alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Dilema Pupuk Subsidi Kalangan Petani di Lumajang

Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi kadang dimaknai sebagai pesanan. Akibatnya, tidak sedikit pemilik kios menjual harga lebih tinggi dari harga eceran. Sebab, petani tidak membeli seluruh jatah pupuk yang disediakan.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Cukup banyak laporan dari petani terkait harga penjualan pupuk subsidi melebih HET atau hargat eceran tertinggi. Sampai-sampai beberapa waktu lalu tim komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) melakukan sidak ke beberapa lokasi. Hasilnya benar. Banyak pemilik kios yang menjual harga mahal.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang Ishak Subagio mengatakan, minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Lumajang pada seluruh pemilik kios membuat mereka semena-mena dalam menjual pupuk. Mereka sering memaketkan seluruh pupuk subsisi, padahal kebutuhan petani berbeda-beda

“Pemilik kios menganggap RDKK itu sama dengan pesan pupuk, sedangkan definisi secara harfiah sudah jelas, itu perencanaan. Kalau petani sedang tanam padi pasti jarang atau tidak mungkin mengambil pupuk ZA. Sebaliknya, kalau petani tebu juga kemungkinan besar tidak akan mengambil urea granul,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, biasanya ketika petani hanya membeli satu jenis pupuk dan tidak membeli paketan, maka harga jual pupuk tersebut bakal dinaikkan. Hal itu dihitung pemilik kios untuk mengganti rugi ketersediaan pupuk lainnya yang tidak jadi di beli. Harganya bisa naik puluhan ribu rupiah.

Ishak melanjutkan, kecurangan-kecurangan tersebut merupakan bagian kecil dari tata kelola pendistribusian pupuk. Sebab, dari distributor ke pemilik kios, dari kios ke kelompok tani dan petani punya banyak celah. “Dinas Pertanian harus tegas, kalau ditemukan langsung kasih sanksi, bahkan bisa langsung putus kerjsama dengan kios itu,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua KP3 Teguh Widjayono mengatakan, pengawasan peredaran pupuk subsidi melibatkan banyak pihak sampai tingkat kecamatan. Seluruh PPL yang membina kelompok tani di desa-desa juga ikut dilibatkan dalam melakukan pengawasan pada kios-kios resmi penjual pupuk subsidi.

“Mereka PPL ini membantu melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pupuk, kemudian melakukan verifikasi. Selain itu mereka terlibat dalam menerima laporan keluar masuk dari kios. Itu sudah di lakukan, terakhir, kami mendapat laporan kalau ada selundupan pupuk di Klakah, beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

 

Kasus Penyelewengan Rawan Menguap

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Cukup banyak laporan dari petani terkait harga penjualan pupuk subsidi melebih HET atau hargat eceran tertinggi. Sampai-sampai beberapa waktu lalu tim komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) melakukan sidak ke beberapa lokasi. Hasilnya benar. Banyak pemilik kios yang menjual harga mahal.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang Ishak Subagio mengatakan, minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Lumajang pada seluruh pemilik kios membuat mereka semena-mena dalam menjual pupuk. Mereka sering memaketkan seluruh pupuk subsisi, padahal kebutuhan petani berbeda-beda

“Pemilik kios menganggap RDKK itu sama dengan pesan pupuk, sedangkan definisi secara harfiah sudah jelas, itu perencanaan. Kalau petani sedang tanam padi pasti jarang atau tidak mungkin mengambil pupuk ZA. Sebaliknya, kalau petani tebu juga kemungkinan besar tidak akan mengambil urea granul,” katanya.

Menurutnya, biasanya ketika petani hanya membeli satu jenis pupuk dan tidak membeli paketan, maka harga jual pupuk tersebut bakal dinaikkan. Hal itu dihitung pemilik kios untuk mengganti rugi ketersediaan pupuk lainnya yang tidak jadi di beli. Harganya bisa naik puluhan ribu rupiah.

Ishak melanjutkan, kecurangan-kecurangan tersebut merupakan bagian kecil dari tata kelola pendistribusian pupuk. Sebab, dari distributor ke pemilik kios, dari kios ke kelompok tani dan petani punya banyak celah. “Dinas Pertanian harus tegas, kalau ditemukan langsung kasih sanksi, bahkan bisa langsung putus kerjsama dengan kios itu,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua KP3 Teguh Widjayono mengatakan, pengawasan peredaran pupuk subsidi melibatkan banyak pihak sampai tingkat kecamatan. Seluruh PPL yang membina kelompok tani di desa-desa juga ikut dilibatkan dalam melakukan pengawasan pada kios-kios resmi penjual pupuk subsidi.

“Mereka PPL ini membantu melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pupuk, kemudian melakukan verifikasi. Selain itu mereka terlibat dalam menerima laporan keluar masuk dari kios. Itu sudah di lakukan, terakhir, kami mendapat laporan kalau ada selundupan pupuk di Klakah, beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

 

Kasus Penyelewengan Rawan Menguap

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Cukup banyak laporan dari petani terkait harga penjualan pupuk subsidi melebih HET atau hargat eceran tertinggi. Sampai-sampai beberapa waktu lalu tim komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) melakukan sidak ke beberapa lokasi. Hasilnya benar. Banyak pemilik kios yang menjual harga mahal.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang Ishak Subagio mengatakan, minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Lumajang pada seluruh pemilik kios membuat mereka semena-mena dalam menjual pupuk. Mereka sering memaketkan seluruh pupuk subsisi, padahal kebutuhan petani berbeda-beda

“Pemilik kios menganggap RDKK itu sama dengan pesan pupuk, sedangkan definisi secara harfiah sudah jelas, itu perencanaan. Kalau petani sedang tanam padi pasti jarang atau tidak mungkin mengambil pupuk ZA. Sebaliknya, kalau petani tebu juga kemungkinan besar tidak akan mengambil urea granul,” katanya.

Menurutnya, biasanya ketika petani hanya membeli satu jenis pupuk dan tidak membeli paketan, maka harga jual pupuk tersebut bakal dinaikkan. Hal itu dihitung pemilik kios untuk mengganti rugi ketersediaan pupuk lainnya yang tidak jadi di beli. Harganya bisa naik puluhan ribu rupiah.

Ishak melanjutkan, kecurangan-kecurangan tersebut merupakan bagian kecil dari tata kelola pendistribusian pupuk. Sebab, dari distributor ke pemilik kios, dari kios ke kelompok tani dan petani punya banyak celah. “Dinas Pertanian harus tegas, kalau ditemukan langsung kasih sanksi, bahkan bisa langsung putus kerjsama dengan kios itu,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua KP3 Teguh Widjayono mengatakan, pengawasan peredaran pupuk subsidi melibatkan banyak pihak sampai tingkat kecamatan. Seluruh PPL yang membina kelompok tani di desa-desa juga ikut dilibatkan dalam melakukan pengawasan pada kios-kios resmi penjual pupuk subsidi.

“Mereka PPL ini membantu melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pupuk, kemudian melakukan verifikasi. Selain itu mereka terlibat dalam menerima laporan keluar masuk dari kios. Itu sudah di lakukan, terakhir, kami mendapat laporan kalau ada selundupan pupuk di Klakah, beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

 

Kasus Penyelewengan Rawan Menguap

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/