alexametrics
27.3 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Penerapan Peraturan Pengarustamaan Gender di Lumajang

Komposisi perempuan dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Lumajang memang tidak banyak-banyak amat. Padahal, kesetaraan gender menjadi salah satu misi tak tertulis bupati dan wabup dalam pembangunan Lumajang.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Semakin tinggi jabatan publik, maka semakin berkurang keterwakilan perempuan di posisi tersebut. Hal itu diungkap saat rapat paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD Lumajang. Ketidakseimbangan itu menunjukkan misi bupati layak untuk dievaluasi dan diperbaiki.

Baca Juga : Kepung Gedung Dewan, Ini Empat Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lumajang

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, setidaknya dari 31 pejabat eselon II B, 7 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sementara, sisanya diisi oleh laki-laki. Pun jumlah eselon III didominasi laki-laki yang mencapai 137 orang. Lalu, perempuan hanya berjumlah 39 orang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik maupun pemerintahan harus terpenuhi. Sebab, perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Karena itu, penempatan perempuan harus proporsional terlibat dalam menjalankan jabatan publik.

“Indeks kesetaraan gender di Lumajang menjadi persoalan yang mulai diperhatikan. Apalagi belakangan ini Pemkab Lumajang bersama kami yang ada di DPRD berkomitmen dengan menerbitkan Perda Pengarustamaan Gender. Di dalamnya ada azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan nondiskriminatif,” katanya.

Menurutnya, memang ada sejumlah jabatan strategis yang telah terisi perempuan. Bahkan, perannya pun cukup sentral dalam pembangunan daerah. Ada juga yang bergerak di wilayah kemanusiaan, perpajakan, dan pariwisata. Namun, komposisi perempuan lemah di bidang lainnya. Sebut saja komposisi camat dan lurah.

“Apakah minimnya keterwakilan perempuan ini karena syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak dimungkinkan promosi naik jabatan. Atau, karena kesadaran perempuan yang lemah. Ini harus dievaluasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan pegawai sampai saat ini belum mengacu pada pengarustamaan gender. Sebab, memang jumlah pegawai antara laki-laki dengan perempuan masih seimbang.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Semakin tinggi jabatan publik, maka semakin berkurang keterwakilan perempuan di posisi tersebut. Hal itu diungkap saat rapat paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD Lumajang. Ketidakseimbangan itu menunjukkan misi bupati layak untuk dievaluasi dan diperbaiki.

Baca Juga : Kepung Gedung Dewan, Ini Empat Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lumajang

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, setidaknya dari 31 pejabat eselon II B, 7 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sementara, sisanya diisi oleh laki-laki. Pun jumlah eselon III didominasi laki-laki yang mencapai 137 orang. Lalu, perempuan hanya berjumlah 39 orang.

Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik maupun pemerintahan harus terpenuhi. Sebab, perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Karena itu, penempatan perempuan harus proporsional terlibat dalam menjalankan jabatan publik.

“Indeks kesetaraan gender di Lumajang menjadi persoalan yang mulai diperhatikan. Apalagi belakangan ini Pemkab Lumajang bersama kami yang ada di DPRD berkomitmen dengan menerbitkan Perda Pengarustamaan Gender. Di dalamnya ada azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan nondiskriminatif,” katanya.

Menurutnya, memang ada sejumlah jabatan strategis yang telah terisi perempuan. Bahkan, perannya pun cukup sentral dalam pembangunan daerah. Ada juga yang bergerak di wilayah kemanusiaan, perpajakan, dan pariwisata. Namun, komposisi perempuan lemah di bidang lainnya. Sebut saja komposisi camat dan lurah.

“Apakah minimnya keterwakilan perempuan ini karena syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak dimungkinkan promosi naik jabatan. Atau, karena kesadaran perempuan yang lemah. Ini harus dievaluasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan pegawai sampai saat ini belum mengacu pada pengarustamaan gender. Sebab, memang jumlah pegawai antara laki-laki dengan perempuan masih seimbang.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Semakin tinggi jabatan publik, maka semakin berkurang keterwakilan perempuan di posisi tersebut. Hal itu diungkap saat rapat paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD Lumajang. Ketidakseimbangan itu menunjukkan misi bupati layak untuk dievaluasi dan diperbaiki.

Baca Juga : Kepung Gedung Dewan, Ini Empat Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lumajang

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, setidaknya dari 31 pejabat eselon II B, 7 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sementara, sisanya diisi oleh laki-laki. Pun jumlah eselon III didominasi laki-laki yang mencapai 137 orang. Lalu, perempuan hanya berjumlah 39 orang.

Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik maupun pemerintahan harus terpenuhi. Sebab, perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Karena itu, penempatan perempuan harus proporsional terlibat dalam menjalankan jabatan publik.

“Indeks kesetaraan gender di Lumajang menjadi persoalan yang mulai diperhatikan. Apalagi belakangan ini Pemkab Lumajang bersama kami yang ada di DPRD berkomitmen dengan menerbitkan Perda Pengarustamaan Gender. Di dalamnya ada azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan nondiskriminatif,” katanya.

Menurutnya, memang ada sejumlah jabatan strategis yang telah terisi perempuan. Bahkan, perannya pun cukup sentral dalam pembangunan daerah. Ada juga yang bergerak di wilayah kemanusiaan, perpajakan, dan pariwisata. Namun, komposisi perempuan lemah di bidang lainnya. Sebut saja komposisi camat dan lurah.

“Apakah minimnya keterwakilan perempuan ini karena syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak dimungkinkan promosi naik jabatan. Atau, karena kesadaran perempuan yang lemah. Ini harus dievaluasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan pegawai sampai saat ini belum mengacu pada pengarustamaan gender. Sebab, memang jumlah pegawai antara laki-laki dengan perempuan masih seimbang.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/