alexametrics
32 C
Jember
Thursday, 23 September 2021
spot_imgspot_img

Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lumajang

Lagi-lagi, penataan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan di Pemkab Lumajang. Tidak hanya karena dampak realokasi anggaran yang cupet, tetapi juga penyesuaian dengan regulasi di atasnya. Apakah penataan yang dilakukan empat tahunan ini berdampak pada pelayanan?

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kebijakan Pemkab Lumajang menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja (KSOTK) dengan melihat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memang tergolong terlambat. Namun, karena kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil, akhirnya sebagian OPD perlu dihapus supaya pelaksanaan kinerja tetap maksimal.

Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono menyebutkan, tiga OPD yang dihapus tersebut adalah Dinas Pertanian; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (Disdalduk, KB, dan PP), dan satu lagi adalah Dinas Perdagangan. Semuanya diikutkan dengan OPD lainnya alias dimerger.

Agus meneruskan, misalnya Dinas Pertanian bakal dimerger ke Dinas Ketahanan Pangan. Karenanya, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikutnya, Disdalduk, KB, dan PP. Seluruh program kerja dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Urusan pengendalian penduduk dan kesehatan ini serumpun. Makanya, nanti nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana. Kemudian, urusan perempuan dan anak ini dimasukkan ke Dinas Sosial, sehingga bunyinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,” katanya.

Selanjutnya Dinas Perdagangan, segala urusan dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga bunyi nomenklaturnya menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. “Sebetulnya, kalau urusan nomenklatur, dinas kami masih belum final, karena ini masih usulan yang perlu dibahas nanti bersama DPRD Lumajang,” tambahnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kebijakan Pemkab Lumajang menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja (KSOTK) dengan melihat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memang tergolong terlambat. Namun, karena kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil, akhirnya sebagian OPD perlu dihapus supaya pelaksanaan kinerja tetap maksimal.

Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono menyebutkan, tiga OPD yang dihapus tersebut adalah Dinas Pertanian; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (Disdalduk, KB, dan PP), dan satu lagi adalah Dinas Perdagangan. Semuanya diikutkan dengan OPD lainnya alias dimerger.

Agus meneruskan, misalnya Dinas Pertanian bakal dimerger ke Dinas Ketahanan Pangan. Karenanya, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikutnya, Disdalduk, KB, dan PP. Seluruh program kerja dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

“Urusan pengendalian penduduk dan kesehatan ini serumpun. Makanya, nanti nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana. Kemudian, urusan perempuan dan anak ini dimasukkan ke Dinas Sosial, sehingga bunyinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,” katanya.

Selanjutnya Dinas Perdagangan, segala urusan dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga bunyi nomenklaturnya menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. “Sebetulnya, kalau urusan nomenklatur, dinas kami masih belum final, karena ini masih usulan yang perlu dibahas nanti bersama DPRD Lumajang,” tambahnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kebijakan Pemkab Lumajang menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja (KSOTK) dengan melihat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memang tergolong terlambat. Namun, karena kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil, akhirnya sebagian OPD perlu dihapus supaya pelaksanaan kinerja tetap maksimal.

Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono menyebutkan, tiga OPD yang dihapus tersebut adalah Dinas Pertanian; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (Disdalduk, KB, dan PP), dan satu lagi adalah Dinas Perdagangan. Semuanya diikutkan dengan OPD lainnya alias dimerger.

Agus meneruskan, misalnya Dinas Pertanian bakal dimerger ke Dinas Ketahanan Pangan. Karenanya, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikutnya, Disdalduk, KB, dan PP. Seluruh program kerja dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

“Urusan pengendalian penduduk dan kesehatan ini serumpun. Makanya, nanti nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana. Kemudian, urusan perempuan dan anak ini dimasukkan ke Dinas Sosial, sehingga bunyinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,” katanya.

Selanjutnya Dinas Perdagangan, segala urusan dinas ini bakal diserahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga bunyi nomenklaturnya menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. “Sebetulnya, kalau urusan nomenklatur, dinas kami masih belum final, karena ini masih usulan yang perlu dibahas nanti bersama DPRD Lumajang,” tambahnya.


BERITA TERKINI

Wajib Dibaca