25.9 C
Jember
Friday, 9 June 2023

Semua OPD Lemot

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Bagaimana bisa mewujudkan jargon Lumajang hebat bermartabat jika serapan anggaran rendah? Tentu ini jadi bahan evaluasi. Sebab, pada triwulan pertama, hampir semua OPD lemot. Serapan anggaran jauh api dengan panggang. PPK dan PPTK abai pada schedule.

Kondisi ini terbongkar dalam Pembinaan PPK dan PPTK di lingkungan Pemkab Lumajang di Ruang Nararya Kirana pagi kemarin. Acara itu diikuti oleh 77 PPK dan 63 PPTK, dengan jumlah total peserta 140 orang peserta. Diketahui bahwa progres serapan anggaran tiap OPD dibeber satu per satu. Hasilnya jauh dari target. (Selengkapnya lihat grafis).

Radarjember.id sempat menelisik informasi dari internal pemkab. Diketahui jika hampir semua OPD tidak menunjukkan progres yang membanggakan. Terlebih pada OPD yang gemuk seperti Dinas Pekerjaan Umum. Serapannya tergolong rendah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Nyaris tidak ada OPD yang bisa menunjukkan progres serapan anggaran sesuai target. Semua terhambat, molor, dan tidak tepat pada penjadwalan yang diatur dalam schedule. Lalu, kapan bisa dibilang hebat bermartabat?

Drs  Agus Triyono MSi, Pjs Sekda Pemkab Lumajang sempat dikonfirmasi terkait kondisi ini. Awalnya, Agus, sapaan akrabnya, berdalih normatif. Namun, dia mengutarakan jika kondisi ini memang perlu percepatan.

Di antaranya menekan agar PPK dan PPTK konsisten pada jadwal. “PPK atau PPTK akan kita tekankan supaya mereka kembali melihat time schedule kegiatannya. Sebab, mereka sendiri yang membuat jadwal itu. Biar tidak dikatakan abai pada perencanaan,” dalihnya.

Selain itu, SPJ sebagai pertanggungjawaban administratif juga bakal digenjot supaya tepat waktu. Sebab, satu item saja SPJ-nya molor, pasti akan berdampak pada yang lain dan pada kegiatan berikutnya. “Terutama dinas-dinas yang gemuk. Kita akan ingatkan itu,” tambahnya.

Agus juga berharap agar seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran beserta PPTK, PPK, pengadaan barang, serta bendahara pengeluaran, agar lebih memperhatikan jadwal waktu yang telah di tetapkan.

Begitu juga PPTK bersama pejabat pengadaan, agar menyusun kelengkapan dokumen serta jadwal pengadaan bersama-sama. “Semoga kendala-kendala ini dapat kita atasi bersama, mari kita berupaya memperbaikinya. Kalau kinerja kita baik, maka penyerapan akan baik,” jelasnya. (*)

- Advertisement -

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Bagaimana bisa mewujudkan jargon Lumajang hebat bermartabat jika serapan anggaran rendah? Tentu ini jadi bahan evaluasi. Sebab, pada triwulan pertama, hampir semua OPD lemot. Serapan anggaran jauh api dengan panggang. PPK dan PPTK abai pada schedule.

Kondisi ini terbongkar dalam Pembinaan PPK dan PPTK di lingkungan Pemkab Lumajang di Ruang Nararya Kirana pagi kemarin. Acara itu diikuti oleh 77 PPK dan 63 PPTK, dengan jumlah total peserta 140 orang peserta. Diketahui bahwa progres serapan anggaran tiap OPD dibeber satu per satu. Hasilnya jauh dari target. (Selengkapnya lihat grafis).

Radarjember.id sempat menelisik informasi dari internal pemkab. Diketahui jika hampir semua OPD tidak menunjukkan progres yang membanggakan. Terlebih pada OPD yang gemuk seperti Dinas Pekerjaan Umum. Serapannya tergolong rendah.

Nyaris tidak ada OPD yang bisa menunjukkan progres serapan anggaran sesuai target. Semua terhambat, molor, dan tidak tepat pada penjadwalan yang diatur dalam schedule. Lalu, kapan bisa dibilang hebat bermartabat?

