alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Rekonstruksi Kedua Fokus Dugaan Pencabulan

Pihak Keluarga Ancam Bakal Adukan ke KPAI

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan kekerasan anak dan pencabulan terhadap pelajar di Kecamatan Klakah terus menggelinding. Memang sempat dilakukan rekonstruksi, namun akhir pekan kemarin dilakukan untuk kedua kalinya. Rekonstruksi kedua ini fokus pada dugaan pencabulan.

Penasihat hukum korban, Muhammad Riki, mengaku tidak puas dengan hasil rekontruksi kedua, kemarin. Kesaksian korban dengan yang diungkapkan terduga pelaku dan para saksi berbeda. Kondisi itu, menurutnya, didiamkan pihak kepolisian. “Ya itu versi mereka, namun kita ada bukti visum yang cukup kuat untuk dijadikan barang bukti,” ucapnya.

Rekontruksi kedua itu dilakukan atas adanya instruksi langsung dari Polda Jatim karena mendengar ada kegaduhan di Polres Lumajang dalam penanganan masalah ini. Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan seksual belum selesai. “Sudah 9 bulan,” ucap Riki.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menjelaskan, kelanjutannya masih menunggu keputusan kepolisian. Pihak kepolisian memiliki waktu 40 hari untuk menentukan hasil. Jika waktu yang disediakan belum cukup, maka bisa diperpanjang sampai 120 hari.

Harapannya, jika pihak kepolisian tidak bisa menemukan bukti terkait adanya kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan, maka sebaiknya mengeluarkan SP3 atau pemberhentian perkara. “Jika tidak mampu, sebaiknya keluarkan SP3 saja, sehingga kita punya bukti untuk melangkah ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),” tuturnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan kekerasan anak dan pencabulan terhadap pelajar di Kecamatan Klakah terus menggelinding. Memang sempat dilakukan rekonstruksi, namun akhir pekan kemarin dilakukan untuk kedua kalinya. Rekonstruksi kedua ini fokus pada dugaan pencabulan.

Penasihat hukum korban, Muhammad Riki, mengaku tidak puas dengan hasil rekontruksi kedua, kemarin. Kesaksian korban dengan yang diungkapkan terduga pelaku dan para saksi berbeda. Kondisi itu, menurutnya, didiamkan pihak kepolisian. “Ya itu versi mereka, namun kita ada bukti visum yang cukup kuat untuk dijadikan barang bukti,” ucapnya.

Rekontruksi kedua itu dilakukan atas adanya instruksi langsung dari Polda Jatim karena mendengar ada kegaduhan di Polres Lumajang dalam penanganan masalah ini. Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan seksual belum selesai. “Sudah 9 bulan,” ucap Riki.

Dia menjelaskan, kelanjutannya masih menunggu keputusan kepolisian. Pihak kepolisian memiliki waktu 40 hari untuk menentukan hasil. Jika waktu yang disediakan belum cukup, maka bisa diperpanjang sampai 120 hari.

Harapannya, jika pihak kepolisian tidak bisa menemukan bukti terkait adanya kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan, maka sebaiknya mengeluarkan SP3 atau pemberhentian perkara. “Jika tidak mampu, sebaiknya keluarkan SP3 saja, sehingga kita punya bukti untuk melangkah ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),” tuturnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan kekerasan anak dan pencabulan terhadap pelajar di Kecamatan Klakah terus menggelinding. Memang sempat dilakukan rekonstruksi, namun akhir pekan kemarin dilakukan untuk kedua kalinya. Rekonstruksi kedua ini fokus pada dugaan pencabulan.

Penasihat hukum korban, Muhammad Riki, mengaku tidak puas dengan hasil rekontruksi kedua, kemarin. Kesaksian korban dengan yang diungkapkan terduga pelaku dan para saksi berbeda. Kondisi itu, menurutnya, didiamkan pihak kepolisian. “Ya itu versi mereka, namun kita ada bukti visum yang cukup kuat untuk dijadikan barang bukti,” ucapnya.

Rekontruksi kedua itu dilakukan atas adanya instruksi langsung dari Polda Jatim karena mendengar ada kegaduhan di Polres Lumajang dalam penanganan masalah ini. Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan seksual belum selesai. “Sudah 9 bulan,” ucap Riki.

Dia menjelaskan, kelanjutannya masih menunggu keputusan kepolisian. Pihak kepolisian memiliki waktu 40 hari untuk menentukan hasil. Jika waktu yang disediakan belum cukup, maka bisa diperpanjang sampai 120 hari.

Harapannya, jika pihak kepolisian tidak bisa menemukan bukti terkait adanya kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan, maka sebaiknya mengeluarkan SP3 atau pemberhentian perkara. “Jika tidak mampu, sebaiknya keluarkan SP3 saja, sehingga kita punya bukti untuk melangkah ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/