alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Penahanan Ijazah Tak Masuk Draf Raperda

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Raperda inisiatif DPRD Lumajang mengenai ketenagakerjaan menjadi angin segar bagi pekerja dan pengusaha. Bahkan, beberapa kali dilakukan public hearing bersama masyarakat dalam menyusun draf tersebut. Sayangnya, masalah penahan ijazah belum termuat.

Dalam beberapa perkara buruh versus perusahaan yang berhasil dimediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, menyimpulkan kasus penahanan ijazah memang tidak sepenuhnya menyalahkan satu pihak. Sebab, beberapa kali kasus penyebab penahanan tersebut karena pekerja memiliki risiko tinggi merugikan perusahaan.

Supriyadi, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Lumajang, mengatakan, setahun terakhir masalah penahanan ijazah memang menjadi persoalan dan perbincangan serius banyak orang. Sebab, pernah terjadi pada beberapa pengusaha. Sehingga perlu diatur dalam raperda yang bakal dibahas nanti.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang penahanan ijazah. Penahanan ijazah bisa diatur perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Sebab, beberapa perusahaan seperti jasa keuangan itu memang perlu menahan ijazah, karena mereka punya risiko tinggi terhadap penggelapan dana,” ucapnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Raperda inisiatif DPRD Lumajang mengenai ketenagakerjaan menjadi angin segar bagi pekerja dan pengusaha. Bahkan, beberapa kali dilakukan public hearing bersama masyarakat dalam menyusun draf tersebut. Sayangnya, masalah penahan ijazah belum termuat.

Dalam beberapa perkara buruh versus perusahaan yang berhasil dimediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, menyimpulkan kasus penahanan ijazah memang tidak sepenuhnya menyalahkan satu pihak. Sebab, beberapa kali kasus penyebab penahanan tersebut karena pekerja memiliki risiko tinggi merugikan perusahaan.

Supriyadi, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Lumajang, mengatakan, setahun terakhir masalah penahanan ijazah memang menjadi persoalan dan perbincangan serius banyak orang. Sebab, pernah terjadi pada beberapa pengusaha. Sehingga perlu diatur dalam raperda yang bakal dibahas nanti.

“Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang penahanan ijazah. Penahanan ijazah bisa diatur perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Sebab, beberapa perusahaan seperti jasa keuangan itu memang perlu menahan ijazah, karena mereka punya risiko tinggi terhadap penggelapan dana,” ucapnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Raperda inisiatif DPRD Lumajang mengenai ketenagakerjaan menjadi angin segar bagi pekerja dan pengusaha. Bahkan, beberapa kali dilakukan public hearing bersama masyarakat dalam menyusun draf tersebut. Sayangnya, masalah penahan ijazah belum termuat.

Dalam beberapa perkara buruh versus perusahaan yang berhasil dimediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, menyimpulkan kasus penahanan ijazah memang tidak sepenuhnya menyalahkan satu pihak. Sebab, beberapa kali kasus penyebab penahanan tersebut karena pekerja memiliki risiko tinggi merugikan perusahaan.

Supriyadi, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Lumajang, mengatakan, setahun terakhir masalah penahanan ijazah memang menjadi persoalan dan perbincangan serius banyak orang. Sebab, pernah terjadi pada beberapa pengusaha. Sehingga perlu diatur dalam raperda yang bakal dibahas nanti.

“Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang penahanan ijazah. Penahanan ijazah bisa diatur perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Sebab, beberapa perusahaan seperti jasa keuangan itu memang perlu menahan ijazah, karena mereka punya risiko tinggi terhadap penggelapan dana,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/