LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kebijakan baru dengan mensyaratkan vaksin dosis pertama dalam pelaksanaan pilkades serentak nanti membuat banyak pihak terkejut. Meskipun SE sampai saat ini belum diterbitkan, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sudah menekankan teknis pelaksanaan yang harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, kewajiban vaksin dosis pertama bagi pemilih merupakan hasil diskusi lintas sektor. Beberapa anggota forkopimda menyarankan, dalam pelaksanaan pilkades, termasuk kegiatan kemasyarakatan lainnya, warga yang terlibat dalam kegiatan itu wajib vaksin.
“Hasil diskusi forkopimda memang mensyaratkan, tujuannya untuk mempercepat target. Tetapi, kami belum mengetahui bagaimana klausul yang dituangkan. Lebih lagi itu merupakan kewenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang punya gawe. Untuk tindak lanjut yang lebih, kami belum mendapat perintah,” katanya.
Plt Kepala DPMD Lumajang Mustajib mengatakan, pihaknya bakal segera menyesuaikan dengan kebijakan teranyar tersebut. Namun, sementara ini upaya-upaya yang sudah tersampaikan kepada panitia pilkades di masing-masing desa hanya untuk membatasi mobilitas warga ketika hari pencoblosan.
“Kalau penerapan protokol kesehatan telah kami pikirkan jauh-jauh hari. Karena itu menjadi syarat pelaksanaan pilkades serentak. Tetapi, kami sudah koordinasi untuk menempatkan petugas kesehatan di masing-masing TPS. Karena itu bagian upaya kami dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika pandemi,” katanya.
Lebih lanjut, tidak hanya petugas kesehatan, seluruh petugas keamanan dari lintas sektor bakal dilibatkan untuk menunjang keamanan dan ketertiban selama proses pencoblosan. “Masih kami koordinasikan dengan banyak pihak, karena ini menyangkut pelaksanaan pilkades yang sudah sangat dekat,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Hafid Asnan