alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Penanganan PMK Boleh Gunakan BTT

Pemkab Lumajang tengah serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Rencana penanganannya menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang sampai saat ini masih terus digodok. Rencananya, desa juga bisa menggunakannya dari anggaran dana desa.

Mobile_AP_Rectangle 1

ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Lumajang makin mengkhawatirkan. Hingga kemarin, jumlah ternak terpapar sudah mendekati angka enam ribu. Oleh karena itu, pemkab terus getol menanganinya. Selain menutup pasar hewan dan melarang aktivitas jual beli, anggaran belanja tidak terduga (BTT) juga digelontor.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang tengah serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Rencana penanganannya menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang sampai saat ini masih terus digodok. Rencananya, desa juga bisa menggunakannya dari anggaran dana desa.Regulasi Atlet Transgender akan Ditinjau FIFA dan Word Athletics

Rencananya, pemerintah desa juga terlibat langsung dalam penanganannya. Pemdes bisa menggunakan anggaran bidang tidak terduga dana desa dalam jumlah kecil. Namun, penanganannya tidak terlalu masif untuk mengatasi PMK di wilayahnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, anggaran penanganan PMK saat ini berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mengenai keperluannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. Sebab, penggunaannya menyesuaikan kebutuhan. “Kami hanya mengalihkan anggaran BTT di BPKD, digeser menjadi anggarannya DKPP,” katanya.

Kepala Dinas KPP Lumajang Hairil Diani menjelaskan, anggaran dari pos BPKD itu akan digunakan dalam penanganan darurat wabah PMK. Sebab, melihat situasi saat ini, anggaran tersebut sangat diperlukan. Nantinya, anggaran itu akan digunakan dalam pembelian obat-obatan dan penanganan lanjutan.

Hairil menuturkan, penyebaran yang masif itu perlu sinergi semua pihak. Khususnya peran pemerintah desa, peternak, dan masyarakat setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemkab Lumajang. Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya menekan laju penyebaran PMK.

- Advertisement -

ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Lumajang makin mengkhawatirkan. Hingga kemarin, jumlah ternak terpapar sudah mendekati angka enam ribu. Oleh karena itu, pemkab terus getol menanganinya. Selain menutup pasar hewan dan melarang aktivitas jual beli, anggaran belanja tidak terduga (BTT) juga digelontor.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang tengah serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Rencana penanganannya menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang sampai saat ini masih terus digodok. Rencananya, desa juga bisa menggunakannya dari anggaran dana desa.Regulasi Atlet Transgender akan Ditinjau FIFA dan Word Athletics

Rencananya, pemerintah desa juga terlibat langsung dalam penanganannya. Pemdes bisa menggunakan anggaran bidang tidak terduga dana desa dalam jumlah kecil. Namun, penanganannya tidak terlalu masif untuk mengatasi PMK di wilayahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, anggaran penanganan PMK saat ini berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mengenai keperluannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. Sebab, penggunaannya menyesuaikan kebutuhan. “Kami hanya mengalihkan anggaran BTT di BPKD, digeser menjadi anggarannya DKPP,” katanya.

Kepala Dinas KPP Lumajang Hairil Diani menjelaskan, anggaran dari pos BPKD itu akan digunakan dalam penanganan darurat wabah PMK. Sebab, melihat situasi saat ini, anggaran tersebut sangat diperlukan. Nantinya, anggaran itu akan digunakan dalam pembelian obat-obatan dan penanganan lanjutan.

Hairil menuturkan, penyebaran yang masif itu perlu sinergi semua pihak. Khususnya peran pemerintah desa, peternak, dan masyarakat setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemkab Lumajang. Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya menekan laju penyebaran PMK.

ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Lumajang makin mengkhawatirkan. Hingga kemarin, jumlah ternak terpapar sudah mendekati angka enam ribu. Oleh karena itu, pemkab terus getol menanganinya. Selain menutup pasar hewan dan melarang aktivitas jual beli, anggaran belanja tidak terduga (BTT) juga digelontor.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang tengah serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Rencana penanganannya menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang sampai saat ini masih terus digodok. Rencananya, desa juga bisa menggunakannya dari anggaran dana desa.Regulasi Atlet Transgender akan Ditinjau FIFA dan Word Athletics

Rencananya, pemerintah desa juga terlibat langsung dalam penanganannya. Pemdes bisa menggunakan anggaran bidang tidak terduga dana desa dalam jumlah kecil. Namun, penanganannya tidak terlalu masif untuk mengatasi PMK di wilayahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, anggaran penanganan PMK saat ini berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mengenai keperluannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. Sebab, penggunaannya menyesuaikan kebutuhan. “Kami hanya mengalihkan anggaran BTT di BPKD, digeser menjadi anggarannya DKPP,” katanya.

Kepala Dinas KPP Lumajang Hairil Diani menjelaskan, anggaran dari pos BPKD itu akan digunakan dalam penanganan darurat wabah PMK. Sebab, melihat situasi saat ini, anggaran tersebut sangat diperlukan. Nantinya, anggaran itu akan digunakan dalam pembelian obat-obatan dan penanganan lanjutan.

Hairil menuturkan, penyebaran yang masif itu perlu sinergi semua pihak. Khususnya peran pemerintah desa, peternak, dan masyarakat setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemkab Lumajang. Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya menekan laju penyebaran PMK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/