Drs  Agus Triyono MSi, Pjs Sekda Pemkab Lumajang sempat dikonfirmasi terkait kondisi ini. Awalnya, Agus, sapaan akrabnya, berdalih normatif. Namun, dia mengutarakan jika kondisi ini memang perlu percepatan.

Di antaranya menekan agar PPK dan PPTK konsisten pada jadwal. “PPK atau PPTK akan kita tekankan supaya mereka kembali melihat time schedule kegiatannya. Sebab, mereka sendiri yang membuat jadwal itu. Biar tidak dikatakan abai pada perencanaan,” dalihnya.

Selain itu, SPJ sebagai pertanggungjawaban administratif juga bakal digenjot supaya tepat waktu. Sebab, satu item saja SPJ-nya molor, pasti akan berdampak pada yang lain dan pada kegiatan berikutnya. “Terutama dinas-dinas yang gemuk. Kita akan ingatkan itu,” tambahnya.

Agus juga berharap agar seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran beserta PPTK, PPK, pengadaan barang, serta bendahara pengeluaran, agar lebih memperhatikan jadwal waktu yang telah di tetapkan.

Begitu juga PPTK bersama pejabat pengadaan, agar menyusun kelengkapan dokumen serta jadwal pengadaan bersama-sama. “Semoga kendala-kendala ini dapat kita atasi bersama, mari kita berupaya memperbaikinya. Kalau kinerja kita baik, maka penyerapan akan baik,” jelasnya. (*)

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Bagaimana bisa mewujudkan jargon Lumajang hebat bermartabat jika serapan anggaran rendah? Tentu ini jadi bahan evaluasi. Sebab, pada triwulan pertama, hampir semua OPD lemot. Serapan anggaran jauh api dengan panggang. PPK dan PPTK abai pada schedule.

Kondisi ini terbongkar dalam Pembinaan PPK dan PPTK di lingkungan Pemkab Lumajang di Ruang Nararya Kirana pagi kemarin. Acara itu diikuti oleh 77 PPK dan 63 PPTK, dengan jumlah total peserta 140 orang peserta. Diketahui bahwa progres serapan anggaran tiap OPD dibeber satu per satu. Hasilnya jauh dari target. (Selengkapnya lihat grafis).

Radarjember.id sempat menelisik informasi dari internal pemkab. Diketahui jika hampir semua OPD tidak menunjukkan progres yang membanggakan. Terlebih pada OPD yang gemuk seperti Dinas Pekerjaan Umum. Serapannya tergolong rendah.

Nyaris tidak ada OPD yang bisa menunjukkan progres serapan anggaran sesuai target. Semua terhambat, molor, dan tidak tepat pada penjadwalan yang diatur dalam schedule. Lalu, kapan bisa dibilang hebat bermartabat?

Drs  Agus Triyono MSi, Pjs Sekda Pemkab Lumajang sempat dikonfirmasi terkait kondisi ini. Awalnya, Agus, sapaan akrabnya, berdalih normatif. Namun, dia mengutarakan jika kondisi ini memang perlu percepatan.

Di antaranya menekan agar PPK dan PPTK konsisten pada jadwal. “PPK atau PPTK akan kita tekankan supaya mereka kembali melihat time schedule kegiatannya. Sebab, mereka sendiri yang membuat jadwal itu. Biar tidak dikatakan abai pada perencanaan,” dalihnya.

Selain itu, SPJ sebagai pertanggungjawaban administratif juga bakal digenjot supaya tepat waktu. Sebab, satu item saja SPJ-nya molor, pasti akan berdampak pada yang lain dan pada kegiatan berikutnya. “Terutama dinas-dinas yang gemuk. Kita akan ingatkan itu,” tambahnya.

Agus juga berharap agar seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran beserta PPTK, PPK, pengadaan barang, serta bendahara pengeluaran, agar lebih memperhatikan jadwal waktu yang telah di tetapkan.

Begitu juga PPTK bersama pejabat pengadaan, agar menyusun kelengkapan dokumen serta jadwal pengadaan bersama-sama. “Semoga kendala-kendala ini dapat kita atasi bersama, mari kita berupaya memperbaikinya. Kalau kinerja kita baik, maka penyerapan akan baik,” jelasnya. (*)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca