alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Wajib Punya Izin Tambang Pasir di Lumajang, Ini Ketentuannya

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Lahan atau kapling di stockpile pasir terpadu yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru ternyata tidak disewakan sembarangan. Sebab, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa mengelola serta menjual pasir Lumajang.

Sekurang-kurangnya hanya ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki izin tambang, otomatis memegang IUP-OPK. Kedua, jika tidak memiliki izin tambang, penyewa harus memiliki MoU dengan salah satu penambang. Sebab, hal itu bakal berkaitan dengan kepemilikan SKAB.

Direktur Utama Perumda Semeru Abdul Halim mengatakan, ketentuan itu untuk mendukung Pemkab Lumajang dalam memungut pajak pertambangan pasir. Sebab, pasir yang masuk stockpile pasir terpadu harus memiliki SKAB. Dengan demikian, jumlah produksi dan penjualan bisa terawasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Stockpile itu ada pintu keluar dan pintu masuk. Mereka yang membawa pasir harus menunjukkan surat dari penambang dan mereka yang mau mengeluarkan juga harus menunjukkan surat yang sama. Makanya, keberadaan stockpile ini sangat menguntungkan banyak pihak,” jelasnya.

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lumajang Murdiyanto mengatakan, sementara ini hanya ada dua ketentuan dalam pengaturan pertambangan, khususnya masalah stockpile. Bagi pemegang izin, tentu mereka sudah memiliki IUP-OPK pengangkutan dan penjualan. Sementara, MoU masih banyak yang belum memiliki.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Lahan atau kapling di stockpile pasir terpadu yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru ternyata tidak disewakan sembarangan. Sebab, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa mengelola serta menjual pasir Lumajang.

Sekurang-kurangnya hanya ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki izin tambang, otomatis memegang IUP-OPK. Kedua, jika tidak memiliki izin tambang, penyewa harus memiliki MoU dengan salah satu penambang. Sebab, hal itu bakal berkaitan dengan kepemilikan SKAB.

Direktur Utama Perumda Semeru Abdul Halim mengatakan, ketentuan itu untuk mendukung Pemkab Lumajang dalam memungut pajak pertambangan pasir. Sebab, pasir yang masuk stockpile pasir terpadu harus memiliki SKAB. Dengan demikian, jumlah produksi dan penjualan bisa terawasi.

Stockpile itu ada pintu keluar dan pintu masuk. Mereka yang membawa pasir harus menunjukkan surat dari penambang dan mereka yang mau mengeluarkan juga harus menunjukkan surat yang sama. Makanya, keberadaan stockpile ini sangat menguntungkan banyak pihak,” jelasnya.

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lumajang Murdiyanto mengatakan, sementara ini hanya ada dua ketentuan dalam pengaturan pertambangan, khususnya masalah stockpile. Bagi pemegang izin, tentu mereka sudah memiliki IUP-OPK pengangkutan dan penjualan. Sementara, MoU masih banyak yang belum memiliki.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Lahan atau kapling di stockpile pasir terpadu yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru ternyata tidak disewakan sembarangan. Sebab, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa mengelola serta menjual pasir Lumajang.

Sekurang-kurangnya hanya ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki izin tambang, otomatis memegang IUP-OPK. Kedua, jika tidak memiliki izin tambang, penyewa harus memiliki MoU dengan salah satu penambang. Sebab, hal itu bakal berkaitan dengan kepemilikan SKAB.

Direktur Utama Perumda Semeru Abdul Halim mengatakan, ketentuan itu untuk mendukung Pemkab Lumajang dalam memungut pajak pertambangan pasir. Sebab, pasir yang masuk stockpile pasir terpadu harus memiliki SKAB. Dengan demikian, jumlah produksi dan penjualan bisa terawasi.

Stockpile itu ada pintu keluar dan pintu masuk. Mereka yang membawa pasir harus menunjukkan surat dari penambang dan mereka yang mau mengeluarkan juga harus menunjukkan surat yang sama. Makanya, keberadaan stockpile ini sangat menguntungkan banyak pihak,” jelasnya.

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Lumajang Murdiyanto mengatakan, sementara ini hanya ada dua ketentuan dalam pengaturan pertambangan, khususnya masalah stockpile. Bagi pemegang izin, tentu mereka sudah memiliki IUP-OPK pengangkutan dan penjualan. Sementara, MoU masih banyak yang belum memiliki.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/