alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Semua Sertifikat Diakui

Diatur dalam Perbup Penerimaan Peserta Didik Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kendala-kendala selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun selalu bermunculan. Sebelumnya, masalah pembagian zonasi. Kini, masalah piagam prestasi yang digunakan dalam pendaftaran.
Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, beberapa sekolah cenderung menyikapi aturan dari Dinas Pendidikan Lumajang sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga terkadang muncul masalah. Padahal, jika semua berjalan sesuai aturan, permasalahan bisa dikendalikan.
Anggota Komisi D DPRD Lumajang Sugianto mengatakan, sosialisasi PPDB yang dilakukan sekolah-sekolah kadang tidak menyeluruh. Akibatnya, banyak orang tua yang menerima informasi setengah-setengah. Seharusnya, seluruh pihak yang berkaitan serius menyampaikan mekanisme pendaftaran.
“Kami belum pernah diajak berembuk atau mendiskusikan masalah ini. Kami pernah mengundang untuk rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan, bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul ketika PPDB. Jawabannya acuannya ya juknis perbup, tetapi di lapangan masih banyak oknum yang melakukan di luar juknis,” jelasnya.
Berbeda dengan Paur Subag Humas Polres Lumajang Ipda Andreas Shinta, dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memperhatikan perjuangan murid-murid yang mengikuti program polisi cilik (pocil). Harapannya, sinergi yang sudah terjalin tersebut terus ditingkatkan untuk kemajuan pendidikan.
Achmad Jauhari, salah satu komite sekolah, juga mengapresiasi pemkab telah membuka jalur prestasi dengan maksimal. Salah satunya jalur tahfid. Namun, menurutnya, itu akan menjadi beban berat di kemudian hari jika tidak ada tindak selanjutnya. Harapannya, jangan sampai menjadi pintu masuk sekolah saja.
Perwakilan KONI Lumajang Budi menyampaikan keinginannya dilibatkan dalam proses PPDB. Sebab, banyak prestasi atlet yang perlu diakomodasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diharapkannya. “Tujuannya untuk mendukung atlet tetap bisa berprestasi di sekolah dan di olahraga,” katanya.
Di sisi lain, Kepala SMPN 1 Sukodono Edi Purwanto menjelaskan, pelaksanaan PPDB tahun ini memang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya supaya 75 persen sekolah yang tidak terpenuhi pagunya bisa segera terpenuhi.
Selanjutnya, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lumajang Suryadi mengatakan, sosialisasi dilakukan mulai tingkat bawah. Setiap sekolah harapannya bisa menyampaikan secara utuh. “Perlu dipahami Lumajang adalah salah satu kabupaten sekolah penggerak. Ini akan menjawab macam-macam predikat sekolah. Jadi, semua sertifikat diakui,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kendala-kendala selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun selalu bermunculan. Sebelumnya, masalah pembagian zonasi. Kini, masalah piagam prestasi yang digunakan dalam pendaftaran.
Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, beberapa sekolah cenderung menyikapi aturan dari Dinas Pendidikan Lumajang sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga terkadang muncul masalah. Padahal, jika semua berjalan sesuai aturan, permasalahan bisa dikendalikan.
Anggota Komisi D DPRD Lumajang Sugianto mengatakan, sosialisasi PPDB yang dilakukan sekolah-sekolah kadang tidak menyeluruh. Akibatnya, banyak orang tua yang menerima informasi setengah-setengah. Seharusnya, seluruh pihak yang berkaitan serius menyampaikan mekanisme pendaftaran.
“Kami belum pernah diajak berembuk atau mendiskusikan masalah ini. Kami pernah mengundang untuk rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan, bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul ketika PPDB. Jawabannya acuannya ya juknis perbup, tetapi di lapangan masih banyak oknum yang melakukan di luar juknis,” jelasnya.
Berbeda dengan Paur Subag Humas Polres Lumajang Ipda Andreas Shinta, dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memperhatikan perjuangan murid-murid yang mengikuti program polisi cilik (pocil). Harapannya, sinergi yang sudah terjalin tersebut terus ditingkatkan untuk kemajuan pendidikan.
