alexametrics
31.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Dua Pemilik Izin Ajukan Klarifikasi Izin Tambang

Terkait Pencabutan Izin Tambang oleh BKPM

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertambah menjadi 12 izin. Namun, surat pencabutan yang langsung ditujukan kepada penambang masih diperjelas. Dua pemilik izin di antaranya kini mulai mengajukan klarifikasi.

Progres Kebutuhan Air Bersih, Habis Setengah Miliar Belum Berfungsi

Untuk diketahui, empat tambahan terakhir itu meliputi PT Pasirindo Perkasa, Siswanto, Hadi Sampurno, dan Moch Sofyanto. Keempat pemilik izin itu ternyata dicabut tak berselang lama dari pencabutan pemilik izin pada tanggal 21 Juni lalu. Sementara, pemilik izin yang mengajukan klarifikasi yaitu Koperasi KPP Morodadi dan PT Uniagri Prima Teknino.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang Ari Murcono mengatakan, belasan penambang itu diberi waktu selama 90 hari sejak izin dicabut untuk mengajukan klarifikasi dan keberatan. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai alasan izin pertambangan mereka yang terkesan dicabut sepihak.

“Surat pencabutan tidak ada tembusannya ke pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Itu langsung ditujukan ke penambang. Makanya, kami hanya bisa melakukan fasilitasi untuk melakukan langkah-langkah yang mereka inginkan,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertambah menjadi 12 izin. Namun, surat pencabutan yang langsung ditujukan kepada penambang masih diperjelas. Dua pemilik izin di antaranya kini mulai mengajukan klarifikasi.

Progres Kebutuhan Air Bersih, Habis Setengah Miliar Belum Berfungsi

Untuk diketahui, empat tambahan terakhir itu meliputi PT Pasirindo Perkasa, Siswanto, Hadi Sampurno, dan Moch Sofyanto. Keempat pemilik izin itu ternyata dicabut tak berselang lama dari pencabutan pemilik izin pada tanggal 21 Juni lalu. Sementara, pemilik izin yang mengajukan klarifikasi yaitu Koperasi KPP Morodadi dan PT Uniagri Prima Teknino.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang Ari Murcono mengatakan, belasan penambang itu diberi waktu selama 90 hari sejak izin dicabut untuk mengajukan klarifikasi dan keberatan. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai alasan izin pertambangan mereka yang terkesan dicabut sepihak.

“Surat pencabutan tidak ada tembusannya ke pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Itu langsung ditujukan ke penambang. Makanya, kami hanya bisa melakukan fasilitasi untuk melakukan langkah-langkah yang mereka inginkan,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertambah menjadi 12 izin. Namun, surat pencabutan yang langsung ditujukan kepada penambang masih diperjelas. Dua pemilik izin di antaranya kini mulai mengajukan klarifikasi.

Progres Kebutuhan Air Bersih, Habis Setengah Miliar Belum Berfungsi

Untuk diketahui, empat tambahan terakhir itu meliputi PT Pasirindo Perkasa, Siswanto, Hadi Sampurno, dan Moch Sofyanto. Keempat pemilik izin itu ternyata dicabut tak berselang lama dari pencabutan pemilik izin pada tanggal 21 Juni lalu. Sementara, pemilik izin yang mengajukan klarifikasi yaitu Koperasi KPP Morodadi dan PT Uniagri Prima Teknino.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang Ari Murcono mengatakan, belasan penambang itu diberi waktu selama 90 hari sejak izin dicabut untuk mengajukan klarifikasi dan keberatan. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai alasan izin pertambangan mereka yang terkesan dicabut sepihak.

“Surat pencabutan tidak ada tembusannya ke pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Itu langsung ditujukan ke penambang. Makanya, kami hanya bisa melakukan fasilitasi untuk melakukan langkah-langkah yang mereka inginkan,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/