alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Penahan Ijazah Bakal Dipolisikan

Pemuda Pancasila Temukan Tebusan 1 Ijazah Rp 15 Juta

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kasus penahanan ijazah karyawan yang jarang terlihat ternyata cukup marak. Tidak sedikit perusahaan yang sengaja menahan dokumen berharga itu. Modusnya pun cukup beragam. Padahal, terdapat peraturan secara tegas yang melarang.

Kebanyakan alasan perusahaan menahan ijazah ini sebagai jaminan terhadap tingginya risiko merugikan perusahaan. Tetapi di balik itu, kadang perusahaan menggunakan cara menahan ijazah sebagai alat untuk menekan pekerja supaya bekerja lebih keras atau mengikat pekerja supaya tidak mudah resign dengan tekanan tinggi.

Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Lumajang Agus Setiawan mengatakan, paling parah dampak penahanan tersebut adalah perusahaan menggunakannya sebagai cara meminta tebusan kepada pekerja. Nilai tebusannya pun lumayan besar. Padahal, mereka bekerja pada usaha pertokoan dan lainnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Paling sering saya temui itu ketika mereka ingin memutuskan resign dari tempat bekerjanya. Ada yang diminta Rp 2,5 juta sampai Rp 7 juta rupiah. Kenapa penahanan itu bisa terjadi. Setelah kami telusuri, ternyata fasilitas kerjanya kurang memadai, tekanan yang terlalu tinggi. Ijazah inilah yang jadi alat untuk menghindari itu,” ucapnya.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) NU Lumajang Adam Bahiro mengatakan, penahanan ijazah ini memang tidak diatur undang-undang. Karena itu, pekerja harus lebih selektif melihat perjanjian sebelum bekerja atau melihat peraturan perusahaan. Sebab, konflik hubungan industrial itu pasti terjadi.

Ketika kondisi itu benar terjadi, pekerja kadang tidak berani mengadukan. Atau bahkan mereka tidak mengerti harus mengadukan persoalan tersebut kepada siapa. “Serikat pekerja atau SP inilah yang memberikan fasilitas dalam perusahaan itu. SP ini resmi, mereka akan membantu melakukan penyelesaian masalah apa pun dalam perusahaan,” ucapnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kasus penahanan ijazah karyawan yang jarang terlihat ternyata cukup marak. Tidak sedikit perusahaan yang sengaja menahan dokumen berharga itu. Modusnya pun cukup beragam. Padahal, terdapat peraturan secara tegas yang melarang.

Kebanyakan alasan perusahaan menahan ijazah ini sebagai jaminan terhadap tingginya risiko merugikan perusahaan. Tetapi di balik itu, kadang perusahaan menggunakan cara menahan ijazah sebagai alat untuk menekan pekerja supaya bekerja lebih keras atau mengikat pekerja supaya tidak mudah resign dengan tekanan tinggi.

Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Lumajang Agus Setiawan mengatakan, paling parah dampak penahanan tersebut adalah perusahaan menggunakannya sebagai cara meminta tebusan kepada pekerja. Nilai tebusannya pun lumayan besar. Padahal, mereka bekerja pada usaha pertokoan dan lainnya.

“Paling sering saya temui itu ketika mereka ingin memutuskan resign dari tempat bekerjanya. Ada yang diminta Rp 2,5 juta sampai Rp 7 juta rupiah. Kenapa penahanan itu bisa terjadi. Setelah kami telusuri, ternyata fasilitas kerjanya kurang memadai, tekanan yang terlalu tinggi. Ijazah inilah yang jadi alat untuk menghindari itu,” ucapnya.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) NU Lumajang Adam Bahiro mengatakan, penahanan ijazah ini memang tidak diatur undang-undang. Karena itu, pekerja harus lebih selektif melihat perjanjian sebelum bekerja atau melihat peraturan perusahaan. Sebab, konflik hubungan industrial itu pasti terjadi.

Ketika kondisi itu benar terjadi, pekerja kadang tidak berani mengadukan. Atau bahkan mereka tidak mengerti harus mengadukan persoalan tersebut kepada siapa. “Serikat pekerja atau SP inilah yang memberikan fasilitas dalam perusahaan itu. SP ini resmi, mereka akan membantu melakukan penyelesaian masalah apa pun dalam perusahaan,” ucapnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kasus penahanan ijazah karyawan yang jarang terlihat ternyata cukup marak. Tidak sedikit perusahaan yang sengaja menahan dokumen berharga itu. Modusnya pun cukup beragam. Padahal, terdapat peraturan secara tegas yang melarang.

Kebanyakan alasan perusahaan menahan ijazah ini sebagai jaminan terhadap tingginya risiko merugikan perusahaan. Tetapi di balik itu, kadang perusahaan menggunakan cara menahan ijazah sebagai alat untuk menekan pekerja supaya bekerja lebih keras atau mengikat pekerja supaya tidak mudah resign dengan tekanan tinggi.

Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Lumajang Agus Setiawan mengatakan, paling parah dampak penahanan tersebut adalah perusahaan menggunakannya sebagai cara meminta tebusan kepada pekerja. Nilai tebusannya pun lumayan besar. Padahal, mereka bekerja pada usaha pertokoan dan lainnya.

“Paling sering saya temui itu ketika mereka ingin memutuskan resign dari tempat bekerjanya. Ada yang diminta Rp 2,5 juta sampai Rp 7 juta rupiah. Kenapa penahanan itu bisa terjadi. Setelah kami telusuri, ternyata fasilitas kerjanya kurang memadai, tekanan yang terlalu tinggi. Ijazah inilah yang jadi alat untuk menghindari itu,” ucapnya.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) NU Lumajang Adam Bahiro mengatakan, penahanan ijazah ini memang tidak diatur undang-undang. Karena itu, pekerja harus lebih selektif melihat perjanjian sebelum bekerja atau melihat peraturan perusahaan. Sebab, konflik hubungan industrial itu pasti terjadi.

Ketika kondisi itu benar terjadi, pekerja kadang tidak berani mengadukan. Atau bahkan mereka tidak mengerti harus mengadukan persoalan tersebut kepada siapa. “Serikat pekerja atau SP inilah yang memberikan fasilitas dalam perusahaan itu. SP ini resmi, mereka akan membantu melakukan penyelesaian masalah apa pun dalam perusahaan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/