alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Carikan Solusi Penambang Ilegal

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Eksploitasi pasir tidak hanya dilakukan oleh penambang-penambang yang mengantongi izin saja. Penambang manual yang mengeruk kekayaan pasir juga cukup banyak. Sehingga perlu dicarikan solusi supaya semuanya bisa terakomodir. Tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Advokat Basuki Rahmad mengatakan, seharusnya jalur tambang pasir dibangun sebelum tata niaga pasir berjalan. Tetapi saat ini sudah terlanjur. Butuh penindakan tegas supaya pihak-pihak yang berkaitan bisa saling menguntungkan. Bukan penambang saja, namun pemerintah dan masyarakat juga diuntungkan.

Sofyanto Ketua APRI menjelaskan, setelah pembangunan jalur tambang selesai, harapannya pemerintah melakukan penindakan tegas. Sebab, dalam sehari aktivitas pertambangan pasir bisa tembus 2 ribu truk armada pasir. Apalagi ketika proyek nasional mulai berjalan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Sekarang supaya jalan permukiman tidak semakin parah, mohon batasi muatan pasir agar tidak terlalu penuh. Sehingga rusaknya tidak makin parah,” jelasnya. Lebih lanjut, mengenai banyaknya penambang ilegal yang masih beroperasi, harapannya pemerintah mencarikan solusi supaya tata kelola pasir bisa berjalan dengan baik.

Ketua Komisi B DRPD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, kalau semua bisa taat hukum, dirinya yakin semua persoalan bisa diselesaikan. Tetapi kondisi riil dilapangan hari ini tidak bisa saklek semacam itu, masih banyak warga setempat yang belum mendapat legalitas dari kegiatan usaha mereka.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Eksploitasi pasir tidak hanya dilakukan oleh penambang-penambang yang mengantongi izin saja. Penambang manual yang mengeruk kekayaan pasir juga cukup banyak. Sehingga perlu dicarikan solusi supaya semuanya bisa terakomodir. Tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Advokat Basuki Rahmad mengatakan, seharusnya jalur tambang pasir dibangun sebelum tata niaga pasir berjalan. Tetapi saat ini sudah terlanjur. Butuh penindakan tegas supaya pihak-pihak yang berkaitan bisa saling menguntungkan. Bukan penambang saja, namun pemerintah dan masyarakat juga diuntungkan.

Sofyanto Ketua APRI menjelaskan, setelah pembangunan jalur tambang selesai, harapannya pemerintah melakukan penindakan tegas. Sebab, dalam sehari aktivitas pertambangan pasir bisa tembus 2 ribu truk armada pasir. Apalagi ketika proyek nasional mulai berjalan.

“Sekarang supaya jalan permukiman tidak semakin parah, mohon batasi muatan pasir agar tidak terlalu penuh. Sehingga rusaknya tidak makin parah,” jelasnya. Lebih lanjut, mengenai banyaknya penambang ilegal yang masih beroperasi, harapannya pemerintah mencarikan solusi supaya tata kelola pasir bisa berjalan dengan baik.

Ketua Komisi B DRPD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, kalau semua bisa taat hukum, dirinya yakin semua persoalan bisa diselesaikan. Tetapi kondisi riil dilapangan hari ini tidak bisa saklek semacam itu, masih banyak warga setempat yang belum mendapat legalitas dari kegiatan usaha mereka.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Eksploitasi pasir tidak hanya dilakukan oleh penambang-penambang yang mengantongi izin saja. Penambang manual yang mengeruk kekayaan pasir juga cukup banyak. Sehingga perlu dicarikan solusi supaya semuanya bisa terakomodir. Tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Advokat Basuki Rahmad mengatakan, seharusnya jalur tambang pasir dibangun sebelum tata niaga pasir berjalan. Tetapi saat ini sudah terlanjur. Butuh penindakan tegas supaya pihak-pihak yang berkaitan bisa saling menguntungkan. Bukan penambang saja, namun pemerintah dan masyarakat juga diuntungkan.

Sofyanto Ketua APRI menjelaskan, setelah pembangunan jalur tambang selesai, harapannya pemerintah melakukan penindakan tegas. Sebab, dalam sehari aktivitas pertambangan pasir bisa tembus 2 ribu truk armada pasir. Apalagi ketika proyek nasional mulai berjalan.

“Sekarang supaya jalan permukiman tidak semakin parah, mohon batasi muatan pasir agar tidak terlalu penuh. Sehingga rusaknya tidak makin parah,” jelasnya. Lebih lanjut, mengenai banyaknya penambang ilegal yang masih beroperasi, harapannya pemerintah mencarikan solusi supaya tata kelola pasir bisa berjalan dengan baik.

Ketua Komisi B DRPD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, kalau semua bisa taat hukum, dirinya yakin semua persoalan bisa diselesaikan. Tetapi kondisi riil dilapangan hari ini tidak bisa saklek semacam itu, masih banyak warga setempat yang belum mendapat legalitas dari kegiatan usaha mereka.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/