alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Pemkab Lumajang Terkesan Lindungi CV Duta Pasir Semeru

Pelayanan aduan terhadap dugaan human error yang dilakukan CV Duta Pasir Semeru (DPS) dianggap kurang memuaskan. Sebab, belum ada hasil yang tampak. Sampai-sampai muncul tuduhan Pemkab Lumajang bukannya menindaklanjuti, tapi terkesan melindungi.

Mobile_AP_Rectangle 1

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Ungkapan DPS dilindungi ini tidak sembarang kesimpulan. Sebab, sudah setahun lalu, tepatnya pada 23 Februari 2021, perwakilan warga Sumberwuluh sempat mengadu ke Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Berkaitan dengan delapan tanggul yang dibikin DPS. Namun, jawaban saat itu dijamin aman.

Selanjutnya, saat puluhan warga menyanggupi undangan pertemuan dengan Bupati Lumajang dengan menunggu di halaman teras Pemkab Lumajang salah satu asisten Setda Lumajang kepergok menerima dan mengangkat panggilan telepon seluler dari salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani.

“Ini apa-apan? Legislatif kok tiba-tiba telfon asisten yang bagian dari eksekutif. Dua lembaga ini sudah berbeda. Kesannya kok eksekutif diatur sama legislatif. Dan yang legislatif itu diduga kuat adalah anak salah satu pemilik izin tambang DPS yang sekarang mau kita bicarakan ke bupati,” kata Dimas Yemahura Alfaruq, LBH Damar Indonesia.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mulanya, sesuai jadwal yang diterima, Kamis (17/02) mereka bakal ditemui Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang sekitar pukul 10.00. Namun, melewati jadwal, bupati tak kunjung hadir. Sempat diarahkan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono. Tetapi ajakan itu ditolak. Sebab, dianggap tidak ada kejelasan.

Sampai-sampai mereka memutuskan dengan menunggu kedatangan bupati di halaman teras Pemkab Lumajang. Sambil tidur-tiduran, makan siang lalu menggelar baca salawat bersama, bupati tetap tak kunjung hadir. “Kita datang baik-baik, ingin mengadu soal hidup warga kami. Bukan direspons begini. Apalagi ada legislatif telfon eksekutif,” katanya.

Lalu sekitar pukul 15.30, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono berusaha menemui puluhan warga tersebut. Tetapi hasilnya sama, tetap kurang memuaskan. Tak selang lama, puluhan warga tersebut akhirnya memutuskan pulang. Sebab, mereka mendapat kepastian tanggal bertemu bupati langsung.

Teguh menambahkan, ketidakhadiran bupati disebabkan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga, dirinya mendapat mandat untuk menemui puluhan warga. “Sudah kami sampaikan ke mereka, bupati sedang ada giat lain. Kalau seluruh aduan sudah kami kirimkan ke Dirjen Kementerian ESDM,” pungkasnya (son/fid)

Sudah Kirim Aduan ke Dirjen

PEMKAB Lumajang mengklaim telah menindaklanjuti aduan tersebut. Bahkan, sejak tanggal 31 Januari 2022 lalu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono telah mengirimkan surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Tetapi hingga kemarin belum ada balasan.

Namun, warga yang sudah kehilangan rumah, pekerjaan, dan kehidupan itu masih belum puas. Mereka merasa dipermainkan karena telah menunggu berjam-jam tidak ditemui seperti yang sudah dijadwalkan. Apalagi kedatangannya ternyata juga untuk meminta pertanggungjawaban Pemkab Lumajang atas ucapannya dulu.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Gunung Semeru Nur Kholik mengatakan, setahun yang lalu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq sempat memberikan jaminan keamanan pada warga yang menghawatirkan tanggul yang dibuat CV DPS. Tetapi, jawabannya tidak seperti kenyataan sekarang, itu yang ditagih.

