29.4 C
Jember
Wednesday, 22 March 2023

Dana CCTV Dipegang Oknum Kecamatan

Akui Banyak Desa Kebingungan dalam Proses Pengadaan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan penggunaan dana desa (DD) untuk pengadaan CCTV milik Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, yang dipegang oknum pegawai kecamatan semakin menguat. Bahkan, kabarnya tidak hanya satu desa, beberapa desa lainnya di kecamatan yang sama juga terjadi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriadi, sore kemarin. Menurutnya, informasi mengenai beberapa desa yang DD-nya diambil kecamatan disampaikan langsung oleh beberapa pendamping lokal desa (PLD). Namun, dia belum memastikan langsung ke pihak kecamatan.

“Saya juga dengar dari teman-teman di lapangan. Ada beberapa desa memang yang DD-nya di-handle pihak kecamatan. Kalau misalkan itu jelas-jelas uangnya semua dipegang, ya pasti keliru. Karena kan nanti persoalannya dengan realisasi anggaran. Harusnya desa yang transfer langsung ke penyedia. Bukan diwakilkan ke kecamatan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Supriadi tidak bisa menjelaskan secara detail desa mana saja yang anggarannya dipegang pihak kecamatan. Yang jelas, laporan tersebut masih ditindaklanjuti. “Sementara yang saya dengar hanya Kecamatan Sumbersuko. Kalau lainnya tidak ada. Karena memang saya teknisnya tidak tahu bagaimana,” tambahnya.

Menurutnya, realisasi CCTV ditarget beres bulan Juli. Seluruh desa harapannya sudah terpasang alat perekam itu di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan. Termasuk laporan mengenai realisasinya. Dengan demikian, setiap desa bisa dengan segera mengajukan pencairan tahap selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengakui, sejumlah desa memang masih kebingungan untuk merealisasikan DD tersebut. Sebab, banyak kades yang mengaku tidak mengetahui penyedia atau perusahaan mana yang menyediakan spesifikasi tersebut.

Untuk itu, saat ini ada di antara desa yang melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan demi memastikan pengadaannya. “Mungkin kalau saya pikir itu ada yang masih tidak tahu harus ke mana, makanya ke kecamatan. Tetapi, kalau kecamatannya yang pegang uang, itu keliru. Harusnya bukan memegang, tetapi mendampingi,” pungkasnya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan penggunaan dana desa (DD) untuk pengadaan CCTV milik Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, yang dipegang oknum pegawai kecamatan semakin menguat. Bahkan, kabarnya tidak hanya satu desa, beberapa desa lainnya di kecamatan yang sama juga terjadi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriadi, sore kemarin. Menurutnya, informasi mengenai beberapa desa yang DD-nya diambil kecamatan disampaikan langsung oleh beberapa pendamping lokal desa (PLD). Namun, dia belum memastikan langsung ke pihak kecamatan.

“Saya juga dengar dari teman-teman di lapangan. Ada beberapa desa memang yang DD-nya di-handle pihak kecamatan. Kalau misalkan itu jelas-jelas uangnya semua dipegang, ya pasti keliru. Karena kan nanti persoalannya dengan realisasi anggaran. Harusnya desa yang transfer langsung ke penyedia. Bukan diwakilkan ke kecamatan,” katanya.

Supriadi tidak bisa menjelaskan secara detail desa mana saja yang anggarannya dipegang pihak kecamatan. Yang jelas, laporan tersebut masih ditindaklanjuti. “Sementara yang saya dengar hanya Kecamatan Sumbersuko. Kalau lainnya tidak ada. Karena memang saya teknisnya tidak tahu bagaimana,” tambahnya.

Menurutnya, realisasi CCTV ditarget beres bulan Juli. Seluruh desa harapannya sudah terpasang alat perekam itu di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan. Termasuk laporan mengenai realisasinya. Dengan demikian, setiap desa bisa dengan segera mengajukan pencairan tahap selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengakui, sejumlah desa memang masih kebingungan untuk merealisasikan DD tersebut. Sebab, banyak kades yang mengaku tidak mengetahui penyedia atau perusahaan mana yang menyediakan spesifikasi tersebut.

Untuk itu, saat ini ada di antara desa yang melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan demi memastikan pengadaannya. “Mungkin kalau saya pikir itu ada yang masih tidak tahu harus ke mana, makanya ke kecamatan. Tetapi, kalau kecamatannya yang pegang uang, itu keliru. Harusnya bukan memegang, tetapi mendampingi,” pungkasnya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan penggunaan dana desa (DD) untuk pengadaan CCTV milik Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, yang dipegang oknum pegawai kecamatan semakin menguat. Bahkan, kabarnya tidak hanya satu desa, beberapa desa lainnya di kecamatan yang sama juga terjadi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriadi, sore kemarin. Menurutnya, informasi mengenai beberapa desa yang DD-nya diambil kecamatan disampaikan langsung oleh beberapa pendamping lokal desa (PLD). Namun, dia belum memastikan langsung ke pihak kecamatan.

“Saya juga dengar dari teman-teman di lapangan. Ada beberapa desa memang yang DD-nya di-handle pihak kecamatan. Kalau misalkan itu jelas-jelas uangnya semua dipegang, ya pasti keliru. Karena kan nanti persoalannya dengan realisasi anggaran. Harusnya desa yang transfer langsung ke penyedia. Bukan diwakilkan ke kecamatan,” katanya.

Supriadi tidak bisa menjelaskan secara detail desa mana saja yang anggarannya dipegang pihak kecamatan. Yang jelas, laporan tersebut masih ditindaklanjuti. “Sementara yang saya dengar hanya Kecamatan Sumbersuko. Kalau lainnya tidak ada. Karena memang saya teknisnya tidak tahu bagaimana,” tambahnya.

Menurutnya, realisasi CCTV ditarget beres bulan Juli. Seluruh desa harapannya sudah terpasang alat perekam itu di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan. Termasuk laporan mengenai realisasinya. Dengan demikian, setiap desa bisa dengan segera mengajukan pencairan tahap selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengakui, sejumlah desa memang masih kebingungan untuk merealisasikan DD tersebut. Sebab, banyak kades yang mengaku tidak mengetahui penyedia atau perusahaan mana yang menyediakan spesifikasi tersebut.

Untuk itu, saat ini ada di antara desa yang melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan demi memastikan pengadaannya. “Mungkin kalau saya pikir itu ada yang masih tidak tahu harus ke mana, makanya ke kecamatan. Tetapi, kalau kecamatannya yang pegang uang, itu keliru. Harusnya bukan memegang, tetapi mendampingi,” pungkasnya.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca