alexametrics
23.6 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Satu KK Dapat Satu Hunian Sementara untuk Pengungsi Erupsi Gunung Semeru

Rupanya penyediaan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bukan berdasar rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru. Tetapi, semakin banyak KK dalam satu rumah, semakin banyak pula mereka dapat huntara.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pembahasan grand design serta site plan dalam mewujudkan tempat relokasi yang ideal, smart city yang diharapkan warga terdampak, telah final. Kali ini seluruh relawan maupun non-governmental organization (NGO) bakal segera membangun ribuan huntara. Tak tanggung-tanggung, totalnya ternyata mencapai 1.951 huntara.

Padahal, asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menunjukkan jumlah rumah yang rusak mencapai 1.107 rumah warga. Sebagian besar rumah yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, tersebut terkena awan panas guguran (APG).

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, dua–tiga hari sampai sepekan pascabencana, Pemkab Lumajang terus melakukan asesmen kerugian fasilitas umum macam polindes, gedung sekolah, posyandu, dan tempat ibadah. Termasuk menghitung rumah warga yang rusak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, sekalipun banyak warga yang tinggal di zona merah, tetapi rumah yang terdampak hanya seribu lebih. Sehingga hanya rumah warga yang rusak yang diutamakan. Mereka bakal direlokasi ke tempat yang lebih aman dan dilarang untuk kembali ke rumah yang rusak tersebut.

“Karena mereka masuk zona merah, otomatis mereka harus cari tempat yang namanya relokasi itu. Di tempat relokasi itu dasarnya bukan rumah, tetapi dasarnya KK. Kalau seandainya ada orang yang tinggal dengan mertuanya, berarti dua KK itu. Tetapi, untuk keperluan data, jumlah rumah yang rusak itu dihitung,” katanya.

Sementara, untuk rumah warga yang tidak terdampak tetapi tinggal di zona merah, Pemkab Lumajang hanya memberikan imbauan. Sebab, tidak mungkin pemerintah merelokasi seluruh rumah tersebut. Bakal ada banyak desa yang direlokasi.

“Tidak mungkin, akan banyak desa. Jadi, kalau dulu satu rumah itu dihuni mertua beserta mantunya, sekarang di tempat relokasi mereka dapat sendiri-sendiri. Satu rumah bisa dapat tiga huntara dan huntap kalau ada tiga KK di rumah itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menarget pengerjaan huntara itu bakal selesai dengan waktu yang cukup cepat. “Akan kami prioritaskan yang punya balita, anak-anak, dan lansia. Dalam kurun waktu 1,5 bulan ini bisa kami selesaikan,” pungkasnya.

Pekerjaan Huntara Bertahap per Dusun

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pembahasan grand design serta site plan dalam mewujudkan tempat relokasi yang ideal, smart city yang diharapkan warga terdampak, telah final. Kali ini seluruh relawan maupun non-governmental organization (NGO) bakal segera membangun ribuan huntara. Tak tanggung-tanggung, totalnya ternyata mencapai 1.951 huntara.

Padahal, asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menunjukkan jumlah rumah yang rusak mencapai 1.107 rumah warga. Sebagian besar rumah yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, tersebut terkena awan panas guguran (APG).

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, dua–tiga hari sampai sepekan pascabencana, Pemkab Lumajang terus melakukan asesmen kerugian fasilitas umum macam polindes, gedung sekolah, posyandu, dan tempat ibadah. Termasuk menghitung rumah warga yang rusak.

Menurutnya, sekalipun banyak warga yang tinggal di zona merah, tetapi rumah yang terdampak hanya seribu lebih. Sehingga hanya rumah warga yang rusak yang diutamakan. Mereka bakal direlokasi ke tempat yang lebih aman dan dilarang untuk kembali ke rumah yang rusak tersebut.

“Karena mereka masuk zona merah, otomatis mereka harus cari tempat yang namanya relokasi itu. Di tempat relokasi itu dasarnya bukan rumah, tetapi dasarnya KK. Kalau seandainya ada orang yang tinggal dengan mertuanya, berarti dua KK itu. Tetapi, untuk keperluan data, jumlah rumah yang rusak itu dihitung,” katanya.

Sementara, untuk rumah warga yang tidak terdampak tetapi tinggal di zona merah, Pemkab Lumajang hanya memberikan imbauan. Sebab, tidak mungkin pemerintah merelokasi seluruh rumah tersebut. Bakal ada banyak desa yang direlokasi.

“Tidak mungkin, akan banyak desa. Jadi, kalau dulu satu rumah itu dihuni mertua beserta mantunya, sekarang di tempat relokasi mereka dapat sendiri-sendiri. Satu rumah bisa dapat tiga huntara dan huntap kalau ada tiga KK di rumah itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menarget pengerjaan huntara itu bakal selesai dengan waktu yang cukup cepat. “Akan kami prioritaskan yang punya balita, anak-anak, dan lansia. Dalam kurun waktu 1,5 bulan ini bisa kami selesaikan,” pungkasnya.

Pekerjaan Huntara Bertahap per Dusun

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pembahasan grand design serta site plan dalam mewujudkan tempat relokasi yang ideal, smart city yang diharapkan warga terdampak, telah final. Kali ini seluruh relawan maupun non-governmental organization (NGO) bakal segera membangun ribuan huntara. Tak tanggung-tanggung, totalnya ternyata mencapai 1.951 huntara.

Padahal, asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menunjukkan jumlah rumah yang rusak mencapai 1.107 rumah warga. Sebagian besar rumah yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, tersebut terkena awan panas guguran (APG).

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, dua–tiga hari sampai sepekan pascabencana, Pemkab Lumajang terus melakukan asesmen kerugian fasilitas umum macam polindes, gedung sekolah, posyandu, dan tempat ibadah. Termasuk menghitung rumah warga yang rusak.

Menurutnya, sekalipun banyak warga yang tinggal di zona merah, tetapi rumah yang terdampak hanya seribu lebih. Sehingga hanya rumah warga yang rusak yang diutamakan. Mereka bakal direlokasi ke tempat yang lebih aman dan dilarang untuk kembali ke rumah yang rusak tersebut.

“Karena mereka masuk zona merah, otomatis mereka harus cari tempat yang namanya relokasi itu. Di tempat relokasi itu dasarnya bukan rumah, tetapi dasarnya KK. Kalau seandainya ada orang yang tinggal dengan mertuanya, berarti dua KK itu. Tetapi, untuk keperluan data, jumlah rumah yang rusak itu dihitung,” katanya.

Sementara, untuk rumah warga yang tidak terdampak tetapi tinggal di zona merah, Pemkab Lumajang hanya memberikan imbauan. Sebab, tidak mungkin pemerintah merelokasi seluruh rumah tersebut. Bakal ada banyak desa yang direlokasi.

“Tidak mungkin, akan banyak desa. Jadi, kalau dulu satu rumah itu dihuni mertua beserta mantunya, sekarang di tempat relokasi mereka dapat sendiri-sendiri. Satu rumah bisa dapat tiga huntara dan huntap kalau ada tiga KK di rumah itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menarget pengerjaan huntara itu bakal selesai dengan waktu yang cukup cepat. “Akan kami prioritaskan yang punya balita, anak-anak, dan lansia. Dalam kurun waktu 1,5 bulan ini bisa kami selesaikan,” pungkasnya.

Pekerjaan Huntara Bertahap per Dusun

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/