“Tidak ada masalah, Insyaallah aman,” tirunya. Padahal, akibat delapan tanggul tersebut, aliran itu meluber hingga masuk ke permukiman warga. Seperti di Dusun Kebondeli Utara dan Dusun Kamar Kajang. “Faktanya, waktu erupsi terjadi aliran lahar itu masuk ke dua dusun,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, pihaknya telah menerima aduan tersebut dan langsung menindaklanjuti aduan masyarakat ke Dirjen Kementerian ESDM. Aduan itu terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan CV DPS.

- Advertisement -

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Ungkapan DPS dilindungi ini tidak sembarang kesimpulan. Sebab, sudah setahun lalu, tepatnya pada 23 Februari 2021, perwakilan warga Sumberwuluh sempat mengadu ke Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Berkaitan dengan delapan tanggul yang dibikin DPS. Namun, jawaban saat itu dijamin aman.

Selanjutnya, saat puluhan warga menyanggupi undangan pertemuan dengan Bupati Lumajang dengan menunggu di halaman teras Pemkab Lumajang salah satu asisten Setda Lumajang kepergok menerima dan mengangkat panggilan telepon seluler dari salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani.

“Ini apa-apan? Legislatif kok tiba-tiba telfon asisten yang bagian dari eksekutif. Dua lembaga ini sudah berbeda. Kesannya kok eksekutif diatur sama legislatif. Dan yang legislatif itu diduga kuat adalah anak salah satu pemilik izin tambang DPS yang sekarang mau kita bicarakan ke bupati,” kata Dimas Yemahura Alfaruq, LBH Damar Indonesia.

Mulanya, sesuai jadwal yang diterima, Kamis (17/02) mereka bakal ditemui Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang sekitar pukul 10.00. Namun, melewati jadwal, bupati tak kunjung hadir. Sempat diarahkan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono. Tetapi ajakan itu ditolak. Sebab, dianggap tidak ada kejelasan.

Sampai-sampai mereka memutuskan dengan menunggu kedatangan bupati di halaman teras Pemkab Lumajang. Sambil tidur-tiduran, makan siang lalu menggelar baca salawat bersama, bupati tetap tak kunjung hadir. “Kita datang baik-baik, ingin mengadu soal hidup warga kami. Bukan direspons begini. Apalagi ada legislatif telfon eksekutif,” katanya.

Lalu sekitar pukul 15.30, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono berusaha menemui puluhan warga tersebut. Tetapi hasilnya sama, tetap kurang memuaskan. Tak selang lama, puluhan warga tersebut akhirnya memutuskan pulang. Sebab, mereka mendapat kepastian tanggal bertemu bupati langsung.

Teguh menambahkan, ketidakhadiran bupati disebabkan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga, dirinya mendapat mandat untuk menemui puluhan warga. “Sudah kami sampaikan ke mereka, bupati sedang ada giat lain. Kalau seluruh aduan sudah kami kirimkan ke Dirjen Kementerian ESDM,” pungkasnya (son/fid)

Sudah Kirim Aduan ke Dirjen

PEMKAB Lumajang mengklaim telah menindaklanjuti aduan tersebut. Bahkan, sejak tanggal 31 Januari 2022 lalu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono telah mengirimkan surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Tetapi hingga kemarin belum ada balasan.

Namun, warga yang sudah kehilangan rumah, pekerjaan, dan kehidupan itu masih belum puas. Mereka merasa dipermainkan karena telah menunggu berjam-jam tidak ditemui seperti yang sudah dijadwalkan. Apalagi kedatangannya ternyata juga untuk meminta pertanggungjawaban Pemkab Lumajang atas ucapannya dulu.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Gunung Semeru Nur Kholik mengatakan, setahun yang lalu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq sempat memberikan jaminan keamanan pada warga yang menghawatirkan tanggul yang dibuat CV DPS. Tetapi, jawabannya tidak seperti kenyataan sekarang, itu yang ditagih.

“Tidak ada masalah, Insyaallah aman,” tirunya. Padahal, akibat delapan tanggul tersebut, aliran itu meluber hingga masuk ke permukiman warga. Seperti di Dusun Kebondeli Utara dan Dusun Kamar Kajang. “Faktanya, waktu erupsi terjadi aliran lahar itu masuk ke dua dusun,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, pihaknya telah menerima aduan tersebut dan langsung menindaklanjuti aduan masyarakat ke Dirjen Kementerian ESDM. Aduan itu terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan CV DPS.

