alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Diproyeksi Habiskan Rp 74 Miliar

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Butuh dua bulan lebih bagi Pemkab Lumajang melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer tahun 2021 untuk penanganan korona. Hitungan kasar jika mengurangi dana alokasi umum (DAU), anggaran yang harus disediakan untuk pendanaan sekitar Rp 74 miliar.

Untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan korona serta belanja prioritas lainnya, pemkab bisa melakukan realokasi dan refocusing DAU sebesar 8 persen. Tahun 2021, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemkab Lumajang kurang lebih sebesar Rp 929,2 miliar.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto memastikan, total kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan korona diusahakan tidak akan menggunakan dana bagi hasil (DBH). “Insyaallah 8 persen dari DAU cukup, tidak sampai menggunakan DBH,” ujarnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Butuh dua bulan lebih bagi Pemkab Lumajang melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer tahun 2021 untuk penanganan korona. Hitungan kasar jika mengurangi dana alokasi umum (DAU), anggaran yang harus disediakan untuk pendanaan sekitar Rp 74 miliar.

Untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan korona serta belanja prioritas lainnya, pemkab bisa melakukan realokasi dan refocusing DAU sebesar 8 persen. Tahun 2021, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemkab Lumajang kurang lebih sebesar Rp 929,2 miliar.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto memastikan, total kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan korona diusahakan tidak akan menggunakan dana bagi hasil (DBH). “Insyaallah 8 persen dari DAU cukup, tidak sampai menggunakan DBH,” ujarnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Butuh dua bulan lebih bagi Pemkab Lumajang melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer tahun 2021 untuk penanganan korona. Hitungan kasar jika mengurangi dana alokasi umum (DAU), anggaran yang harus disediakan untuk pendanaan sekitar Rp 74 miliar.

Untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan korona serta belanja prioritas lainnya, pemkab bisa melakukan realokasi dan refocusing DAU sebesar 8 persen. Tahun 2021, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemkab Lumajang kurang lebih sebesar Rp 929,2 miliar.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto memastikan, total kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan korona diusahakan tidak akan menggunakan dana bagi hasil (DBH). “Insyaallah 8 persen dari DAU cukup, tidak sampai menggunakan DBH,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/