Achmad Jauhari, salah satu komite sekolah, juga mengapresiasi pemkab telah membuka jalur prestasi dengan maksimal. Salah satunya jalur tahfid. Namun, menurutnya, itu akan menjadi beban berat di kemudian hari jika tidak ada tindak selanjutnya. Harapannya, jangan sampai menjadi pintu masuk sekolah saja.
Perwakilan KONI Lumajang Budi menyampaikan keinginannya dilibatkan dalam proses PPDB. Sebab, banyak prestasi atlet yang perlu diakomodasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diharapkannya. “Tujuannya untuk mendukung atlet tetap bisa berprestasi di sekolah dan di olahraga,” katanya.
Di sisi lain, Kepala SMPN 1 Sukodono Edi Purwanto menjelaskan, pelaksanaan PPDB tahun ini memang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya supaya 75 persen sekolah yang tidak terpenuhi pagunya bisa segera terpenuhi.
Selanjutnya, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lumajang Suryadi mengatakan, sosialisasi dilakukan mulai tingkat bawah. Setiap sekolah harapannya bisa menyampaikan secara utuh. “Perlu dipahami Lumajang adalah salah satu kabupaten sekolah penggerak. Ini akan menjawab macam-macam predikat sekolah. Jadi, semua sertifikat diakui,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kendala-kendala selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun selalu bermunculan. Sebelumnya, masalah pembagian zonasi. Kini, masalah piagam prestasi yang digunakan dalam pendaftaran.
Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, beberapa sekolah cenderung menyikapi aturan dari Dinas Pendidikan Lumajang sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga terkadang muncul masalah. Padahal, jika semua berjalan sesuai aturan, permasalahan bisa dikendalikan.
Anggota Komisi D DPRD Lumajang Sugianto mengatakan, sosialisasi PPDB yang dilakukan sekolah-sekolah kadang tidak menyeluruh. Akibatnya, banyak orang tua yang menerima informasi setengah-setengah. Seharusnya, seluruh pihak yang berkaitan serius menyampaikan mekanisme pendaftaran.
“Kami belum pernah diajak berembuk atau mendiskusikan masalah ini. Kami pernah mengundang untuk rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan, bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul ketika PPDB. Jawabannya acuannya ya juknis perbup, tetapi di lapangan masih banyak oknum yang melakukan di luar juknis,” jelasnya.
Berbeda dengan Paur Subag Humas Polres Lumajang Ipda Andreas Shinta, dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memperhatikan perjuangan murid-murid yang mengikuti program polisi cilik (pocil). Harapannya, sinergi yang sudah terjalin tersebut terus ditingkatkan untuk kemajuan pendidikan.
Achmad Jauhari, salah satu komite sekolah, juga mengapresiasi pemkab telah membuka jalur prestasi dengan maksimal. Salah satunya jalur tahfid. Namun, menurutnya, itu akan menjadi beban berat di kemudian hari jika tidak ada tindak selanjutnya. Harapannya, jangan sampai menjadi pintu masuk sekolah saja.
Perwakilan KONI Lumajang Budi menyampaikan keinginannya dilibatkan dalam proses PPDB. Sebab, banyak prestasi atlet yang perlu diakomodasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diharapkannya. “Tujuannya untuk mendukung atlet tetap bisa berprestasi di sekolah dan di olahraga,” katanya.
Di sisi lain, Kepala SMPN 1 Sukodono Edi Purwanto menjelaskan, pelaksanaan PPDB tahun ini memang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya supaya 75 persen sekolah yang tidak terpenuhi pagunya bisa segera terpenuhi.
Selanjutnya, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lumajang Suryadi mengatakan, sosialisasi dilakukan mulai tingkat bawah. Setiap sekolah harapannya bisa menyampaikan secara utuh. “Perlu dipahami Lumajang adalah salah satu kabupaten sekolah penggerak. Ini akan menjawab macam-macam predikat sekolah. Jadi, semua sertifikat diakui,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/