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Ungkapan DPS dilindungi ini tidak sembarang kesimpulan. Sebab, sudah setahun lalu, tepatnya pada 23 Februari 2021, perwakilan warga Sumberwuluh sempat mengadu ke Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Berkaitan dengan delapan tanggul yang dibikin DPS. Namun, jawaban saat itu dijamin aman.

Selanjutnya, saat puluhan warga menyanggupi undangan pertemuan dengan Bupati Lumajang dengan menunggu di halaman teras Pemkab Lumajang salah satu asisten Setda Lumajang kepergok menerima dan mengangkat panggilan telepon seluler dari salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani.

“Ini apa-apan? Legislatif kok tiba-tiba telfon asisten yang bagian dari eksekutif. Dua lembaga ini sudah berbeda. Kesannya kok eksekutif diatur sama legislatif. Dan yang legislatif itu diduga kuat adalah anak salah satu pemilik izin tambang DPS yang sekarang mau kita bicarakan ke bupati,” kata Dimas Yemahura Alfaruq, LBH Damar Indonesia.

Mulanya, sesuai jadwal yang diterima, Kamis (17/02) mereka bakal ditemui Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang sekitar pukul 10.00. Namun, melewati jadwal, bupati tak kunjung hadir. Sempat diarahkan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono. Tetapi ajakan itu ditolak. Sebab, dianggap tidak ada kejelasan.

Sampai-sampai mereka memutuskan dengan menunggu kedatangan bupati di halaman teras Pemkab Lumajang. Sambil tidur-tiduran, makan siang lalu menggelar baca salawat bersama, bupati tetap tak kunjung hadir. “Kita datang baik-baik, ingin mengadu soal hidup warga kami. Bukan direspons begini. Apalagi ada legislatif telfon eksekutif,” katanya.

Lalu sekitar pukul 15.30, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono berusaha menemui puluhan warga tersebut. Tetapi hasilnya sama, tetap kurang memuaskan. Tak selang lama, puluhan warga tersebut akhirnya memutuskan pulang. Sebab, mereka mendapat kepastian tanggal bertemu bupati langsung.

Teguh menambahkan, ketidakhadiran bupati disebabkan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga, dirinya mendapat mandat untuk menemui puluhan warga. “Sudah kami sampaikan ke mereka, bupati sedang ada giat lain. Kalau seluruh aduan sudah kami kirimkan ke Dirjen Kementerian ESDM,” pungkasnya (son/fid)

Sudah Kirim Aduan ke Dirjen

PEMKAB Lumajang mengklaim telah menindaklanjuti aduan tersebut. Bahkan, sejak tanggal 31 Januari 2022 lalu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono telah mengirimkan surat ke Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Tetapi hingga kemarin belum ada balasan.

Namun, warga yang sudah kehilangan rumah, pekerjaan, dan kehidupan itu masih belum puas. Mereka merasa dipermainkan karena telah menunggu berjam-jam tidak ditemui seperti yang sudah dijadwalkan. Apalagi kedatangannya ternyata juga untuk meminta pertanggungjawaban Pemkab Lumajang atas ucapannya dulu.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Gunung Semeru Nur Kholik mengatakan, setahun yang lalu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq sempat memberikan jaminan keamanan pada warga yang menghawatirkan tanggul yang dibuat CV DPS. Tetapi, jawabannya tidak seperti kenyataan sekarang, itu yang ditagih.

“Tidak ada masalah, Insyaallah aman,” tirunya. Padahal, akibat delapan tanggul tersebut, aliran itu meluber hingga masuk ke permukiman warga. Seperti di Dusun Kebondeli Utara dan Dusun Kamar Kajang. “Faktanya, waktu erupsi terjadi aliran lahar itu masuk ke dua dusun,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lumajang Teguh Widjayono mengatakan, pihaknya telah menerima aduan tersebut dan langsung menindaklanjuti aduan masyarakat ke Dirjen Kementerian ESDM. Aduan itu terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan CV DPS.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/