alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Penerapan Hukuman Kebiri Terkendala Anggaran

Daerah Belum Membahas, Juklak dan Juknis Belum Turun

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Hukuman Kebiri Kimia mendapat respons positif. Namun, penerapannya tidak bisa serta-merta. Sebab, selain terkendala anggaran daerah yang tersedot untuk penanganan Covid-19, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) masih belum turun.

Kanit PPA Polres Lumajang IPDA Ipdani Isma menyatakan, pembiayaan penerapan PP tersebut dinilai cukup besar. Sehingga hanya beberapa wilayah yang baru menerapkan. Kabupaten Lumajang, menurutnya, masih belum bisa.

Menurutnya, anggaran tersebut menggunakan APBN dan APBD. “Instansi terkait dan pemerintah daerah belum membahas anggaran tersebut,” ucapnya. Sehingga masih tetap menerapkan aturan lama. Sebab, hukuman kebiri diketahuinya membutuhkan dana sebesar Rp 40 juta.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Hukuman Kebiri Kimia mendapat respons positif. Namun, penerapannya tidak bisa serta-merta. Sebab, selain terkendala anggaran daerah yang tersedot untuk penanganan Covid-19, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) masih belum turun.

Kanit PPA Polres Lumajang IPDA Ipdani Isma menyatakan, pembiayaan penerapan PP tersebut dinilai cukup besar. Sehingga hanya beberapa wilayah yang baru menerapkan. Kabupaten Lumajang, menurutnya, masih belum bisa.

Menurutnya, anggaran tersebut menggunakan APBN dan APBD. “Instansi terkait dan pemerintah daerah belum membahas anggaran tersebut,” ucapnya. Sehingga masih tetap menerapkan aturan lama. Sebab, hukuman kebiri diketahuinya membutuhkan dana sebesar Rp 40 juta.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Hukuman Kebiri Kimia mendapat respons positif. Namun, penerapannya tidak bisa serta-merta. Sebab, selain terkendala anggaran daerah yang tersedot untuk penanganan Covid-19, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) masih belum turun.

Kanit PPA Polres Lumajang IPDA Ipdani Isma menyatakan, pembiayaan penerapan PP tersebut dinilai cukup besar. Sehingga hanya beberapa wilayah yang baru menerapkan. Kabupaten Lumajang, menurutnya, masih belum bisa.

Menurutnya, anggaran tersebut menggunakan APBN dan APBD. “Instansi terkait dan pemerintah daerah belum membahas anggaran tersebut,” ucapnya. Sehingga masih tetap menerapkan aturan lama. Sebab, hukuman kebiri diketahuinya membutuhkan dana sebesar Rp 40 juta.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/