alexametrics
23 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Pemkab Lumajang Relokasi Hunian Sementara & Tetap Hingga 100 Meter Persegi

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebelum warga terdampak benar-benar mendapat relokasi hunian tetap (huntap), Pemkab Lumajang bakal menyediakan tempat tinggal hunian sementara (huntara). Rencananya letak huntap dan huntara tersebut dijadikan satu lokasi. Sehingga masing-masing rumah memiliki luasan seratus meter persegi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang mendesain ukuran huntara untuk warga terdampak berukuran 4×4 meter persegi seperti huntara di Desa Kaliuling, Kecamatan Pronojiwo. Namun, ukuran tersebut dianggap kurang layak. Sebab, realisasinya tidak memenuhi standar rumah layak.

Kepala DPKP Lumajang Endah Mardiana mengatakan, pihaknya bakal mereplikasi huntara yang dibangun di Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pronojiwo akibat dampak gempa bumi beberapa waktu lalu. Bedanya, letak huntara untuk warga terdampak erupsi ditempatkan menjadi satu lokasi dengan huntap.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Perkiraan kami untuk luasan kawasan hutan 5 hektare itu dapat dibangun sekitar 300 tempat tinggal untuk pengungsi. Nanti per petak itu luasannya sekitar seratus meter persegi, di bagian belakang dibangun huntara, kemudian di bagian depannya dibangun huntap. Jadi, pemkab tidak bangun fasum masjid, sekolah, jaringan air, dan listrik dua kali,” katanya.

Menurut dia, berkaca pada pengalaman penanggulangan bencana gempa bumi beberapa waktu lalu, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 6 juta rupiah per huntara. Karenanya, untuk pembangunan huntara nanti diperkirakan membutuhkan biaya yang tidak selisih jauh. “Tapi dulu itu realisasinya Rp 5,6 juta per huntara,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebelum warga terdampak benar-benar mendapat relokasi hunian tetap (huntap), Pemkab Lumajang bakal menyediakan tempat tinggal hunian sementara (huntara). Rencananya letak huntap dan huntara tersebut dijadikan satu lokasi. Sehingga masing-masing rumah memiliki luasan seratus meter persegi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang mendesain ukuran huntara untuk warga terdampak berukuran 4×4 meter persegi seperti huntara di Desa Kaliuling, Kecamatan Pronojiwo. Namun, ukuran tersebut dianggap kurang layak. Sebab, realisasinya tidak memenuhi standar rumah layak.

Kepala DPKP Lumajang Endah Mardiana mengatakan, pihaknya bakal mereplikasi huntara yang dibangun di Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pronojiwo akibat dampak gempa bumi beberapa waktu lalu. Bedanya, letak huntara untuk warga terdampak erupsi ditempatkan menjadi satu lokasi dengan huntap.

“Perkiraan kami untuk luasan kawasan hutan 5 hektare itu dapat dibangun sekitar 300 tempat tinggal untuk pengungsi. Nanti per petak itu luasannya sekitar seratus meter persegi, di bagian belakang dibangun huntara, kemudian di bagian depannya dibangun huntap. Jadi, pemkab tidak bangun fasum masjid, sekolah, jaringan air, dan listrik dua kali,” katanya.

Menurut dia, berkaca pada pengalaman penanggulangan bencana gempa bumi beberapa waktu lalu, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 6 juta rupiah per huntara. Karenanya, untuk pembangunan huntara nanti diperkirakan membutuhkan biaya yang tidak selisih jauh. “Tapi dulu itu realisasinya Rp 5,6 juta per huntara,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Sebelum warga terdampak benar-benar mendapat relokasi hunian tetap (huntap), Pemkab Lumajang bakal menyediakan tempat tinggal hunian sementara (huntara). Rencananya letak huntap dan huntara tersebut dijadikan satu lokasi. Sehingga masing-masing rumah memiliki luasan seratus meter persegi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang mendesain ukuran huntara untuk warga terdampak berukuran 4×4 meter persegi seperti huntara di Desa Kaliuling, Kecamatan Pronojiwo. Namun, ukuran tersebut dianggap kurang layak. Sebab, realisasinya tidak memenuhi standar rumah layak.

Kepala DPKP Lumajang Endah Mardiana mengatakan, pihaknya bakal mereplikasi huntara yang dibangun di Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pronojiwo akibat dampak gempa bumi beberapa waktu lalu. Bedanya, letak huntara untuk warga terdampak erupsi ditempatkan menjadi satu lokasi dengan huntap.

“Perkiraan kami untuk luasan kawasan hutan 5 hektare itu dapat dibangun sekitar 300 tempat tinggal untuk pengungsi. Nanti per petak itu luasannya sekitar seratus meter persegi, di bagian belakang dibangun huntara, kemudian di bagian depannya dibangun huntap. Jadi, pemkab tidak bangun fasum masjid, sekolah, jaringan air, dan listrik dua kali,” katanya.

Menurut dia, berkaca pada pengalaman penanggulangan bencana gempa bumi beberapa waktu lalu, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 6 juta rupiah per huntara. Karenanya, untuk pembangunan huntara nanti diperkirakan membutuhkan biaya yang tidak selisih jauh. “Tapi dulu itu realisasinya Rp 5,6 juta per huntara,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/