180 Jabatan Perangkat Desa Belum Terisi

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

Selain urusan desa, DPRD Lumajang juga memberikan catatan strategis dan rekomendasi kepada semua instansi Pemkab Lumajang. Temuan serta catatan itu tertuju satu per satu OPD. Namun, dari sekian banyaknya catatan strategis dan rekomendasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang yang paling mendapat catatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, penyampaian catatan strategis dan rekomendasi ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus kemitraan yang sudah terbangun dengan baik. Harapannya, Pemkab Lumajang dapat melakukan introspeksi dalam pelayanan.

“Ini bukan sekadar rutinitas belaka. Namun, ini merupakan hasil dari fungsi pengawasan kami. Makanya, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bupati tahun anggaran 2021 kami koreksi dan kami beri masukan. Kami ini kan mitra, kami harus juga membantu pemerintah menyelesaikan masalah daerah,” pungkasnya. (son/c2/fid)

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

Selain urusan desa, DPRD Lumajang juga memberikan catatan strategis dan rekomendasi kepada semua instansi Pemkab Lumajang. Temuan serta catatan itu tertuju satu per satu OPD. Namun, dari sekian banyaknya catatan strategis dan rekomendasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang yang paling mendapat catatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, penyampaian catatan strategis dan rekomendasi ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus kemitraan yang sudah terbangun dengan baik. Harapannya, Pemkab Lumajang dapat melakukan introspeksi dalam pelayanan.

“Ini bukan sekadar rutinitas belaka. Namun, ini merupakan hasil dari fungsi pengawasan kami. Makanya, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bupati tahun anggaran 2021 kami koreksi dan kami beri masukan. Kami ini kan mitra, kami harus juga membantu pemerintah menyelesaikan masalah daerah,” pungkasnya. (son/c2/fid)

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

Selain urusan desa, DPRD Lumajang juga memberikan catatan strategis dan rekomendasi kepada semua instansi Pemkab Lumajang. Temuan serta catatan itu tertuju satu per satu OPD. Namun, dari sekian banyaknya catatan strategis dan rekomendasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang yang paling mendapat catatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin mengatakan, penyampaian catatan strategis dan rekomendasi ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus kemitraan yang sudah terbangun dengan baik. Harapannya, Pemkab Lumajang dapat melakukan introspeksi dalam pelayanan.

“Ini bukan sekadar rutinitas belaka. Namun, ini merupakan hasil dari fungsi pengawasan kami. Makanya, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bupati tahun anggaran 2021 kami koreksi dan kami beri masukan. Kami ini kan mitra, kami harus juga membantu pemerintah menyelesaikan masalah daerah,” pungkasnya. (son/c2/fid)