alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

6.953 Tenaga Honorer Terancam Menganggur

Mobile_AP_Rectangle 1

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Kebijakan penghapusan jenis kepegawaian selain ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 berpotensi menimbulkan ribuan orang pengangguran baru. Pasalnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang merupakan tenaga honorer.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, catatan terakhir jumlah tenaga honorer sebanyak 6.953 orang. Perinciannya, 3.062 orang di antaranya merupakan guru honorer dan 730 tenaga kesehatan, sisanya mereka tenaga honorer yang bekerja di instansi tingkat kecamatan hingga OPD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menandatangani surat edaran (SE) tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Isinya berupa larangan mengangkat pegawai tenaga honorer baru serta bakal menghapus jenis kepegawaian tenaga honorer. “Sementara kami masih akan menyusun langkah strategis bersama Bapedda untuk menghindari adanya ledakan pengangguran di Lumajang jika peraturan itu benar-benar diterapkan,” katanya.

- Advertisement -

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Kebijakan penghapusan jenis kepegawaian selain ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 berpotensi menimbulkan ribuan orang pengangguran baru. Pasalnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang merupakan tenaga honorer.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, catatan terakhir jumlah tenaga honorer sebanyak 6.953 orang. Perinciannya, 3.062 orang di antaranya merupakan guru honorer dan 730 tenaga kesehatan, sisanya mereka tenaga honorer yang bekerja di instansi tingkat kecamatan hingga OPD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menandatangani surat edaran (SE) tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Isinya berupa larangan mengangkat pegawai tenaga honorer baru serta bakal menghapus jenis kepegawaian tenaga honorer. “Sementara kami masih akan menyusun langkah strategis bersama Bapedda untuk menghindari adanya ledakan pengangguran di Lumajang jika peraturan itu benar-benar diterapkan,” katanya.

TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Kebijakan penghapusan jenis kepegawaian selain ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 berpotensi menimbulkan ribuan orang pengangguran baru. Pasalnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang merupakan tenaga honorer.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, catatan terakhir jumlah tenaga honorer sebanyak 6.953 orang. Perinciannya, 3.062 orang di antaranya merupakan guru honorer dan 730 tenaga kesehatan, sisanya mereka tenaga honorer yang bekerja di instansi tingkat kecamatan hingga OPD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menandatangani surat edaran (SE) tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Isinya berupa larangan mengangkat pegawai tenaga honorer baru serta bakal menghapus jenis kepegawaian tenaga honorer. “Sementara kami masih akan menyusun langkah strategis bersama Bapedda untuk menghindari adanya ledakan pengangguran di Lumajang jika peraturan itu benar-benar diterapkan,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/