaduhan berpotensi terjadi. Untuk meminimalisasi ancaman tersebut, peran panitia kabupaten dan pengawas kecamatan perlu ditegaskan. “Pembentukan panitia kabupaten dan pengawas ini sebetulnya sudah diatur,” pungkasnya.

Pertanyakan Keterlambatan Dua Desa

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam sejarah pelaksanaan PAW, penyelanggaraannya baru terlaksana tahun ini. Meskipun ada dua desa yang sudah terlewat, tetapi tiga desa berikutnya diatur ketat. Ada sejumlah aturan main yang dipertegas supaya apabila terjadi perselisihan bisa segera teratasi.
Tiga desa tersebut di antaranya adalah Desa Grati, Desa/Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono. Memang satu desa di antaranya telah membentuk panitia PAW. Sayangnya, sampai saat ini Pemkab Lumajang bersikukuh tidak mengakui pembentukan panitia tersebut.
Plt Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang Fira Yofiana mengatakan, dia tidak bisa memutuskan keabsahan maupun penolakan panitia PAW Desa Selok Besuki. Tetapi, pihaknya menjelaskan, beberapa pasal peraturan sebelumnya yang diatur secara umum, dalam perbup baru diterjemahkan lebih detail dan terperinci.
Perubahan lainnya adalah, dalam peraturan sebelumnya, semua perangkat desa bisa menjadi peserta musyawarah desa, namun di perbup terbaru perangkat tidak diperbolehkan. “Ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Ini yang kami rinci dengan detail sesuai perbup,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, kemunculan perbup yang baru ini bukan merespons pembentukan panitia PAW salah satu desa. Memang ada beberapa pasal yang berkaitan mengalami perubahan, tetapi intinya untuk mengatur pelaksanaan pilkades serentak.
Menurutnya, selama pelaksanaan pilkades, perselisihan maupun kegaduhan berpotensi terjadi. Untuk meminimalisasi ancaman tersebut, peran panitia kabupaten dan pengawas kecamatan perlu ditegaskan. “Pembentukan panitia kabupaten dan pengawas ini sebetulnya sudah diatur,” pungkasnya.

Pertanyakan Keterlambatan Dua Desa

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam sejarah pelaksanaan PAW, penyelanggaraannya baru terlaksana tahun ini. Meskipun ada dua desa yang sudah terlewat, tetapi tiga desa berikutnya diatur ketat. Ada sejumlah aturan main yang dipertegas supaya apabila terjadi perselisihan bisa segera teratasi.
Tiga desa tersebut di antaranya adalah Desa Grati, Desa/Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono. Memang satu desa di antaranya telah membentuk panitia PAW. Sayangnya, sampai saat ini Pemkab Lumajang bersikukuh tidak mengakui pembentukan panitia tersebut.
Plt Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang Fira Yofiana mengatakan, dia tidak bisa memutuskan keabsahan maupun penolakan panitia PAW Desa Selok Besuki. Tetapi, pihaknya menjelaskan, beberapa pasal peraturan sebelumnya yang diatur secara umum, dalam perbup baru diterjemahkan lebih detail dan terperinci.
Perubahan lainnya adalah, dalam peraturan sebelumnya, semua perangkat desa bisa menjadi peserta musyawarah desa, namun di perbup terbaru perangkat tidak diperbolehkan. “Ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Ini yang kami rinci dengan detail sesuai perbup,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, kemunculan perbup yang baru ini bukan merespons pembentukan panitia PAW salah satu desa. Memang ada beberapa pasal yang berkaitan mengalami perubahan, tetapi intinya untuk mengatur pelaksanaan pilkades serentak.
Menurutnya, selama pelaksanaan pilkades, perselisihan maupun kegaduhan berpotensi terjadi. Untuk meminimalisasi ancaman tersebut, peran panitia kabupaten dan pengawas kecamatan perlu ditegaskan. “Pembentukan panitia kabupaten dan pengawas ini sebetulnya sudah diatur,” pungkasnya.

Pertanyakan Keterlambatan Dua Desa

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/