alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Saling Tuding Benar Salah

Perlu Dicarikan Solusi Menengahi Perselisihan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perbedaan sudut pandang dalam memahami beberapa peraturan mengenai pilkades membuat perselisihan antara panitia pilkades antarwaktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang tidak berujung. Bahkan, semakin lama malah muncul saling tuding.

Saat ini peraturan bupati mengenai pelaksanaan pilkades serentak yang rencananya bakal diselenggarakan akhir tahun ini mulai dikebut. Termasuk pengaturan pilkades antarwaktu (PAW) yang baru dilaksanakan di Lumajang. Penyusunan draf sudah beres, tinggal menunggu teken bupati.

Ketua Panitia PAW Abu Kusaeri mengatakan, pembentukan panitia kabupaten tujuannya sangat jelas. Hanya untuk pilkades serentak berikut tahapannya. Sebab, pelaksanaannya menggunakan anggaran kabupaten. Sementara, pelaksanaan PAW menggunakan anggaran dari desa, bukan kabupaten.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Di kasus PAW berbeda, dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2019 pada pasal 105 tertulis tugas bupati hanya mengangkat Pj dari ASN dan melantik kades terpilih. Kemudian, badan permusyawaratan desa segera melakukan pembentukan panitia paling lama 15 hari sejak pelantikan Pj,” jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan PAW telah menyesuaikan peraturan yang masih berlaku. Bahkan, panitia bersedia menyesuaikan apabila telah muncul perbup yang baru. “Kami butuh kebijaksanaan pemerintah. Ini musyawarah khusus, bukan pakai TPS. Jadi, mentok di angka 125 orang tokoh yang hadir,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perbedaan sudut pandang dalam memahami beberapa peraturan mengenai pilkades membuat perselisihan antara panitia pilkades antarwaktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang tidak berujung. Bahkan, semakin lama malah muncul saling tuding.

Saat ini peraturan bupati mengenai pelaksanaan pilkades serentak yang rencananya bakal diselenggarakan akhir tahun ini mulai dikebut. Termasuk pengaturan pilkades antarwaktu (PAW) yang baru dilaksanakan di Lumajang. Penyusunan draf sudah beres, tinggal menunggu teken bupati.

Ketua Panitia PAW Abu Kusaeri mengatakan, pembentukan panitia kabupaten tujuannya sangat jelas. Hanya untuk pilkades serentak berikut tahapannya. Sebab, pelaksanaannya menggunakan anggaran kabupaten. Sementara, pelaksanaan PAW menggunakan anggaran dari desa, bukan kabupaten.

“Di kasus PAW berbeda, dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2019 pada pasal 105 tertulis tugas bupati hanya mengangkat Pj dari ASN dan melantik kades terpilih. Kemudian, badan permusyawaratan desa segera melakukan pembentukan panitia paling lama 15 hari sejak pelantikan Pj,” jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan PAW telah menyesuaikan peraturan yang masih berlaku. Bahkan, panitia bersedia menyesuaikan apabila telah muncul perbup yang baru. “Kami butuh kebijaksanaan pemerintah. Ini musyawarah khusus, bukan pakai TPS. Jadi, mentok di angka 125 orang tokoh yang hadir,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perbedaan sudut pandang dalam memahami beberapa peraturan mengenai pilkades membuat perselisihan antara panitia pilkades antarwaktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang tidak berujung. Bahkan, semakin lama malah muncul saling tuding.

Saat ini peraturan bupati mengenai pelaksanaan pilkades serentak yang rencananya bakal diselenggarakan akhir tahun ini mulai dikebut. Termasuk pengaturan pilkades antarwaktu (PAW) yang baru dilaksanakan di Lumajang. Penyusunan draf sudah beres, tinggal menunggu teken bupati.

Ketua Panitia PAW Abu Kusaeri mengatakan, pembentukan panitia kabupaten tujuannya sangat jelas. Hanya untuk pilkades serentak berikut tahapannya. Sebab, pelaksanaannya menggunakan anggaran kabupaten. Sementara, pelaksanaan PAW menggunakan anggaran dari desa, bukan kabupaten.

“Di kasus PAW berbeda, dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2019 pada pasal 105 tertulis tugas bupati hanya mengangkat Pj dari ASN dan melantik kades terpilih. Kemudian, badan permusyawaratan desa segera melakukan pembentukan panitia paling lama 15 hari sejak pelantikan Pj,” jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan PAW telah menyesuaikan peraturan yang masih berlaku. Bahkan, panitia bersedia menyesuaikan apabila telah muncul perbup yang baru. “Kami butuh kebijaksanaan pemerintah. Ini musyawarah khusus, bukan pakai TPS. Jadi, mentok di angka 125 orang tokoh yang hadir,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/