alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Spesifikasi CCTV Diseragamkan

Disebut Hanya Dimiliki Dua Penyedia Bersaudara

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.IDSorotan sejumlah fraksi terhadap pengadaan CCTV dalam pandangan umum (PU), kemarin, direspons Pemkab Lumajang. Saat ini untuk mewujudkan daerah yang kondusif perlu sinergi dan dukungan banyak pihak. Termasuk dukungan dana desa (DD) seluruh desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, pelimpahan pemenuhan janji ke desa itu tidak hanya meminta sebagian anggarannya saja. Bahkan, spesifikasinya ditentukan langsung oleh Pemkab Lumajang secara detail. Sampai ketersediaannya disebut-sebut hanya dimiliki oleh dua perusahaan saja se-Indonesia.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, program pembangunan yang ada di desa memang harus selaras dengan program pembangunan yang ada di kabupaten. Sehingga, keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan daerah yang aman perlu didukung desa.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Masa-masa korona ini, pembangunan fisik itu terbatas. Kalau misalkan untuk peningkatan infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi, sementara tidak diperbolehkan. Nah ini, ini kan untuk menjaga keamanan itu kami breakdown, muncul perlu dilakukan pengadaan CCTV,” jelasnya.

Menurutnya, pengaturan penyeragaman spesifikasi CCTV itu memang disamakan dengan CCTV yang tersedia di Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang. Tujuannya, ketika dilakukan integrasi, semua sistem bisa mendukung. Sebab, selain ditempatkan di Dishub, rencananya juga bakal ditempatkan di Pemkab Lumajang dan kepolisian.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.IDSorotan sejumlah fraksi terhadap pengadaan CCTV dalam pandangan umum (PU), kemarin, direspons Pemkab Lumajang. Saat ini untuk mewujudkan daerah yang kondusif perlu sinergi dan dukungan banyak pihak. Termasuk dukungan dana desa (DD) seluruh desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, pelimpahan pemenuhan janji ke desa itu tidak hanya meminta sebagian anggarannya saja. Bahkan, spesifikasinya ditentukan langsung oleh Pemkab Lumajang secara detail. Sampai ketersediaannya disebut-sebut hanya dimiliki oleh dua perusahaan saja se-Indonesia.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, program pembangunan yang ada di desa memang harus selaras dengan program pembangunan yang ada di kabupaten. Sehingga, keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan daerah yang aman perlu didukung desa.

“Masa-masa korona ini, pembangunan fisik itu terbatas. Kalau misalkan untuk peningkatan infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi, sementara tidak diperbolehkan. Nah ini, ini kan untuk menjaga keamanan itu kami breakdown, muncul perlu dilakukan pengadaan CCTV,” jelasnya.

Menurutnya, pengaturan penyeragaman spesifikasi CCTV itu memang disamakan dengan CCTV yang tersedia di Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang. Tujuannya, ketika dilakukan integrasi, semua sistem bisa mendukung. Sebab, selain ditempatkan di Dishub, rencananya juga bakal ditempatkan di Pemkab Lumajang dan kepolisian.

LUMAJANG, RADARJEMBER.IDSorotan sejumlah fraksi terhadap pengadaan CCTV dalam pandangan umum (PU), kemarin, direspons Pemkab Lumajang. Saat ini untuk mewujudkan daerah yang kondusif perlu sinergi dan dukungan banyak pihak. Termasuk dukungan dana desa (DD) seluruh desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, pelimpahan pemenuhan janji ke desa itu tidak hanya meminta sebagian anggarannya saja. Bahkan, spesifikasinya ditentukan langsung oleh Pemkab Lumajang secara detail. Sampai ketersediaannya disebut-sebut hanya dimiliki oleh dua perusahaan saja se-Indonesia.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, program pembangunan yang ada di desa memang harus selaras dengan program pembangunan yang ada di kabupaten. Sehingga, keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan daerah yang aman perlu didukung desa.

“Masa-masa korona ini, pembangunan fisik itu terbatas. Kalau misalkan untuk peningkatan infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi, sementara tidak diperbolehkan. Nah ini, ini kan untuk menjaga keamanan itu kami breakdown, muncul perlu dilakukan pengadaan CCTV,” jelasnya.

Menurutnya, pengaturan penyeragaman spesifikasi CCTV itu memang disamakan dengan CCTV yang tersedia di Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang. Tujuannya, ketika dilakukan integrasi, semua sistem bisa mendukung. Sebab, selain ditempatkan di Dishub, rencananya juga bakal ditempatkan di Pemkab Lumajang dan kepolisian.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/