alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Fatwa MUI tentang Hewan Kurban Terjangkit PMK

Perayaan Idul Adha, 10 Zulhijah 1443 Hijriah, diperkirakan dilaksanakan pada 9 Juli. Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih mewabah membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban. Intinya, hewan terjangkit PMK bisa dikurbankan, asalkan...

Mobile_AP_Rectangle 1

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat PMK, akhir Mei lalu. Hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba, yang terjangkit PMK tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, syarat sahnya harus terpenuhi.

BACA JUGA : Usulkan Rp 12 Miliar Tangani PMK

Dasar hukum fatwa ini bersumber dari Alquran. Selanjutnya, fatwa diperkuat hadis, kaidah, dan pertimbangan para ahli pakar hewan tentang PMK. Oleh karena itu, MUI memutuskan, hewan ternak dengan gejala klinis ringan sah dijadikan hewan kurban.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua MUI Kabupaten Lumajang KH Achmad Hanif mengungkapkan fatwa tersebut merupakan ikhtiar bersama menjawab keresahan masyarakat di tengah wabah PMK. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi hal penting yang harus disampaikan ke masyarakat. Pihaknya juga sudah meminta agar seluruh pengurus MUI menyampaikan hingga di tingkat desa.

“Satu sisi umat Islam ingin melakukan ibadah kurban. Tetapi, di sisi lain ada wabah. Sehingga ini hal yang harus disikapi bersama agar pelaksanaan ibadah kurban tetap berjalan. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap gejala ternak,” ungkapnya.

Kiai Achmad Hanif mengatakan, masyarakat lebih mudah memahami gejala klinis kategori berat. Seperti sakit berat yang menyebabkan kaki ternak pincang hingga tidak kuat berdiri bahkan lumpuh. Kondisi itu, lanjutnya, tidak sesuai dengan syarat sah hewan kurban. Sebab, ternak sudah dalam kondisi cacat.

Sementara, hewan dengan gejala klinis ringan hukumnya tetap sah. Gejala itu meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, atau keluar air liur lebih dari biasanya. “Kalau pincang sudah menandakan cacat yang tidak bisa memenuhi syarat. Tetapi, selama ringan itu masih boleh untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan sebagai hewan kurban,” tambahnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, Hari Raya Kurban adalah momen tolong-menolong. Artinya, perayaan ini tidak sekadar kewajiban berkurban bagi yang mampu saja. Melainkan juga membantu para peternak yang ternaknya akan dijadikan hewan kurban. “Sekali lagi jangan panik saat ternak terkena PMK. Sehingga terbujuk untuk menjualnya dengan harga murah,” jelasnya. (kin/c2/fid)

 

- Advertisement -

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat PMK, akhir Mei lalu. Hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba, yang terjangkit PMK tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, syarat sahnya harus terpenuhi.

BACA JUGA : Usulkan Rp 12 Miliar Tangani PMK

Dasar hukum fatwa ini bersumber dari Alquran. Selanjutnya, fatwa diperkuat hadis, kaidah, dan pertimbangan para ahli pakar hewan tentang PMK. Oleh karena itu, MUI memutuskan, hewan ternak dengan gejala klinis ringan sah dijadikan hewan kurban.

Ketua MUI Kabupaten Lumajang KH Achmad Hanif mengungkapkan fatwa tersebut merupakan ikhtiar bersama menjawab keresahan masyarakat di tengah wabah PMK. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi hal penting yang harus disampaikan ke masyarakat. Pihaknya juga sudah meminta agar seluruh pengurus MUI menyampaikan hingga di tingkat desa.

“Satu sisi umat Islam ingin melakukan ibadah kurban. Tetapi, di sisi lain ada wabah. Sehingga ini hal yang harus disikapi bersama agar pelaksanaan ibadah kurban tetap berjalan. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap gejala ternak,” ungkapnya.

Kiai Achmad Hanif mengatakan, masyarakat lebih mudah memahami gejala klinis kategori berat. Seperti sakit berat yang menyebabkan kaki ternak pincang hingga tidak kuat berdiri bahkan lumpuh. Kondisi itu, lanjutnya, tidak sesuai dengan syarat sah hewan kurban. Sebab, ternak sudah dalam kondisi cacat.

Sementara, hewan dengan gejala klinis ringan hukumnya tetap sah. Gejala itu meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, atau keluar air liur lebih dari biasanya. “Kalau pincang sudah menandakan cacat yang tidak bisa memenuhi syarat. Tetapi, selama ringan itu masih boleh untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan sebagai hewan kurban,” tambahnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, Hari Raya Kurban adalah momen tolong-menolong. Artinya, perayaan ini tidak sekadar kewajiban berkurban bagi yang mampu saja. Melainkan juga membantu para peternak yang ternaknya akan dijadikan hewan kurban. “Sekali lagi jangan panik saat ternak terkena PMK. Sehingga terbujuk untuk menjualnya dengan harga murah,” jelasnya. (kin/c2/fid)

 

DITOTRUNAN, Radar Semeru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat PMK, akhir Mei lalu. Hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba, yang terjangkit PMK tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, syarat sahnya harus terpenuhi.

BACA JUGA : Usulkan Rp 12 Miliar Tangani PMK

Dasar hukum fatwa ini bersumber dari Alquran. Selanjutnya, fatwa diperkuat hadis, kaidah, dan pertimbangan para ahli pakar hewan tentang PMK. Oleh karena itu, MUI memutuskan, hewan ternak dengan gejala klinis ringan sah dijadikan hewan kurban.

Ketua MUI Kabupaten Lumajang KH Achmad Hanif mengungkapkan fatwa tersebut merupakan ikhtiar bersama menjawab keresahan masyarakat di tengah wabah PMK. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi hal penting yang harus disampaikan ke masyarakat. Pihaknya juga sudah meminta agar seluruh pengurus MUI menyampaikan hingga di tingkat desa.

“Satu sisi umat Islam ingin melakukan ibadah kurban. Tetapi, di sisi lain ada wabah. Sehingga ini hal yang harus disikapi bersama agar pelaksanaan ibadah kurban tetap berjalan. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap gejala ternak,” ungkapnya.

Kiai Achmad Hanif mengatakan, masyarakat lebih mudah memahami gejala klinis kategori berat. Seperti sakit berat yang menyebabkan kaki ternak pincang hingga tidak kuat berdiri bahkan lumpuh. Kondisi itu, lanjutnya, tidak sesuai dengan syarat sah hewan kurban. Sebab, ternak sudah dalam kondisi cacat.

Sementara, hewan dengan gejala klinis ringan hukumnya tetap sah. Gejala itu meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, atau keluar air liur lebih dari biasanya. “Kalau pincang sudah menandakan cacat yang tidak bisa memenuhi syarat. Tetapi, selama ringan itu masih boleh untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan sebagai hewan kurban,” tambahnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, Hari Raya Kurban adalah momen tolong-menolong. Artinya, perayaan ini tidak sekadar kewajiban berkurban bagi yang mampu saja. Melainkan juga membantu para peternak yang ternaknya akan dijadikan hewan kurban. “Sekali lagi jangan panik saat ternak terkena PMK. Sehingga terbujuk untuk menjualnya dengan harga murah,” jelasnya. (kin/c2/fid)

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/