alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Pejabat Pemkab Diminta Tidak Suudzon Ketika Dipindah

Mobile_AP_Rectangle 1

RADARJEMBER.ID – Awal pemerintahan baru Lumajang September nanti tampaknya akan diwarnai oleh perubahan posisi sejumlah kursi jabatan birokrasi. Hal itu dikemukaan oleh calon Wakil Bupati Lumajang pemenang Pilkada, Indah Amperawati, Selasa (10/7).

Indah mengaku memikirkan untuk melakukan reformasi birokrasi usai dirinya dilantik September nanti. Selama 100 hari pertama dirinya bersama Thoriqul Haq akan fokus membenahi birokrasi Lumajang.

Dia mengatakan, kepemimpinannya di Lumajang hanya akan memakai pejabat-pejabat yang punya rekam jejak bagus. Selain itu, mampu melakukan fungsi dan tugasnya dengan profesional.

Mobile_AP_Rectangle 2

Indah berharap, para birokrat di lingkungan Pemkab Lumajang nantinya tiak berpikir macam-macam ketika Thoriqul Haq dan dirinnya melakukan reposisi jabatan. Sebab, kata dia, reposisi tersebut dilakukan berdasarkan asas profesionalitas, dan bukan karena alasan politis.”Bukan karena politis, atau sakit hati karena saya tidak didukung. Tapi lebih karena pertimbangan profesional,” terangnya.

Awal Februari lalu, beberapa saat masa kampanye Pilkada, berlangsung mutasi besar-besaran di lingkungan Pembak Lumajang. Ada lebih 500 posisi struktural yang dirombak.

Kendati demikian, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur Gubernur, Bupati, dan Waki Kota terpilih tidak diperbolehkan melakukuan mutasi hingga enam bulan pertama pasca dilantik. Untuk itu, langkah pembenahan birokrasi yang akan dilakukannya diawali dengan perbaikan karakter para pejabat. “Reformasi birokrasi itu tidak hanya dilakukan dengan mutasi saja,” ucapnya.

- Advertisement -

RADARJEMBER.ID – Awal pemerintahan baru Lumajang September nanti tampaknya akan diwarnai oleh perubahan posisi sejumlah kursi jabatan birokrasi. Hal itu dikemukaan oleh calon Wakil Bupati Lumajang pemenang Pilkada, Indah Amperawati, Selasa (10/7).

Indah mengaku memikirkan untuk melakukan reformasi birokrasi usai dirinya dilantik September nanti. Selama 100 hari pertama dirinya bersama Thoriqul Haq akan fokus membenahi birokrasi Lumajang.

Dia mengatakan, kepemimpinannya di Lumajang hanya akan memakai pejabat-pejabat yang punya rekam jejak bagus. Selain itu, mampu melakukan fungsi dan tugasnya dengan profesional.

Indah berharap, para birokrat di lingkungan Pemkab Lumajang nantinya tiak berpikir macam-macam ketika Thoriqul Haq dan dirinnya melakukan reposisi jabatan. Sebab, kata dia, reposisi tersebut dilakukan berdasarkan asas profesionalitas, dan bukan karena alasan politis.”Bukan karena politis, atau sakit hati karena saya tidak didukung. Tapi lebih karena pertimbangan profesional,” terangnya.

Awal Februari lalu, beberapa saat masa kampanye Pilkada, berlangsung mutasi besar-besaran di lingkungan Pembak Lumajang. Ada lebih 500 posisi struktural yang dirombak.

Kendati demikian, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur Gubernur, Bupati, dan Waki Kota terpilih tidak diperbolehkan melakukuan mutasi hingga enam bulan pertama pasca dilantik. Untuk itu, langkah pembenahan birokrasi yang akan dilakukannya diawali dengan perbaikan karakter para pejabat. “Reformasi birokrasi itu tidak hanya dilakukan dengan mutasi saja,” ucapnya.

RADARJEMBER.ID – Awal pemerintahan baru Lumajang September nanti tampaknya akan diwarnai oleh perubahan posisi sejumlah kursi jabatan birokrasi. Hal itu dikemukaan oleh calon Wakil Bupati Lumajang pemenang Pilkada, Indah Amperawati, Selasa (10/7).

Indah mengaku memikirkan untuk melakukan reformasi birokrasi usai dirinya dilantik September nanti. Selama 100 hari pertama dirinya bersama Thoriqul Haq akan fokus membenahi birokrasi Lumajang.

Dia mengatakan, kepemimpinannya di Lumajang hanya akan memakai pejabat-pejabat yang punya rekam jejak bagus. Selain itu, mampu melakukan fungsi dan tugasnya dengan profesional.

Indah berharap, para birokrat di lingkungan Pemkab Lumajang nantinya tiak berpikir macam-macam ketika Thoriqul Haq dan dirinnya melakukan reposisi jabatan. Sebab, kata dia, reposisi tersebut dilakukan berdasarkan asas profesionalitas, dan bukan karena alasan politis.”Bukan karena politis, atau sakit hati karena saya tidak didukung. Tapi lebih karena pertimbangan profesional,” terangnya.

Awal Februari lalu, beberapa saat masa kampanye Pilkada, berlangsung mutasi besar-besaran di lingkungan Pembak Lumajang. Ada lebih 500 posisi struktural yang dirombak.

Kendati demikian, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur Gubernur, Bupati, dan Waki Kota terpilih tidak diperbolehkan melakukuan mutasi hingga enam bulan pertama pasca dilantik. Untuk itu, langkah pembenahan birokrasi yang akan dilakukannya diawali dengan perbaikan karakter para pejabat. “Reformasi birokrasi itu tidak hanya dilakukan dengan mutasi saja,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/