alexametrics
21.3 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Panitia PAW Tak Diakui

Pemkab Lakukan Penyesuaian Perbup dengan Peraturan di Atasnya

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan pelaksanaan pilkades antarwaktu (PAW) antara Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang semakin meruncing. Pemkab tidak mengakui seluruh tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Termasuk panitia PAW.

Menurut Kabid Bina Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin, pelaksanaan pilkades, baik reguler maupun PAW, harus merujuk peraturan yang sudah ada. Mulanya, sebelum tahapan di desa dilaksanakan, pemkab perlu membentuk panitia kabupaten terlebih dahulu.

“Hari, tanggal, itu ditentukan oleh keputusan bupati. Ini berlaku untuk seluruh pilkades, karena itu diatur umum. Jadi, segala penentuan tahapan pelaksanaan itu dimulai dari pemerintah kabupaten, seperti penentuan hari-H coblosan. Setelah itu, panitia membentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dadang menerangkan, sesuai amanah Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan pencegahan penularan virus korona. Sebab, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang. Belum lagi banyak persyaratan tambahan yang mengalami beberapa perubahan.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan pelaksanaan pilkades antarwaktu (PAW) antara Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang semakin meruncing. Pemkab tidak mengakui seluruh tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Termasuk panitia PAW.

Menurut Kabid Bina Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin, pelaksanaan pilkades, baik reguler maupun PAW, harus merujuk peraturan yang sudah ada. Mulanya, sebelum tahapan di desa dilaksanakan, pemkab perlu membentuk panitia kabupaten terlebih dahulu.

“Hari, tanggal, itu ditentukan oleh keputusan bupati. Ini berlaku untuk seluruh pilkades, karena itu diatur umum. Jadi, segala penentuan tahapan pelaksanaan itu dimulai dari pemerintah kabupaten, seperti penentuan hari-H coblosan. Setelah itu, panitia membentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Dadang menerangkan, sesuai amanah Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan pencegahan penularan virus korona. Sebab, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang. Belum lagi banyak persyaratan tambahan yang mengalami beberapa perubahan.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan pelaksanaan pilkades antarwaktu (PAW) antara Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang semakin meruncing. Pemkab tidak mengakui seluruh tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Termasuk panitia PAW.

Menurut Kabid Bina Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Dadang Arifin, pelaksanaan pilkades, baik reguler maupun PAW, harus merujuk peraturan yang sudah ada. Mulanya, sebelum tahapan di desa dilaksanakan, pemkab perlu membentuk panitia kabupaten terlebih dahulu.

“Hari, tanggal, itu ditentukan oleh keputusan bupati. Ini berlaku untuk seluruh pilkades, karena itu diatur umum. Jadi, segala penentuan tahapan pelaksanaan itu dimulai dari pemerintah kabupaten, seperti penentuan hari-H coblosan. Setelah itu, panitia membentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Dadang menerangkan, sesuai amanah Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan pencegahan penularan virus korona. Sebab, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang. Belum lagi banyak persyaratan tambahan yang mengalami beberapa perubahan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/