alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

180 Jabatan Perangkat Desa Belum Terisi

Dinilai Pengaruhi Kinerja hingga Pelayanan Publik

Mobile_AP_Rectangle 1

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

- Advertisement -

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

WONOREJO, Radar Semeru – Peningkatan status kategori desa berkembang ke desa maju maupun desa maju ke desa mandiri merupakan capaian yang harus diapresiasi. Namun, dalam rapat paripurna, Jumat (08/04) malam lalu, DPRD Lumajang mencatat sejumlah temuan penting. Terutama kosongnya 180 jabatan perangkat desa di 198 desa.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, banyaknya jabatan perangkat desa menghambat kinerja pemerintah desa. Setiap perangkat akan merangkap jabatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Otomatis, kondisi itu secara tidak langsung dapat mengganggu pelayanan publik.

“Benar, desa mandiri ada 10 desa, desa maju ada 67 desa, dan desa berkembang ada 121 desa. Namun, bukan berarti persoalan desa sudah selesai. Apalagi banyaknya jabatan perangkat yang kosong itu akan menjadi persoalan mendasar. Dampaknya, kinerja tidak maksimal, pelayanan mendasar sulit terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai urusan administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan, baik soal ADD, DD, maupun BKK, banyak yang terlambat. Sehingga berdampak pada pencarian DD tahap selanjutnya. Persoalan-persoalan ini merupakan dampak turunan akibat banyaknya jabatan yang masih kosong.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/