alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Konflik Sengketa Lahan Sekolah dengan Ahli Waris di Lumajang

Sengketa tanah di SDN Jatimulyo 01 Kecamatan Kunir tak kunjung menemukan titik terang. Akibatnya, proses pembelajaran ratusan murid terpaksa menumpang di sekolah lainnya. Tahun depan, giliran sekolah mana, ya, yang akan sengketa?

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengamanan aset gedung sekolah rupanya menjadi perhatian serius banyak pihak. Termasuk DPRD Lumajang. Sebab, sampai saat ini tidak semua gedung SDN maupun SMPN bersertifikat milik Pemkab Lumajang. Akibatnya, gedung sekolah tersebut rawan disengketakan dan dikuasai orang lain.

SDN Jatimulyo 01 salah satunya. Belakangan ini, keluarga yang mengaku memiliki lahan yang terdapat bangunan gedung sekolah itu menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang. Hasilnya, mereka memenangkan. Bahkan, mereka terus melanjutkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, putusannya juga memenangkan sengketa lahan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, sudah berulang kali pihaknya mengingatkan Pemkab Lumajang untuk segera melakukan pendataan dan pengamanan aset. Terutama aset-aset yang digunakan lembaga pendidikan. Sebab, sekolah sebagai tempat belajar harus terjamin keamanan dan kenyamanannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Contohnya yang di Jatimulyo ini. Saya sempat mengumpulkan kedua belah pihak. Antara keluarga Maiyeh dengan Dinas Pendidikan Lumajang, tetapi hasilnya nihil. Sekarang sekolah itu masih ditutup oleh keluarga Maiyeh dan ratusan murid pindah tempat belajar ke sekolah lainnya,” katanya.

Menurut dia, tidak sekali dua kali Pemkab Lumajang kalah dalam mempertahankan gedung sekolah. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mengganti kerugian bagi para pemilik lahan. Harapannya, permasalahan itu tidak terjadi kembali. Instansi terkait perlu segera melakukan sertifikasi lahan gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Lumajang Agus Salim mengatakan, jumlah gedung sekolah yang bersertifikat lebih banyak ketimbang yang tidak bersertifikat. Bahkan, setiap tahun pihaknya terus menganggarkan pengamanan aset supaya tidak rawan disengketakan orang lain.

“Kami terus berproses, kebanyakan itu yang menggugat adalah keturunan-keturunan yang kesekian kalinya. Setiap tahun kami mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengamanan itu. Karena kami ingin proses belajar mengajar seluruh murid tenang dan tidak terganggu dengan hal-hal seperti sengketa,” pungkasnya.

 

Mediasi Pembukaan Sekolah Buntu

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengamanan aset gedung sekolah rupanya menjadi perhatian serius banyak pihak. Termasuk DPRD Lumajang. Sebab, sampai saat ini tidak semua gedung SDN maupun SMPN bersertifikat milik Pemkab Lumajang. Akibatnya, gedung sekolah tersebut rawan disengketakan dan dikuasai orang lain.

SDN Jatimulyo 01 salah satunya. Belakangan ini, keluarga yang mengaku memiliki lahan yang terdapat bangunan gedung sekolah itu menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang. Hasilnya, mereka memenangkan. Bahkan, mereka terus melanjutkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, putusannya juga memenangkan sengketa lahan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, sudah berulang kali pihaknya mengingatkan Pemkab Lumajang untuk segera melakukan pendataan dan pengamanan aset. Terutama aset-aset yang digunakan lembaga pendidikan. Sebab, sekolah sebagai tempat belajar harus terjamin keamanan dan kenyamanannya.

“Contohnya yang di Jatimulyo ini. Saya sempat mengumpulkan kedua belah pihak. Antara keluarga Maiyeh dengan Dinas Pendidikan Lumajang, tetapi hasilnya nihil. Sekarang sekolah itu masih ditutup oleh keluarga Maiyeh dan ratusan murid pindah tempat belajar ke sekolah lainnya,” katanya.

Menurut dia, tidak sekali dua kali Pemkab Lumajang kalah dalam mempertahankan gedung sekolah. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mengganti kerugian bagi para pemilik lahan. Harapannya, permasalahan itu tidak terjadi kembali. Instansi terkait perlu segera melakukan sertifikasi lahan gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Lumajang Agus Salim mengatakan, jumlah gedung sekolah yang bersertifikat lebih banyak ketimbang yang tidak bersertifikat. Bahkan, setiap tahun pihaknya terus menganggarkan pengamanan aset supaya tidak rawan disengketakan orang lain.

“Kami terus berproses, kebanyakan itu yang menggugat adalah keturunan-keturunan yang kesekian kalinya. Setiap tahun kami mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengamanan itu. Karena kami ingin proses belajar mengajar seluruh murid tenang dan tidak terganggu dengan hal-hal seperti sengketa,” pungkasnya.

 

Mediasi Pembukaan Sekolah Buntu

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pengamanan aset gedung sekolah rupanya menjadi perhatian serius banyak pihak. Termasuk DPRD Lumajang. Sebab, sampai saat ini tidak semua gedung SDN maupun SMPN bersertifikat milik Pemkab Lumajang. Akibatnya, gedung sekolah tersebut rawan disengketakan dan dikuasai orang lain.

SDN Jatimulyo 01 salah satunya. Belakangan ini, keluarga yang mengaku memiliki lahan yang terdapat bangunan gedung sekolah itu menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang. Hasilnya, mereka memenangkan. Bahkan, mereka terus melanjutkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, putusannya juga memenangkan sengketa lahan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mengatakan, sudah berulang kali pihaknya mengingatkan Pemkab Lumajang untuk segera melakukan pendataan dan pengamanan aset. Terutama aset-aset yang digunakan lembaga pendidikan. Sebab, sekolah sebagai tempat belajar harus terjamin keamanan dan kenyamanannya.

“Contohnya yang di Jatimulyo ini. Saya sempat mengumpulkan kedua belah pihak. Antara keluarga Maiyeh dengan Dinas Pendidikan Lumajang, tetapi hasilnya nihil. Sekarang sekolah itu masih ditutup oleh keluarga Maiyeh dan ratusan murid pindah tempat belajar ke sekolah lainnya,” katanya.

Menurut dia, tidak sekali dua kali Pemkab Lumajang kalah dalam mempertahankan gedung sekolah. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mengganti kerugian bagi para pemilik lahan. Harapannya, permasalahan itu tidak terjadi kembali. Instansi terkait perlu segera melakukan sertifikasi lahan gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Lumajang Agus Salim mengatakan, jumlah gedung sekolah yang bersertifikat lebih banyak ketimbang yang tidak bersertifikat. Bahkan, setiap tahun pihaknya terus menganggarkan pengamanan aset supaya tidak rawan disengketakan orang lain.

“Kami terus berproses, kebanyakan itu yang menggugat adalah keturunan-keturunan yang kesekian kalinya. Setiap tahun kami mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengamanan itu. Karena kami ingin proses belajar mengajar seluruh murid tenang dan tidak terganggu dengan hal-hal seperti sengketa,” pungkasnya.

 

Mediasi Pembukaan Sekolah Buntu

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/