alexametrics
22.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

NJOP dan Harga Pasar Selisih Jauh

Kenaikan Berdasar Saran dan Masukan KPK

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak sedikit fraksi DPRD Lumajang yang menyoroti Raperda Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebab, dikhawatirkan bakal menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal, sebetulnya cukup banyak selisih harga tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Paling terlihat di kawasan Jl PB Sudirman. Harga tanah wajar di kawasan tersebut melebihi NJOP hingga 3 kali lipat. Akibatnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan selisih cukup banyak. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut kurang maksimal.

Kasi Pendataan dan Penilaian PBB Badan Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) Lumajang Bayu Irawan mengatakan, urusan harga tanah memang bergantung pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sayangnya, kadang harga jadi tersebut tidak sesuai dengan yang dilaporkan sehingga kebocoran bisa terjadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami ingin mendekatkan NJOP dengan harga pasar. Makanya kami menaikkan NJOP supaya selisih antara harga pasar dan NJOP tidak terlalu jauh. Masak ada harga tanah sekarang ini Rp 10 ribu per meter di beberapa desa dan kecamatan, kan tidak mungkin. Paling-paling minimal Rp 30 ribu per meter,” ucapnya.

Diakui, dengan meningkatkan nilai jual tersebut, otomatis PBB yang bakal dibayarkan juga mengalami kenaikan. Tetapi, untuk menyeimbangkan bayar PBB, tarif perhitungan terendah dengan nilai jual tanah di bawah Rp 1 miliar yang semula dipatok 0,1 diusulkan berubah menjadi 0,05 pada raperda yang diajukan. Sehingga bayarnya juga tidak naik-naik amat.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak sedikit fraksi DPRD Lumajang yang menyoroti Raperda Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebab, dikhawatirkan bakal menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal, sebetulnya cukup banyak selisih harga tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Paling terlihat di kawasan Jl PB Sudirman. Harga tanah wajar di kawasan tersebut melebihi NJOP hingga 3 kali lipat. Akibatnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan selisih cukup banyak. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut kurang maksimal.

Kasi Pendataan dan Penilaian PBB Badan Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) Lumajang Bayu Irawan mengatakan, urusan harga tanah memang bergantung pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sayangnya, kadang harga jadi tersebut tidak sesuai dengan yang dilaporkan sehingga kebocoran bisa terjadi.

“Kami ingin mendekatkan NJOP dengan harga pasar. Makanya kami menaikkan NJOP supaya selisih antara harga pasar dan NJOP tidak terlalu jauh. Masak ada harga tanah sekarang ini Rp 10 ribu per meter di beberapa desa dan kecamatan, kan tidak mungkin. Paling-paling minimal Rp 30 ribu per meter,” ucapnya.

Diakui, dengan meningkatkan nilai jual tersebut, otomatis PBB yang bakal dibayarkan juga mengalami kenaikan. Tetapi, untuk menyeimbangkan bayar PBB, tarif perhitungan terendah dengan nilai jual tanah di bawah Rp 1 miliar yang semula dipatok 0,1 diusulkan berubah menjadi 0,05 pada raperda yang diajukan. Sehingga bayarnya juga tidak naik-naik amat.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tidak sedikit fraksi DPRD Lumajang yang menyoroti Raperda Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebab, dikhawatirkan bakal menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal, sebetulnya cukup banyak selisih harga tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Paling terlihat di kawasan Jl PB Sudirman. Harga tanah wajar di kawasan tersebut melebihi NJOP hingga 3 kali lipat. Akibatnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan selisih cukup banyak. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut kurang maksimal.

Kasi Pendataan dan Penilaian PBB Badan Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) Lumajang Bayu Irawan mengatakan, urusan harga tanah memang bergantung pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sayangnya, kadang harga jadi tersebut tidak sesuai dengan yang dilaporkan sehingga kebocoran bisa terjadi.

“Kami ingin mendekatkan NJOP dengan harga pasar. Makanya kami menaikkan NJOP supaya selisih antara harga pasar dan NJOP tidak terlalu jauh. Masak ada harga tanah sekarang ini Rp 10 ribu per meter di beberapa desa dan kecamatan, kan tidak mungkin. Paling-paling minimal Rp 30 ribu per meter,” ucapnya.

Diakui, dengan meningkatkan nilai jual tersebut, otomatis PBB yang bakal dibayarkan juga mengalami kenaikan. Tetapi, untuk menyeimbangkan bayar PBB, tarif perhitungan terendah dengan nilai jual tanah di bawah Rp 1 miliar yang semula dipatok 0,1 diusulkan berubah menjadi 0,05 pada raperda yang diajukan. Sehingga bayarnya juga tidak naik-naik amat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/