alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Pelaku Diminta Mengembalikan Uang Pungli

Pungutan Bantuan BPUM Belum Tetapkan Tersangka

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Ingat dengan dugaan pungutan buku di Kunir sewaktu awal pemerintahan Thoriq-Indah? Ya, sampai sekarang tidak ada tersangka. Hanya memunculkan sanksi-sanksi yang sangat lembek. Naga-naganya, kondisi itu bakal terulang pada kasus dugaan pungutan liar di Tegalrandu, Kecamatan Klakah.

Validasi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sedang berlangsung. Sekalipun faktanya banyak penerima bantuan itu ternyata tidak tepat sasaran, sisa uang yang disunat oknum perangkat beserta empat orang lainnya bakal dikembalikan seluruhnya.

Rata-rata uang yang diamankan HA, oknum perangkat Desa Tegalrandu tersebut, berkisar Rp 1 juta hingga 1,2 juta rupiah dari masing-masing penerima. Kebanyakan penerima itu merupakan warga yang tinggal di Dusun Gunung Lawang dan tidak memiliki usaha apa pun. Sedangkan yang memiliki usaha hanya satu-dua orang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Lumajang Aan mengatakan, penerima bantuan ini bukan penerima fiktif. Hanya, mereka menjadi penerima bantuan yang bukan peruntukannya. Alias tidak tepat sasaran. Sebab, bantuan itu langsung masuk ke rekening masing-masing orang.

Kan yang memberikan bantuan awal pemerintah pusat, berdasar pertimbangan dan syarat-syarat yang sudah diajukan warga. Nah, kalau kami, setelah dilakukan validasi, ya tetap kami berikan ke mereka, karena bantuannya masuk rekening mereka. Urusan tidak tepat sasaran dan lainnya, kami koordinasikan dengan instansi terkait,” jelasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Ingat dengan dugaan pungutan buku di Kunir sewaktu awal pemerintahan Thoriq-Indah? Ya, sampai sekarang tidak ada tersangka. Hanya memunculkan sanksi-sanksi yang sangat lembek. Naga-naganya, kondisi itu bakal terulang pada kasus dugaan pungutan liar di Tegalrandu, Kecamatan Klakah.

Validasi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sedang berlangsung. Sekalipun faktanya banyak penerima bantuan itu ternyata tidak tepat sasaran, sisa uang yang disunat oknum perangkat beserta empat orang lainnya bakal dikembalikan seluruhnya.

Rata-rata uang yang diamankan HA, oknum perangkat Desa Tegalrandu tersebut, berkisar Rp 1 juta hingga 1,2 juta rupiah dari masing-masing penerima. Kebanyakan penerima itu merupakan warga yang tinggal di Dusun Gunung Lawang dan tidak memiliki usaha apa pun. Sedangkan yang memiliki usaha hanya satu-dua orang.

Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Lumajang Aan mengatakan, penerima bantuan ini bukan penerima fiktif. Hanya, mereka menjadi penerima bantuan yang bukan peruntukannya. Alias tidak tepat sasaran. Sebab, bantuan itu langsung masuk ke rekening masing-masing orang.

Kan yang memberikan bantuan awal pemerintah pusat, berdasar pertimbangan dan syarat-syarat yang sudah diajukan warga. Nah, kalau kami, setelah dilakukan validasi, ya tetap kami berikan ke mereka, karena bantuannya masuk rekening mereka. Urusan tidak tepat sasaran dan lainnya, kami koordinasikan dengan instansi terkait,” jelasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Ingat dengan dugaan pungutan buku di Kunir sewaktu awal pemerintahan Thoriq-Indah? Ya, sampai sekarang tidak ada tersangka. Hanya memunculkan sanksi-sanksi yang sangat lembek. Naga-naganya, kondisi itu bakal terulang pada kasus dugaan pungutan liar di Tegalrandu, Kecamatan Klakah.

Validasi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sedang berlangsung. Sekalipun faktanya banyak penerima bantuan itu ternyata tidak tepat sasaran, sisa uang yang disunat oknum perangkat beserta empat orang lainnya bakal dikembalikan seluruhnya.

Rata-rata uang yang diamankan HA, oknum perangkat Desa Tegalrandu tersebut, berkisar Rp 1 juta hingga 1,2 juta rupiah dari masing-masing penerima. Kebanyakan penerima itu merupakan warga yang tinggal di Dusun Gunung Lawang dan tidak memiliki usaha apa pun. Sedangkan yang memiliki usaha hanya satu-dua orang.

Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Lumajang Aan mengatakan, penerima bantuan ini bukan penerima fiktif. Hanya, mereka menjadi penerima bantuan yang bukan peruntukannya. Alias tidak tepat sasaran. Sebab, bantuan itu langsung masuk ke rekening masing-masing orang.

Kan yang memberikan bantuan awal pemerintah pusat, berdasar pertimbangan dan syarat-syarat yang sudah diajukan warga. Nah, kalau kami, setelah dilakukan validasi, ya tetap kami berikan ke mereka, karena bantuannya masuk rekening mereka. Urusan tidak tepat sasaran dan lainnya, kami koordinasikan dengan instansi terkait,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/