alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Selama Tiga Tahun Menjabat Target Tak Pernah Jebol

Target pajak minerba selama pasangan kepala daerah Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Indah Amperawati menjabat tak pernah tembus. Tahun ini, pemenuhan target itu rupanya tetap mustahil. Sebab, sampai akhir Mei baru tercapai Rp 3,2 miliar.

Mobile_AP_Rectangle 1

GONDORUSO, Radar Semeru – Penentuan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 dari sektor pasir seperti mempertahankan gengsi. Sejak tahun 2019 target itu selalu dipatok tinggi, tetapi realisasinya zonk. Pernah tahun 2020 target itu tiba-tiba diturunkan ketika perubahan anggaran kabupaten (PAK), tetapi tetap saja realisasinya mblendes.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru, perolehan pajak pasir lumayan tinggi terjadi selama dua kali. Pertama di akhir tahun 2019, realisasi pajak saat itu sebesar Rp 10,4 miliar dari target Rp 37 miliar. Lalu di akhir tahun 2021 kemarin, dari target Rp 25 miliar terpenuhi Rp 10,3 miliar. Sedangkan tahun lainnya, anjlok. Paling parah tahun 2020 hanya tercapai Rp 6,8 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Hadi Nurkiswanto mengatakan, beragam upaya yang dilakukan pemkab untuk mendongkrak pendapatan pajak pasir belum terlihat berhasil. Bahkan berulang kali juga turun ke lokasi melakukan penertiban hingga penindakan, tetapi langkah itu bukannya membuat pajak mengalami peningkatan, justru konflik sosial terus bermunculan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Pernah ada demo dari warga tambang yang ilegal. Mereka meminta salah satu pemilik izin tidak beroperasi dengan alat beratnya. Ini bukannya mencarikan jalan tengah, pemilik izin yang sudah mengurus perizinan dan lain sebagainya malah dibiarkan tidak bisa menambang. Sedangkan yang ilegal terkesan dibiarkan,” katanya.

Menurutnya, meskipun terminal induk pasir mulai dibangun serta satgas pertambangan pasir telah dibentuk, keberhasilan mengelola pertambangan belum tampak. Realisasi setiap bulan dari tahun ke tahun tetap sama. Lebih dari lima ratus juta tetapi tidak pernah sampai tembus miliaran dalam sebulan.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati mengatakan, rendahnya realisasi pajak pasir memasuki pertengahan ini disebabkan dua hal. Pertama, akhir tahun kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru hingga muncul moratorium sementara. Kedua, terdapat belasan izin pertambangan yang sudah habis. (son/c2/fid)

- Advertisement -

GONDORUSO, Radar Semeru – Penentuan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 dari sektor pasir seperti mempertahankan gengsi. Sejak tahun 2019 target itu selalu dipatok tinggi, tetapi realisasinya zonk. Pernah tahun 2020 target itu tiba-tiba diturunkan ketika perubahan anggaran kabupaten (PAK), tetapi tetap saja realisasinya mblendes.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru, perolehan pajak pasir lumayan tinggi terjadi selama dua kali. Pertama di akhir tahun 2019, realisasi pajak saat itu sebesar Rp 10,4 miliar dari target Rp 37 miliar. Lalu di akhir tahun 2021 kemarin, dari target Rp 25 miliar terpenuhi Rp 10,3 miliar. Sedangkan tahun lainnya, anjlok. Paling parah tahun 2020 hanya tercapai Rp 6,8 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Hadi Nurkiswanto mengatakan, beragam upaya yang dilakukan pemkab untuk mendongkrak pendapatan pajak pasir belum terlihat berhasil. Bahkan berulang kali juga turun ke lokasi melakukan penertiban hingga penindakan, tetapi langkah itu bukannya membuat pajak mengalami peningkatan, justru konflik sosial terus bermunculan.

“Pernah ada demo dari warga tambang yang ilegal. Mereka meminta salah satu pemilik izin tidak beroperasi dengan alat beratnya. Ini bukannya mencarikan jalan tengah, pemilik izin yang sudah mengurus perizinan dan lain sebagainya malah dibiarkan tidak bisa menambang. Sedangkan yang ilegal terkesan dibiarkan,” katanya.

Menurutnya, meskipun terminal induk pasir mulai dibangun serta satgas pertambangan pasir telah dibentuk, keberhasilan mengelola pertambangan belum tampak. Realisasi setiap bulan dari tahun ke tahun tetap sama. Lebih dari lima ratus juta tetapi tidak pernah sampai tembus miliaran dalam sebulan.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati mengatakan, rendahnya realisasi pajak pasir memasuki pertengahan ini disebabkan dua hal. Pertama, akhir tahun kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru hingga muncul moratorium sementara. Kedua, terdapat belasan izin pertambangan yang sudah habis. (son/c2/fid)

GONDORUSO, Radar Semeru – Penentuan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 dari sektor pasir seperti mempertahankan gengsi. Sejak tahun 2019 target itu selalu dipatok tinggi, tetapi realisasinya zonk. Pernah tahun 2020 target itu tiba-tiba diturunkan ketika perubahan anggaran kabupaten (PAK), tetapi tetap saja realisasinya mblendes.

Catatan Jawa Pos Radar Semeru, perolehan pajak pasir lumayan tinggi terjadi selama dua kali. Pertama di akhir tahun 2019, realisasi pajak saat itu sebesar Rp 10,4 miliar dari target Rp 37 miliar. Lalu di akhir tahun 2021 kemarin, dari target Rp 25 miliar terpenuhi Rp 10,3 miliar. Sedangkan tahun lainnya, anjlok. Paling parah tahun 2020 hanya tercapai Rp 6,8 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Hadi Nurkiswanto mengatakan, beragam upaya yang dilakukan pemkab untuk mendongkrak pendapatan pajak pasir belum terlihat berhasil. Bahkan berulang kali juga turun ke lokasi melakukan penertiban hingga penindakan, tetapi langkah itu bukannya membuat pajak mengalami peningkatan, justru konflik sosial terus bermunculan.

“Pernah ada demo dari warga tambang yang ilegal. Mereka meminta salah satu pemilik izin tidak beroperasi dengan alat beratnya. Ini bukannya mencarikan jalan tengah, pemilik izin yang sudah mengurus perizinan dan lain sebagainya malah dibiarkan tidak bisa menambang. Sedangkan yang ilegal terkesan dibiarkan,” katanya.

Menurutnya, meskipun terminal induk pasir mulai dibangun serta satgas pertambangan pasir telah dibentuk, keberhasilan mengelola pertambangan belum tampak. Realisasi setiap bulan dari tahun ke tahun tetap sama. Lebih dari lima ratus juta tetapi tidak pernah sampai tembus miliaran dalam sebulan.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati mengatakan, rendahnya realisasi pajak pasir memasuki pertengahan ini disebabkan dua hal. Pertama, akhir tahun kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru hingga muncul moratorium sementara. Kedua, terdapat belasan izin pertambangan yang sudah habis. (son/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/