alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Target Besar Operasional ala Kadarnya

Sebagai sumber pendapatan daerah terbesar, pajak pasir selalu jadi andalan. Dari tahun ke tahun mesti ada inovasi dan perubahan pola. Lalu, bagaimana jika target ditingkatkan, tetapi biaya operasional dikurangi?

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dalam dua dekade terakhir, pendapatan pajak pasir menjadi lumbung terbesar pendapatan daerah bagi Lumajang. Sebab, gelontoran material Gunung Semeru tidak perlu diorder. Pemerintah hanya mengatur perizinan dan pemungutan pajak.

Dari tahun ke tahun, perubahan pola pungutan dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan selalu dilakukan. Sehingga targetnya selalu dinaikkan. Terbesar, targetnya mencapai Rp 37 miliar. Diimbangi dengan sejumlah terobosan.

Memasuki tahun 2020 pada dua tahun pemerintahan Thoriq-Indah hasilnya mulai dispekulasikan. Sehingga muncul rencana pembangunan terminal pasir, mengembalikan lintasan armada truk ke jalur khusus, menempatkan petugas di mulut tambang, hingga mencabut moratorium pertambangan pasir.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, sampai akhir tahun lalu, perencanaan itu sebagian tidak maksimal. Bahkan ada yang gagal. Sebab, banyak anggaran yang dikepras, semua di-refocusing untuk penanganan korona. Lebih ngenesnya lagi, capaiannya hancur, sekalipun target sudah dikurangi puluhan miliar. Hanya tercapai Rp 6,8 miliar dari target Rp 13 miliar.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati menjelaskan, tahun ini target pajak pasir kembali ditambah sekalipun anggaran operasional sebetulnya berkurang. Dirinya yakin target itu tetap bisa tercapai. Banyak cara yang sedang dipersiapkan. “Kurang lebih Rp 25 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, dana operasional penagihan BPRD Lumajang memang tengah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang sudah ditetapkan. Sekali lagi, ini merupakan imbas dari penanganan korona. “Mohon maaf, itu adalah kebijakan pemerintah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno mengkhawatirkan kinerja petugas penagihan tidak maksimal. Sebab, dana operasional dikurangi. Dampaknya, petugas semakin tak serius ambil setoran. “Bagaikan bertarung dan bertempur keras, tapi pakai senjata ala kadarnya. Hasilnya ya begitu-begitu saja. Kadang kalah,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dalam dua dekade terakhir, pendapatan pajak pasir menjadi lumbung terbesar pendapatan daerah bagi Lumajang. Sebab, gelontoran material Gunung Semeru tidak perlu diorder. Pemerintah hanya mengatur perizinan dan pemungutan pajak.

Dari tahun ke tahun, perubahan pola pungutan dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan selalu dilakukan. Sehingga targetnya selalu dinaikkan. Terbesar, targetnya mencapai Rp 37 miliar. Diimbangi dengan sejumlah terobosan.

Memasuki tahun 2020 pada dua tahun pemerintahan Thoriq-Indah hasilnya mulai dispekulasikan. Sehingga muncul rencana pembangunan terminal pasir, mengembalikan lintasan armada truk ke jalur khusus, menempatkan petugas di mulut tambang, hingga mencabut moratorium pertambangan pasir.

Namun, sampai akhir tahun lalu, perencanaan itu sebagian tidak maksimal. Bahkan ada yang gagal. Sebab, banyak anggaran yang dikepras, semua di-refocusing untuk penanganan korona. Lebih ngenesnya lagi, capaiannya hancur, sekalipun target sudah dikurangi puluhan miliar. Hanya tercapai Rp 6,8 miliar dari target Rp 13 miliar.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati menjelaskan, tahun ini target pajak pasir kembali ditambah sekalipun anggaran operasional sebetulnya berkurang. Dirinya yakin target itu tetap bisa tercapai. Banyak cara yang sedang dipersiapkan. “Kurang lebih Rp 25 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, dana operasional penagihan BPRD Lumajang memang tengah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang sudah ditetapkan. Sekali lagi, ini merupakan imbas dari penanganan korona. “Mohon maaf, itu adalah kebijakan pemerintah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno mengkhawatirkan kinerja petugas penagihan tidak maksimal. Sebab, dana operasional dikurangi. Dampaknya, petugas semakin tak serius ambil setoran. “Bagaikan bertarung dan bertempur keras, tapi pakai senjata ala kadarnya. Hasilnya ya begitu-begitu saja. Kadang kalah,” pungkasnya.

 

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dalam dua dekade terakhir, pendapatan pajak pasir menjadi lumbung terbesar pendapatan daerah bagi Lumajang. Sebab, gelontoran material Gunung Semeru tidak perlu diorder. Pemerintah hanya mengatur perizinan dan pemungutan pajak.

Dari tahun ke tahun, perubahan pola pungutan dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan selalu dilakukan. Sehingga targetnya selalu dinaikkan. Terbesar, targetnya mencapai Rp 37 miliar. Diimbangi dengan sejumlah terobosan.

Memasuki tahun 2020 pada dua tahun pemerintahan Thoriq-Indah hasilnya mulai dispekulasikan. Sehingga muncul rencana pembangunan terminal pasir, mengembalikan lintasan armada truk ke jalur khusus, menempatkan petugas di mulut tambang, hingga mencabut moratorium pertambangan pasir.

Namun, sampai akhir tahun lalu, perencanaan itu sebagian tidak maksimal. Bahkan ada yang gagal. Sebab, banyak anggaran yang dikepras, semua di-refocusing untuk penanganan korona. Lebih ngenesnya lagi, capaiannya hancur, sekalipun target sudah dikurangi puluhan miliar. Hanya tercapai Rp 6,8 miliar dari target Rp 13 miliar.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati menjelaskan, tahun ini target pajak pasir kembali ditambah sekalipun anggaran operasional sebetulnya berkurang. Dirinya yakin target itu tetap bisa tercapai. Banyak cara yang sedang dipersiapkan. “Kurang lebih Rp 25 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, dana operasional penagihan BPRD Lumajang memang tengah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang sudah ditetapkan. Sekali lagi, ini merupakan imbas dari penanganan korona. “Mohon maaf, itu adalah kebijakan pemerintah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno mengkhawatirkan kinerja petugas penagihan tidak maksimal. Sebab, dana operasional dikurangi. Dampaknya, petugas semakin tak serius ambil setoran. “Bagaikan bertarung dan bertempur keras, tapi pakai senjata ala kadarnya. Hasilnya ya begitu-begitu saja. Kadang kalah,” pungkasnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca