alexametrics
23.5 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Rusuh karena Kades Hadiri Hajatan

Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, kegiatan hajatan memang dibatasi hanya untuk 30 orang saja. Namun, sebagian masyarakat masih belum menerima hal tersebut. Seperti yang terjadi di Ranupane, Senduro. Warga tersulut amarah hingga merusak sejumlah fasilitas umum.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berjalan sepuluh hari. Namun, sosialisasi aturan tersebut masih belum merata di Lumajang. Salah satunya di Desa Ranupane, Senduro. Akibat aturan PPKM darurat tersebut, warga ricuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Informasi yang berhasil dihimpun, kericuhan tersebut dipicu oleh acara hajatan Romo Dukun (tokoh adat setempat, Red). Saat hendak menggelar ritual entas-entas dan pernikahan, sejumlah tenda hajatan dipasang. Namun, kepala desa yang saat itu berada di lokasi tidak memberikan sosialisasi atau imbauan kegiatan hajatan. Padahal, selama PPKM darurat, hajatan hanya bisa diikuti maksimal oleh 30 orang.

Selanjutnya, pihak ForkompimcamSenduro yang menerima informasi tersebut mendatangi rumah tetua adat tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka memberikan imbauan untuk mengurangi jumlah kerumunan orang. Tetua adat sepakat dan patuh untuk mengikuti imbauan tersebut. Acara tetap berlangsung dengan pembatasan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Akan tetapi, tak berselang lama, sejumlah warga tidak menerima. Mereka menganggap kepala desa tidak memberikan imbauan penerapan PPKM darurat. Akibatnya, sejumlah oknum yang tersulut amarah memprotes kepala desa. Mereka menggelar aksi demonstrasi, Senin sore (12/7). Aksi tersebut berakhir ricuh dengan merusak sejumlah fasilitas umum desa.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berjalan sepuluh hari. Namun, sosialisasi aturan tersebut masih belum merata di Lumajang. Salah satunya di Desa Ranupane, Senduro. Akibat aturan PPKM darurat tersebut, warga ricuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Informasi yang berhasil dihimpun, kericuhan tersebut dipicu oleh acara hajatan Romo Dukun (tokoh adat setempat, Red). Saat hendak menggelar ritual entas-entas dan pernikahan, sejumlah tenda hajatan dipasang. Namun, kepala desa yang saat itu berada di lokasi tidak memberikan sosialisasi atau imbauan kegiatan hajatan. Padahal, selama PPKM darurat, hajatan hanya bisa diikuti maksimal oleh 30 orang.

Selanjutnya, pihak ForkompimcamSenduro yang menerima informasi tersebut mendatangi rumah tetua adat tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka memberikan imbauan untuk mengurangi jumlah kerumunan orang. Tetua adat sepakat dan patuh untuk mengikuti imbauan tersebut. Acara tetap berlangsung dengan pembatasan.

Akan tetapi, tak berselang lama, sejumlah warga tidak menerima. Mereka menganggap kepala desa tidak memberikan imbauan penerapan PPKM darurat. Akibatnya, sejumlah oknum yang tersulut amarah memprotes kepala desa. Mereka menggelar aksi demonstrasi, Senin sore (12/7). Aksi tersebut berakhir ricuh dengan merusak sejumlah fasilitas umum desa.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berjalan sepuluh hari. Namun, sosialisasi aturan tersebut masih belum merata di Lumajang. Salah satunya di Desa Ranupane, Senduro. Akibat aturan PPKM darurat tersebut, warga ricuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Informasi yang berhasil dihimpun, kericuhan tersebut dipicu oleh acara hajatan Romo Dukun (tokoh adat setempat, Red). Saat hendak menggelar ritual entas-entas dan pernikahan, sejumlah tenda hajatan dipasang. Namun, kepala desa yang saat itu berada di lokasi tidak memberikan sosialisasi atau imbauan kegiatan hajatan. Padahal, selama PPKM darurat, hajatan hanya bisa diikuti maksimal oleh 30 orang.

Selanjutnya, pihak ForkompimcamSenduro yang menerima informasi tersebut mendatangi rumah tetua adat tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka memberikan imbauan untuk mengurangi jumlah kerumunan orang. Tetua adat sepakat dan patuh untuk mengikuti imbauan tersebut. Acara tetap berlangsung dengan pembatasan.

Akan tetapi, tak berselang lama, sejumlah warga tidak menerima. Mereka menganggap kepala desa tidak memberikan imbauan penerapan PPKM darurat. Akibatnya, sejumlah oknum yang tersulut amarah memprotes kepala desa. Mereka menggelar aksi demonstrasi, Senin sore (12/7). Aksi tersebut berakhir ricuh dengan merusak sejumlah fasilitas umum desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/